YLKI: Dua Produsen Suplemen Makanan Mengandung Babi Harus Dipidanakan

KONFRONTASI - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) H. Ikhsan Abdullah, SH, M.H mengatakan, perusahaan yang terbukti memproduksi dan mengedarkan suplemen makanan yang mengandung DNA babi, tidak cukup hanya diberi sanksi menarik produknya dari pasar. Untuk memberi efek jera harus ada proses hukum baik perdata atau pidana.

"Tidak cukup hanya menarik produk dari pasar. Harus ada proses hukum lain baik perdata atau pidana. Hal ini karena produsen jelas bersalah karena tidak mencantumkan informasi bahwa produknya mengandung DNA babi pada label,” kata Tulus di Jakarta, kamis (1/2/2018).

Menurutnya, bila ada informasi bahwa produk tersebut mengandung DNA babi, maka konsumen bisa memilih untuk menggunakan produk tersebut atau tidak.  "Idealnya, untuk konsumen Indonesia yang mayoritas Muslim tidak ada keraguan terhadap kehalalan suatu obat," tuturnya.

Penipuan

Direktur Eksekutif IHW,  H. Ikhsan Abdullah, SH, M.H mengatakan untuk memberikan efek jera perusahaan yang memproduksinya  juga harus dilakukan proses hukum, karena yang dilakukan sudah jelas-jelas pelanggaran dan penipuan yang dilakukan oleh korporasi. 

"Selama ini terkesan BPOM kurang berani. Oleh karena itu dengan temuan terbaru ini BPOM harus berani melakukan pengawasan demi masyarakat, negara dan bangsa," paparnya kepada Harian Terbit, Kamis (1/2/2018).

Menurut dia, kerap ditemukannya produk makanan dan obat yang mengandung barang haram seperti  DNA babi karena BPOM tidak melakukan re-uji terhadap produk-produk yang telah memperoleh izin edar. Padahal sebagai lembaga yang beri kewenangan untuk mengawasi maka harus rutin melakukan pengawasan. Pengawasan bisa dilakukan BPOM secara berkala baik tiga bulan maupun perenam bukan. 

"Kalau saja uji sample berkala itu dilakukan pasti tidak akan ada kasus-kasus seperti Viostin DX," kata Ikhsan.

Ikhsan menilai, saat ini SDM yang dimiliki BPOM sudah cukup dan mapan. Apalagi BPOM juga memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten Kota. Hanya saja BPOM kurang berani ketika melakukan pengawasan. Namun demikian masyarakat harus memberikan apresiasi kepada Ibu Penny Lukito, karena BPOM dibawah kepemimpinannya mulai berani untuk melakukan pengawasan sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Merugikan

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menilai temuan BPOM tentang suplemen Viostin DX dan Enzyplex yang mengandung babi telah merugikan konsumen.

"Artinya ada yang dirugikan, dalam hal ini konsumen muslim. Ini yang harus ditindaklanjuti," ujar Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim di Balai Kartini Jakarta, Rabu (31/1/2018) seperti dilansir Tempo.co.

Lukman mengatakan dalam kasus ini industri pembuat suplemen yang bersangkutan harus dimintai klarifikasi. Sebab, kata dia, di awal izin edar seharusnya informasi mengenai suplemen mengandung babi sudah tertera. "Kalau tenyata diizin edar itu tak ada berarti ini suatu pelanggaran terhadap konsumen," katanya.

Lukman berpendapat terkait suplemen ini BPOM seharusnya tak hanya menarik produk yang sudah beredar. Dia mengatakan BPOM juga harus menjelaskan penindakan selanjutnya terkait hal ini. "Kita juga meminta BPOM menginformasikan kepada kita semua, semua stakeholder langkah-langkah yang akan diambil," ujarnya.

Lukman meminta BPOM memperketat regulasi tentang tahapan pengawasan dan izin edar obat dan makanan di Indonesia. Hal itu, juga termasuk pengawasan ke depan. "Jadi penguatan perizinan itu harus semakin ketat, izin edar, kemudian pengawasan," ucapnya.

Viostin dan Enzyplex

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan suplemen makanan Viostin DS produksi PT Pharos Indonesia dan Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories terbukti positif mengandung DNA babi.

Dikutip dari laman resmi BPOM, yang mengandung DNA babi adalah produk dengan nomor izin edar NIE POM SD.051523771 dengan nomor bets BN C6K994H untuk Viostin DS dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101 untuk Enzyplex tablet.

BPOM telah menginstruksikan PT. Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories untuk menghentikan produksi dan atau distribusi produk dengan nomor bets tersebut.

Menanggapi instruksi tersebut, PT. Pharos Indonesia telah menarik seluruh produk Viostin DS dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran, serta menghentikan produksi produk Viostin DS.

Begitu juga dengan PT Medifarma Laboratories yang telah menarik seluruh produk Enzyplex tablet dengan NIE dan nomor bets tersebut dari pasaran. (Jft/HT)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/ylki-dua-produsen-suplemen-makanan-mengandung-babi-harus-dipidanakan
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "YLKI: Dua Produsen Suplemen Makanan Mengandung Babi Harus Dipidanakan"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close