Image Tentang Politik Demokrasi Mahal, Politik Islam Murah

 
Oleh:
Chusnatul Jannah, S.Pd
 
Mediaoposisi.com| Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Indonesia. Perhelatan pilkada serentak akan digelar sepanjang tahun 2018. Bahkan, hingga awal tahun 2019 juga menjadi puncak pesta demokrasi di Indonesia pada pemilihan presiden berikutnya. Berbagai partai politik tidak akan melewatkan momen ini sebagai momen untuk meraih kekuasaaan di daerah maupun pusat. Strategi untuk memenangkan pasangan calon dari masing-masing partai akan diterapkan untuk meraih dukungan suara dan simpati rakyat. Maka, tidak heran kompetisi Pilkada di seleuruh daerah Indonesia persaingannya semakin ketat dan memanas.
 
Memanasnya pertarungan pilkada Jawa Barat dan beberap daerah lainnya menunjukkan bahwa parta politik saling menimbang, mengukur, dan memperhatikan peluang kemenangan di pilkada Jabar. Peluang untung-rugi dalam kontestasi pilkada di seluruh daerah di Indonesia menjadi sesuatu yang mutlak harus diperhitungkan jika ingin memenangkan pertarungan pilkada dan inginmempertahankan kekuasaaanya seperti yang dilakukan oleh PDIP saat ini. inilah pesta demokrasi, event pemilu yang tidak  lebih sekedar menghitung untung-rugi masing-masing partai dalam memenangkan pertarungan dan mendulang suara terbanyak dari rakyat. Para calon pemimpin pun juga akan dipertimbangkan elektabilitasnya di masing-masing daerah. Maka tidak heran, ketika mereka terpilih sebagai pemimpin daerah, kebijakannya tidak akan lepas dari kepentingan partai yang menjadi pendukung dan pengusungnya. Politik balas budi masih akan terus mewarnai dinamika politik demokrasi di negeri ini. pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Muchammad Yuliyanto menilai politik transaksional masih akan marak terjadi pada tahun politik 2019.
 
Mahalnya Politik Demokrasi
Tidak ada makan siang gratis. Itulah politik dalam demokrasi. Setiap kandidat calon kepala daerah  harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk melakukan kampanye politik. Tak jarang, mereka harus medapat dukungan dari pengusaha besar untuk mendongkrak popularitasnya selama kampanye. Tentu biaya politik yang didanai oleh pengusaha ataupun parpol tidak akan diberikan secara gratis tapi ada transaksi kesepakatan yang harus dipenuhi dan dijalankan ketika kandidat ini memenangkan pertarungan politiknya di masing-masing daerah.  Walhasil, ketika mereka menjabat pasca kemenangan pemilu, kepentingan elit poliik akan diutamakan terlebih dahulu dibandingkan kepentingan rakyat karena untuk membalas budi kepada para penyokong dana biaya politik mereka, yang tak lain adalah para kapitalis atau pengusaha. 
 
Bila dicermati, biaya penyelenggaraan Pilkada serntak ini terbilang cukup mahal. Semakin tinggi jabatan yang diperebutkan, semakin tinggi pula biaya kampanye yang dikeluarkan. Sebut saja, pada pemilu tahun 2014, total belanja iklan capres di media massa (cetak, televisi, dan radio) mencapai Rp 123,54 miliar. Dengan rincian kubu Jokowi-kalla saat itu menghabiskan Rp 61,94 miliar. Sementara kubu Prabowo-Hatta menghabiskan Rp 61,41 miliar belum hitungan biaya politik yang lainnya. Angka ini tentu akan semakin meningkat melihat kontestasi politik pada tahun 2018 dan 2019 sangat dekat. Mahalnya proses demokrasi di Indonesia ini akan membuka peluang besar korupsi. Selain berbiaya mahal, demokrasi juga gagal menghilangkan oligarki politik. Dalam praktik demokrasi manapun, pemegang kekuasaan tetaplah bukan rakyat seperti teorinya. 
 
Pemegang kekuasaan dalam demokrasi tetap saja dipegang oleh sekelompk minoritas yaitu para kapitalis, elit politik, dan elit partai. Walhasil, kebijakan dan ketetapan yang diberikan kepada rakyat hanya untul menyenangkan penyokong kemenangan mereka di tampuk kekuasaan pasca pemilu. Maka menjadi sebuah kewajaran jika pasca pemilu, kepentingan elit lebih diutamakan dibandingkan kepentingan rakyat. Kepala daerah tidak lagi mewakili rakyat tetapi lebih tepatnya mewakili para kapitalis, dan elite partai yag sudah mendukung mereka saat pemilu.  Rakyat akan terus dibohongi dan dikhianati dengan janji palsu politik saat kampanye. Janji-janji itu tidak lebih hanya sekedar pepesan kosong. Inilah demokrasi. Demokrasi tidaklah seindah teori dan jargonnya, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Namun lebih tepatnya jargon itu dibunyikan dengan ‘pemerintahan dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Teori yang berkebalikan dengan faktanya.
 
