Nasihat Buat Pak Tito

Oleh: [c]Ahmad Sastra

"Saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah, dukung mereka maksimal. Semua kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat propinsi, semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang kabupaten kota. Para kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah, jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomer sekian , mereka bukan pendiri negara, mau merontokkan negara malah iya", ucap Kapolri diiringi oleh riuh tawa dan tepuk tangan hadirin.

Tulisan ini adalah sebuah analisa, koreksi sekaligus nasehat kepada pak Tito selaku kapolri sekaligus sebagai sesama muslim. Jika berkenan ya monggo, jika tak berkenan, yang penting saya sudah menyampaikan. Sebab ibarat kata pepatah, ucapan bisa menembus sesuatu yang tidak bisa ditembus oleh jarum. Artinya ucapan itu lebih tajam dibandingkan jarum. Maka penting berhati-hati dalam berucap.

Beberapa hari ini dunia maya dikagetkan terkait dengan ucapan kapolri yang berpotensi menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Sudah beberapa tokoh muslim yang menasehati dan mengkritisi ucapan kapolri itu, dua diantaranya adalah KH Tengku Zulkarnaen dan KH Lukmanul Hakim, meski via tulisan. Baik dilihat dari sisi implikasi ucapan itu maupun dari sisi historis. Ada yang menakar bahwa ungkapan itu mengandung ujaran kebencian dan bahkan ada yang menilai sebagai penyimpangan sejarah umat Islam di Indonesia.

Dari apa yang saya kutip dalam tulisan ini ada empat frase yang nampaknya akan menimbulkan kesalahpahaman dan kontroversi dari apa yang diucapkan orang nomer satu di kepolisian itu. Pertama adalah frase “menghadapi situasi saat ini”, kedua frase “bukan dengan yang lain” dalam arti organisasi massa selain NU dan Muhammadiyah, ketiga frase “mereka bukan pendiri negara” dan frase keempat “mau merontokkan negara malah iya”.

Frase pertama “menghadapi situasi saat ini”, mungkin yang dimaksud adalah situasi tahun politik yang akan banyak pilkada dan pemilu presiden. Situasi kedua mungkin gerakan kesadaran kebangkitan umat Islam yang akhir-akhir ini telah menemukan momentumnya. Situasi ketiga yang mungkin dimaksud oleh kapolri adalah narasi radikalisme yang juga ikut mewarnai konstelasi dinamika sosial politik di negeri ini.

Tafsiran tiga situasi ini bisa jadi salah dan bisa jadi juga benar, sebab video yang beredar di media sosial memang tidak sampai selesai, namun tidak terlalu sulit untuk ditebak. Karena ini hanya analisa, maka kebenarannya tentu tidak mutlak, hanya pak Tito yang tahu apa maksud frase “menghadapi situasi saat ini”.

Sama halnya penunjukan jenderal aktif untuk menjadi Plt Gubernur oleh Mendagri, hanya Mendagrilah yang tahu maksudnya. Meski oleh pakar hukum tata negara, keputusan Mendagri adalah sebuah pelanggaran UU. Bahkan jaminan netral yang diungkap oleh Wiranto juga telah diragukan oleh banyak orang. Tapi begitulah subyektivitas kekuasaan.

Padahal meminjam bahasa Emmanuel Lavinas, seorang filosof etika, sesungguhnya manusia tidak ada yang netral, yang ada adalah subyektivitas sebagai bentuk tanggungjawab moral. Apakah subyektivitas Mendagri bisa disebut sebagai bentuk tanggungjawab, jika ternyata melanggar UU ? Subyektivitas politik biasanya telah menyiapkan jawabannya. Kita tunggu saja.

Mengkaitkan frase “menghadapi situasi saat ini” dengan frase berikutnya “jangan dengan yang lain” yang merujuk seluruh ormas selain NU dan Muhammadiyah bisa dimaknai beragam. Frase “jangan dengan yang lain” bisa bermakna seluruh ormas Islam selain kedua ormas yang telah disebutkan, bisa juga seluruh ormas, baik Islam maupun non Islam.

Jika dikaitkan dengan tafsiran bahwa “situasi saat ini” adalah pemilu, maka bisa dimaknai ormas lain selain NU dan Muhammadiyah adalah ormas yang tidak perlu diajak kerjasama dalam mensukseskan pemilu. Jika frase “situasi saat ini” maknanya adalah gerakan kebangkitan bela Islam, maka bisa dimaknai bahwa seolah hanya NU dan Muhammadiyah yang bisa tunduk kepada pemerintah, yang lain sulit dikendalikan dan membahayakan keutuhan NKRI. Atau bisa juga dimaknai selain NU dan Muhammadiyah tidak pantas menjadi partner bagi pemerintah untuk memajukan Indonesia.

Jika frase “situasi saat” ini dimaknai adanya narasi radikalisme yang terus dihembuskan oleh Barat, maka bisa dimaknai hanya NU dan Muhammadiyah yang moderat dan yang lainnya adalah kelompok radikal. Padahal secara genealogis narasi radikalisme justru merupakan propaganda Barat untuk memecah belah kaum muslimin dan organisasi Islam.

