Pilkada: Pesta Memakmurkan Rakyat?

Oleh: Edi K
Pemerhati Politik dan Kerakyatan

Rakyat berharap nasipnya membaik. Kebutuhannya terpenuhi, makan minum, berpakaian, mempunyai bertempat tinggal, mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh kembangnya generasi mereka. Digantungkanlah harapan itu pada PILKADA.

Hingar-bingar dan gemuruhnya calon Kepala Daerah dimunculkan untuk menarik perhatian rakyat agar rakyat mengetahui kemudian tumbuh simpati yang akhirnya mempercayakan pengelolaan daerahnya Kepala Daerah terpilih untuk mengurusi urusannya baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok, maupun jaminan pelayanan keberlangsungan hidupnya.

 Melihat kondisi rakyat yang hedonis, disertai dengan gaya kapitalis yang terus – menerus disuguhkan kepada rakyat, maka pelan tapi pasti rakyat mulai mengikuti gaya hidup kapitalis. Apa yang disenangi oleh para pemain kapitalis menjadi kesenangannya, apa yang dibenci oleh para kapitalis akan dibenci. Akhirnya rakyat meletakkan sudut pandang dan standar baik buruk, benar salah sesuai dengan standar kapitalis.

Gaya hidup kapitalis inilah yang akan menjadi titik focus serbuan para kontestan PILKADA untuk menarik simpati rakyak. Banyak pendekatan dilakukan  agar rakyak memilih dirinya, dan itu tidak lain dengan janji pemenuhan kebahagian bagi rakyat dan kebahagiaan menurut paham kapitalis adalah adalah mendapatkan sebesar-besarnya kenikmatan fisik.

Berapa Anggaran Pilkada?

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono menyebutkan, total anggaran penyelenggaraanPilkada Serentak 2018 di 171 daerah berpotensi tembus Rp 20 Triliun. Saat ini total anggaran baru mencapai Rp 15,2 triliun.
Rinciannya anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 11,9 triliun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rp 2,9 triliun, dan pengamanan TNI-Polri Rp 339,6 miliar. (http://nasional.kompas.com/read/2017/10/29/10135101/anggaran-pilkada-201...)
Dia menjelaskan, biaya Pilkada dari tahun ke tahun cenderung naik. Pada 2015 lalu, total biaya Pilkada sebesar Rp 6,7 triliun, sementara itu untuk Pilkada 2017 total biaya Pilkada mencapai Rp 10 triliun.( http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/17/10/23/oya1ph3...)

Inilah agenda besar lima tahunan, bisa disebut dengan pesta rakyat untuk memilih pemimpin Daerah yang tujuannya memakmurkan rakyat. Namun apa yang terjadi, karena biaya jadi kepala daerah mahal sebagaimana pernyataan, "Politik itu memang mahal. Anggaran yang ada ini kan disesuaikan dengan kepadatan pemilih, disesuaikan dengan kondisi geografis," kata Tjahjo di Hhotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017), (http://nasional.kompas.com/read/2017/10/29/10135101/anggaran-pilkada-201...), maka mau tidak mau rakyat juga nanti yang akan menanggung biayanya baik secara langsung lewat pajak maupun tidak langsung lewat sumber kekayaan alam yang pada hakekatnya milik umum yang harus dikelola Pemerintah dan hasilnya  untuk memenuhi kebutuhan asasi rakyat, namun saat ini sumber daya alam yang menjadi hajat umum hidup rakyat dikuasai asing.

What's Next?

Apa yang musti dilakukan untuk memakmurkan rakyak, maka pemerintah siapaun yang terpilih harus mengutamakan rakyat, karena rakyat telah memilih dan mempercayakan urusannya kepada Sang Pemimpin. Apa yang jadi kebutuhan rakyat akan menjadi pusat putaran kebijakannya, begitu juga apa yang jadi keinginan rakyat akan senatiasa diwujudkan dalam kehidupan.

Keinginan berbeda dengan kebutuhan, kalau kebutuhan itu terbatas sedang keinginan tidak terbatas, Kebutuhan pasti mampu untuk dipenuhi baik sandang, pangan maupun rumah tempat tinggal. Begitu juga dengan kesehatan, pendidikan dan pelayanan keamanan musti harus dipenuhi, karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia baik manusia miskin, menegah, maupun kaya. Dan pemenuhan kebutuhan itu semua tidak mungkin diserahkan kepada individu atau kelompok, harus Negara, dan Negara tergantung kepada Pemimpinnya. Oleh karena itu maka Pemimpin menjadi tumpuan tercapinya pemenuhan kebutuhan manusia agar kemakmuran bisa diwujudkan.

Tinggal keyakinan Sang Pemimpin terpilih untuk memakmurkan rakyat, bila sandaran pemimpin dalam menjalankqn tugas hanya berdasarkan pengawasan manusia bisa dipastikan akan goyah dan tidak focus menjalankan amanah untuk memakmurkan rakyat, namun jika sandaran Sang Pemimpin terpilih adalah Allah SWT, hanya dan hanya untuk mendapatkan keberkahan Allah, sehingga akan menjadikan apa yang disenangi Allah SWT sebagai kesenangannya dan apa yang dibenci Allah SWT menjadi kebenciannya pasti kemakmuran rakyat akan terwujud insyaAllah.

Tags: 
Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/pilkada-pesta-memakmurkan-rakyat
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Pilkada: Pesta Memakmurkan Rakyat?"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close