Pemilu dalam Islam
Dalam islam kekuasaaan bukanlh sesuatu yang diperebutkan untuk dimenangkan. Akan tetapi kekuasaan adalahpeluang bagi calon pemimpin meraih pahala dan tanggungjawab besar dihadapan Allah SWT. 
 
Merekalah orang pertama yang akan dihisab oleh Allah. Seperti hadits Rasulullah saw yang berbunyi: “Setiap kalian adalah pemimpin, dans etiap kalian akan dimintai pertanggungjawabnnya. Maka seorang imam dalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabnnya.” (H.R. Bukhari).Pemimpin adalah orang pertama yang dimintai pertanggungjawabnanya atas rakyat yang dipimpinnya. Ketika pemimpin itu amanah, maka dia orang pertama yang mendapat pahala yang besar, namun apabila pemimpin itu berkhianat kepada rakyatnya, dia pulalah orang pertama yang mendapat dosa besar. Untuk itu, menjadi pemimpin dan memegang kekausaaan dalamislam tidaklah sama dengan kekuasaan dalam demokrasi.
 
Dalam demokrasi, penguasa atau pemimpin berhak menetapkan kebijakan dan aturan dari buah pikirannya. Sedangkan penguasa atau pemimpin dalam islam adalah pelaksana hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Disinilah letak perbedaan demokrasi dengan islam. Dalam demokrasi, manusia punya kuasa untuk menetapkan hukum, kedaulautan di tangan rakyat. Sedangkan dalam islam, manusia tidak punyak hak untuk menetapkan hukum, kedaulatan berada di tangan Allah sedang kekausaaan di tangan rakyat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al An’am ayat 57 yang berbunyi,”Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”Untuk memilih seorang pemimpin diperlukan suatu mekanisme dalam pemilihannya. Inilah yang disebut pemilu. Pemilu adalah salah satu cara untuk menetapkan pemimpin. Maka pada dasarnya hukumnya mubah karena itu hanyalah cara untuk memilih pemimpin, boleh diambil dan boleh tidak. Pemilu dalam islam justru tidak membutuhkan biaya yang sanagat besar. Adapun hukum pemilu dalam islam, ada beberapa ketentuan:
 
1.Jika memilih Khalifah atau kepala negara, maka pemilihan disyariatkan dengan calon kepala negara direkomendasikan oleh ahlul halli wal aqdi yaitu orang yang terpandang ilmunya, representasi umat, dipercaya oleh umat menjadi wakil mereka) dari umat. Sedangkan bagian umat yang lain mengikuti hasil keputusan mereka sesuai syarat wajib khalifah. Sebagaimana hal ini pernah terjadi di masa sahabat Nabi,ketika ahlul halli wal aqdi diantara mereka memilih Abu Bakar ra menjadi Khalifah pengganti Rasulullah sebagai Kepala Negara Islam. Mereka pun membai’at beliau.  Begitu pula Umar bin Khattab ra menyerahkan pemilihan Khalifah pengganti beliau kepada 6 orang terpilih dari para sahabat (yang disebut juga ahlul halli wal aqdi) dan mereka pun menjatuhkan pilihannya kepada Ustman bin Affan ra sebagai Khalifah berikutnya., kemudian mereka pun membai’at Utsman. Bai’at mereka inilah dinillai sebagai ba’ait  dari seluruh umat.
 
Pemilihan pemimpin (Khalifah) dalam islam dibatasi maksimal 3 hari dari masa pencalonan. Tentu batasan pemilihan yang begitu singkat ini tidak membutuhkan biaya yang begitu besar karen apemipihan kriteria pemimpin dalam islam  berdasarkan syarat-syarat yang wajib dipenuhisesuai syariat islam.
 
2.Apabila pemilihan dan pengangkatan pemimpin di daerah semisal Gubernur, Bupati atau Walikota, maka wewenang itu diserahkan kepada Khalifah yang sudah dipilih oleh umat melaluiahlul halli wal Aqdi sesuai kriteria pemimpin yang disyariatkan dalam islam.
 
Inilah salah satu keunggulan sistem politik islam. Murah, karena tidak membutuhkan biaya besar karena batas pemilihan yang begitu singkat. Mudah, karena dipilih berdasarka  kriteria syariah dan dipilih oleh orang-orang yang dipercaya umat dengan kapasitasnya sebagai rujukan umat.
 
Bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kapitalis ataupun elit partai politik, karena mereka memahami bahwa tugas seorang pemimpin atau penguasa adalah melayani kepentingan umat bukan minta dilayani karena mereka yakin tanggungjawab sebagai pemimpin itu berat di hadapan Allah SWT. Dan sistem politik islam jauh dari jual beli kepentingan serta tawar menawar kekuasaan seperti yang terjadi pada sistem politik demokrasi. Politik Demokrasi itu mahal dan menyengsarakan. Politik Islam itu murah dan menyejahterakan. [KONF/MO]
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/image-tentang-politik-demokrasi-mahal-politik-islam-murah
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Image Tentang Politik Demokrasi Mahal, Politik Islam Murah"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close