Dengan diksi frase “jangan dengan yang lain” dikaitkan dengan tafsiran ketiga, maka dapat disimpulkan bahwa ungkapan ini akan berpotensi memecah belah umat Islam dan organisasi Islam, dan bahkan bisa berpotensi mengadu domba. Adu domba sesama muslim adalah strategi lama penjajah, mungkin kapolri belum mamahami hal ini. Umat Islam jangan terjebak kepada narasi Barat tentang Islam radikal, itu adalah jebakan.

Sementara frase ketiga yakni “bukan pendiri negara” telah banyak mendapat respons dari tokoh-tokoh muslim dari perspektif historis. Ada banyak organisasi muslim yang justru lahir lebih dahulu dalam kiprahnya mengisi kemajuan Indonesia seperti Syarekat Dagang Islam yang berperan penting dalam menumbangkan kapitalisme VOC. Oleh HOS Cokroaminoto, Syarekat Dagang Islam justru telah mengawali perannya bagi Indonesia. Sementaha hari ini kapitalisme justru kembali menjajah negeri ini, toh pemerintah justru membisu.

Di Jakarta pada tahun 1901, jauh sebelum kelahiran NU dan Muhammadiyah, telah lahir Jami’atul Khairat yang didirikan oleh para ulama. Di Banten berdiri Mathla’ul Anwar yang berdiri pada tahun 1916 yang berjuang melawan penjajah dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia melalui berbagai usaha ekonomi. Belum lagi jika ditelusuri lebih jauh hadirnya Wali Songo dalam yang berperan besar dalam meletakkan nilai-nilai luhur berkebangsaan negeri ini.

Frase ketiga ini memang akan menyentuh sensitivitas historis kaum muslimin, karena secara fakta historis memang telah banyak organisasi Islam yang lahir justru jauh sebelum lahirnya NU dan Muhammadiyah. Apakah ucapan ini artinya menafikan peran organisasi lain atau sengaja diucapkan untuk memperkeruh situasi atau karena kedangkalan pemahaman sejarah umat Islam? Entahlah, hanya Pak Tito yang tahu, tapi yang pasti ucapan ini telah menyinggung sebagian kaum muslimin.

Sementara frase keempat “mau merontokkan negara malah iya” adalah ungkapan paling menyakitkan umat Islam. Sebab frase ini bisa dimaknai bahwa seluruh organisasi selain NU dan Muhammadiyah adalah organisasi yang akan merontokkan negara Indonesia. Ditambah lagi seolah hanya NU dan Muhammadiyah yang setuju dengan Pancasila dan yang lain tidak.

Ucapan ini berpotensi sebagai ujaran kebencian dan tuduhan. Ucapan ini bisa masuk delik hukum karena sebuah tuduhan jika tak terbukti adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika terbukti melanggar hukum, maka ujaran kebencian dan tuduhan dalam arti pencemaran nama baik, pelakunya bisa dijerat hukum.

Jika tak terbukti, maka yang bersangkutan harus meminta maaf karena telah menyinggung perasaan umat Islam. Bukankah negara ini adalah negara hukum, kata para pejabat negeri ini. Berbeda jika negera ini telah menjadi negara kekuasaan.

Tulisan ini adalah analisa sederhana, bukan untuk menambah masalah, namun untuk saling mengingatkan kepada siapapun agar lebih berhati-hati dalam berucap, terlebih kepada sesama muslim, apalagi dalam menghadapi situasi saat ini. Analisa ini juga bisa benar dan bisa juga salah, namun setidaknya menjadi renungan bersama, bahwa setiap ucapan akan ada implikasinya. Dalam Islam diajarkan untuk berkata baik atau diam.

Akhirnya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, semoga semua bisa berbesar hati untuk bisa saling meminta maaf dan bisa saling memaafkan, terlepas dari permasalahan delik hukum. Umat Islam yang jumlahnya 90 persen ini tentu saja tidak bisa disepelekan apalagi dilecehkan oleh siapapun. Bahkan umat yang minoritaspun harus tetap dihormati dan dihargai. Terlebih seorang Kapolri yang ditugaskan negara untuk mengayomi segenap masyarakat Indonesia.

Agar semua persoalan ini bisa segera selesai, Pak Tito perlu menjelaskan lebih gamblang apa sebenarnya maksud ucapan itu. Bisa jadi analisa tulisan ini salah semua, saya minta maaf. Namun klarifikasi Pak Tito adalah penting bagi upaya meredam gejolak psikologi umat Islam agar tidak bertambah besar. Jika harus berurusan dengan hukum, maka seorang prajurit pantang lari dari masalah, betul kan pak Tito ? Demikian nasihat saya buat Kapolri. Kami tunggu klarifikasinya ya Pak Tito.......
[KotaHujan, 30/01/18 : 11.27 WIB]

Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/nasihat-buat-pak-tito
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Nasihat Buat Pak Tito"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close