Jangan Dipaksakan Anggota Polri Jadi Pj Gubernur

KIBLAT.NET, Solo – Pakar Hukum dari Universitas Juanda Bogor, Muhammad Taufik memberi tanggapan soal keputusan Mendagri yang menunjuk dua jenderal polisi menjadi penjabat gubernur.  Ia menilai kinerja polri menjadi tidak profesional jika hal itu tetap dipaksakan.

“Kalau ini terjadi, polisi ditarik menjadi kekuatan politik, ini akan mengakibatkan kerja polisi tidak profesional,” ujarnya pada Rabu (31/01/2018).

Ia memberikan contoh ketika gubernur polisi didemo oleh masyarakat. Ia mempertanyakan, bagaimana posisi polisi saat itu. “(Polisi) akan membela siapa? Gubernur atau membela kerumunan massa?” imbuhnya.

“Jadi sekarang ini janganlah memaksakan diri, masyarakat jadi curiga. Yang paling parah, nanti kalau ini memang terjadi, maka saya mengatakan bahwa ini adalah kudeta secara terang-terangan. Lho orang nggak pernah ikut pilkada kok tiba-tiba jadi gubernur,” ungkap Taufik.

Ia juga menilai keputusan itu berbahaya bagi demokrasi. Bahkan, ia menyebut negara menjadi otoriter jika tetap menjalankan keputusan tersebut.

“Kenapa negara otoriter? Karena seolah-olah berpayung hukum tapi hukum hanya sebagai alat kekuasaan,” ujarnya.

Substansi hukum itu mengatur, kata Taufik, bukan memaksa. Kalau substansi hukumnya itu untuk memaksa maka hukum itu sebagai alat pembenar.

“Hukum itu sebagai pengatur bukan pembenar, makanya diatur supaya tidak kacau,” pungkasnya.

Reporter: Reno Alfian
Editor: M. Rudy

The post Jangan Dipaksakan Anggota Polri Jadi Pj Gubernur appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Jangan Dipaksakan Anggota Polri Jadi Pj Gubernur"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close