Ganti Rezim Ganti Sistem: Otonomi Daerah

Oleh: Sri-Bintang Pamungkas

Kegagalan Orde Reformasi Pasca Jatuhnya Soeharto terutama disebabkan oleh tiadanya rancangan Reformasi. Rezim Orde Baru telah merusak segala Tatanan Negara berdasarkan UUD45 Asli. Rezim Soeharto telah memanipulasi segala ketentuan UUD45 Asli, sehinggs pada hakekatnya UUD45 Asli tidak pernah dilaksanakan. Kata-kata dilaksanakan secara murni dan konsekwen itu sesungguhnya hanya retorika untuk membohongi rakyat banyak.

Termasuk yang terjebak di dalam retorika itu adalah Ketua MPR Amien Rais, sehingga dia menganggap bahwa kediktatoran Orde Baru adalah akibat dari UUD45 Asli. Padahal itu adalah khas penafsiran Soeharto pribadi yang mau berkuasa terus-menerus. Soeharto mestinya bertanggungjawab kepada MPR sebagai Lembaga Kedaulatan Rakyat Tertinggi, tetapi mayoritas anggota MPR dipilihnya sendiri. Selain memanipulasi Pasal 7 UUD45 Asli, Pemilu untuk memilih anggota DPR pun direkayasa, agar yang berpihak kepadanya selalu dibuat menang.

Karena itu, Pasca Soeharto Republik ini mestinya harus ditata ulang agar sesuai dengan amanat Konstitusi. Sayangnya, Reformasi Pasca Soeharto tidak pernah dirancang dengan baik dan benar. Bahkan disusupi oleh Komponen-komponen Asing, Aseng dan para Pengkhianat Donestik, sehingga bukan Penataan Ulang berdasarkan UUD45 Asli yang dilakukan, melainkan UUD45 Asli yang justru diamandemen...

Masih banyak contoh lain di mana Rezim Orde Baru memanipulasi ketentuan-ketentuan UUD45 Asli sehingga pelaksanaannya justru bertentangan, khususnya dengan Prinsip Daulat Rakyat. Sedang yang muncul kemudian adalah Daulat Tuanku Partai. Kesalahan yang dilakukan oleh Rezim Orde Baru ini berlangsung terus, bahkan semakin meluas dan mendalam, hingga sekarang. Manipulasi terhadap kekuasaan DPR berlangsung dengan dijalankannya Sistim Pemilu Transaksional yang lebih dikenal dengan Sistim Mahar dalam Pemilu dan Sistim Suap pasca Pemilu. Akhirnya DPR hanya Pemberi Stempel terhadap semua RUU dari Rezim Joko-Jeka.

Salahsatu Sistim Koplak yang pernah terjadi pada pasca Soeharto adalah Otonomi Daerah. Otonomi Daerah adalah salahsatu yang harus dibenahi sesudah UUD45 Asli berhasil dinyatakan berlaku kembali dan Rezim Joko-Jeka jatuh.

Mengingat konflik di Irian Jaya dan Maluku Selatan yang tidak pernah usai, serta pengalaman perang di Timor-Timur dan Aceh, maka Habibie atas usul Ryas Rasyid menetapkan Otonomi Daerah pada tingkat Kabupaten dan Kota. Yaitu dengan.pemikiran, kalau ada Kabupaten atau Kota yang mbalelo, maka TNI bisa menangani dengan baik dan cepat...

Tidak seperti di Tim-Tim dan Aceh yang perangnya memakan waktu 23 tahun... itu pun gagal. Tentu saja pemikiran ini salah besar, karena tidak semua konflik Pusat dan Daerah harus ditangani dg senjata! Dan tidak mungkin Daerah akan mengangkat senjata, kalau Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosialnya terjamin.

Di dalam Ilmu Menejemen dikenal apa yang disebut dengan span of control, yang maksudnya kemampuan menjalankan menejemen itu terbatas. Tentulah pemerintah pusat tidak akan mampu menangani lebih dari 500 Kabupaten dan Kota, dibanding semisal 50 Provinsi saja Dengan 50 Provinsi Otonom, maka Pemerintah Pusat masih mampu membantu menangani Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial di wilayah-wilayah Provinsi. Yaitu, di samping Pertahanan Negara, Politik Luar Negeri dan Keuangan Moneter Negara.

Otonomi Provinsi ini bersifat Penuh, kecuali di Tiga Sektor tadi, dan sepanjang Provinsi mampu menangani sendiri sektor-sektor lain.

Otonomi Penuh Provinsi ini bukan Federalisme. Di dalam Otonomi Penuh Provinsi yang berdasarkan Pasal 18 UUD45 Asli ini, Gubernur mewakili Presiden RI di Daerah. Sehingga, Pemerintah Pusat bisa melakukan intervensi atau bantuan ke Provinsi, kalau Provinsi tidak mampu menangani sesuatu persoalan dalam jangka pendek dan menengah. Gubernur yang berhasil adalah kelompok calon-calon Presiden RI.

Pembagian Provinsi sesuai dengan geografi, keetnisan (seperti bahasa, suku, budaya, kebiasaan), iklim daerah dan lain-lain. Jadi, Madura dan Maluku Selatan bisa menjadi Provinsi seperti Riau Kepulauan dan Bangka-Belitung. Kalimantan dan Irian Jaya bisa mekar dengan beberapa provinsi lagi.

Bupati dan Walikota tunduk kepada Gubernur. Jangan sampai ada Meikarta dan Meikarta-meikarta baru hanya dengan Kong-Kali-Kong dengan Bupati dan mengacuhkan Gubernur. Gubernur bisa dipilih langsung oleh Rakyat Daerah atau dipilih dengan cara lain, tetapi tidak ada intervensi dari Pemerintah Pusat. Sedang Pemilihan Bupati dan Walikota diserahkan aturannya kepada Provinsi masing-masing. Seluruh Biaya Pilkada juga ditanggung Provinsi masing-masing.

Secara nasional, perekonomian nasional berubah menjadi Sistim dengan Multi-Degree of Freedom, di mana Ekonomi Provinsi menjadi tiang-tiang penyangga Ekonomi Nasional. Ekonomi daerah Kabupaten dan Kota terlalu kecil dan terbatas Sumberdaya Manusia dan Alamnya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai Tiang Penyangga. Dengan 50 Tiang Penyangga, maka Perekonomian Nasional tidak mudah ambruk... baru collapse setelah sekianpuluh Tiang Penyangganya runtuh...

@SBP

Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/ganti-rezim-ganti-sistem-otonomi-daerah
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Ganti Rezim Ganti Sistem: Otonomi Daerah"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close