Kurdi dalam Persimpangan Kepentingan AS dan Turki di Suriah

KIBLAT.NET – Kurdi dalam Persimpangan Kepentingan AS dan Turki di Suriah. Konflik di perbatasan Turki Suriah kembali memanas. Sabtu (20/1), Turki melancarkan operasi militer terhadap Kurdi di kanton Afrin, Suriah barat. Sejatinya, ini adalah ketegangan yang berulang. Turki berusaha mengusir militer Kurdi Suriah (YPG) dari perbatasan karena Ankara menganggap angkatan bersenjata Kurdi di Suriah, merupakan perpanjangan dari PKK, sebuah kelompok bersenjata yang distempel sebagai organisasi teroris oleh Ankara. Meskipun YPG menyangkal adanya kaitan organik dengan PKK.

Ketegangan terbaru di Afrin, itu dipicu oleh rencana pejabat Amerika Serikat untuk melatih sekitar 30.000 militan Kurdi untuk membantu mencegah penyusupan oleh militan ISIS melintasi perbatasan Turki dan Irak dan bagian Sungai Efrat.

Kurdi di Suriah

Afrin adalah salah satu kanton Kurdi di Suriah. Wilayah kekuasaan Kurdi di sepanjang perbatasan barat Suriah-Turki meliputi tiga kanton. Pertama, kanton Hasakah di timur laut Suriah, merupakan reservoir gandum Suriah dan ladang minyak yang besar bagi Suriah sebelum konflik. Kedua, kanton Afrin di barat laut, dekat dengan Aleppo, ini adalah daerah paling subur di Suriah. Ketiga, kanton Kobane terletak di antara keduanya.

Di kanton-kanton itu, otoritas Kurdi (PYD) telah mengiklankannya sebagai model pemerintah daerah di bawah pemerintahan mereka sendiri. Secara struktural, mereka telah membentuk dewan kotamadya dan legislatif (Oweis: 2015). Tiga kanton ini adalah “hasil panen” PYD dari konflik Suriah. Dinamika konflik menghadirkan sebuah peluang baru menetapkan otonomi secara de facto. 2014 lalu, mereka mendeklarasikan berdirinya ROJAVA, negara independen di tiga wilayah kanton tersebut.

Kanton Hasakah dan Kobane terhubung oleh kendali Kurdi. Sedangkan Afrin dengan Kobane terputus oleh wilayah sepanjang 95-105 km. Wilayah ini dihuni oleh Arab dan Turkmen, yang terdiri dari FSA yang bersekutu dengan Turki(Oweis: 2015). PYD* berusaha membuang sekat itu dan mendapatkan wilayah yang membentang luas di sepanjang perbatasan. Di sisi lain, Turki ingin mengurangi dominasi tersebut. Ada keuntungan besar bila Kurdi dapat diusir dari Afrin. Ada simbiosis mutualisme antara Turki dan FSA dalam perang di Afrin. Bila Kurdi mundur dari wilayah ini, maka wilayah kontrol FSA semakin luas dan ancaman Kurdi berkurang, yang berarti keuntungan bagi Turki. Dalam hal ini, jika Afrin dan Manbij—wilayah kendali Kurdi yang terdekat ke Kobane— jatuh, FSA yang didukung oleh Turki akan mengendalikan bentangan sepanjang 200 km sepanjang perbatasan barat daya Suriah.

Wilayah de facto Kurdi Suriah. [Foto: offiziere.ch]

Kurdi di Turki
Sikap politik Turki terhadap Kurdi sangat jelas, bukan hanya terhadap Kurdi di Turki maupun Suriah, tetapi juga di Irak. Ini dibuktikan dalam lobi-lobi Ankara dengan Teheran dalam upaya menghadapi referendum Kurdi Irak, yang dikhawatirkan memperkuat pengaruh Kurdi, belum lama ini. Apa sebenarnya alasan mendasar permusuhan Turki terhadap Kurdi ini? Sekurang-kurangnya, ini dapat dipahami dari sejarah Kurdi.

Sebagian besar bangsa Kurdi adalah Muslim Sunni. Menurut perkiraan, 85% orang Kurdi beragama Islam, termasuk sekitar 65% orang Sunni. Suku Kurdi lainnya berasal dari agama yang berbeda, termasuk Yazidis, Armenia, Assyria, Nestorian dan Yahudi.

Kurdi tinggal di daerah pegunungan Turki, Irak, Suriah, Iran, dan Armenia, dan jumlahnya antara 20-30 juta. Dengan angka ini, Kurdi merupakan bangsa terbesar di dunia tanpa sebuah negara. Itu angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan Bahrain atau Qatar, misalnya, yang digabungkan saja tidak mencapai 5 juta. Lebih dari 8 dasawarsa, Kurdi berusaha untuk membentuk negara sendiri namun tak pernah ada hasil, bahkan sekalipun hanya pemerintahan otonom dalam kerangka negara-negara yang ada.

Di Turki, Kurdi merasa ditekan dengan undang-undang 1983. Di Suriah, mereka lebih menderita dan dihalangi dari segala bentuk aktivitas politik. Menurut Federici (Federici: 2015), otoritas Suriah telah menahan 154.000 orang dari sekitar dua juta warga Kurdi Suriah, dengan status orang asing, sementara 160.000 lainya dengan status tidak terdaftar. Pemerintah Ba’ats mencabut hak-hak individu, termasuk pekerjaan, hak pilih, bahasa, dan perayaan festival Kurdi. Tahun 2004, Kurdi pernah meneriakkan slogan anti-pemerintah dalam demonstrasi, namun itu dihadapi dengan pengerahan ribuan tentara dalam kekerasan yang brutal.

Keinginan untuk Merdeka

Masyarakat Kurdi Suriah secara wilayah terhubung dengan bangsa Kurdi yang tinggal di Turki. Tetapi apakah mereka benar-benar ingin mendirikan negara sendiri? Menurut penelitian, mayoritas masyarakat Kurdi tidak memiliki tujuan untuk memisahkan diri. Itu hanya upaya sebagian Kurdi sayap kiri, PKK. Upaya ini juga dikuatkan dengan penggalian sejarah etnis. PKK mengeluarkan dokumen bahwa Kurdi lebih tua daripada bangsa Yunani, Asyur, Persia dan Turki sekalipun. PKK menggunakan sejarah ini untuk tujuan politiknya. Sementara negara-negara setempat menganggap Kurdi adalah bagian dari bangsa mereka, untuk menghindari gerakan separatisme.

Sebagai catatan, PKK atau Partai Buruh Kurdistan didirikan pada tahun 1978 berhaluan Marxis-Leninis. Ide ini dibentuk karena partai komunis yang ada saat itu dianggap terjebak dalam chauvinisme neo-kolonial dan rasisme anti-Kurdi. Karena pandangan PKK tentang masalah Kurdi berbeda dengan posisi Marxis-Leninis yang ortodoks, maka mereka menjauhkan diri dari Uni Soviet. PKK melihatnya sebagai pembebasan masyarakat, gender dan manusia seluruhnya. Setelah runtuhnya sosialisme di Uni Soviet, PKK mulai mencari model lain dan menghasilkan sebuah masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip konfederalisme demokratis dan otonomi demokratis(Addis: 2017).

Namun pemikiran PKK tidak mengakar di masyarakat tradisional Kurdi. Pertentangan ini tidak hanya di Turki, tetapi juga di Suriah dan Irak. Sebab, Kurdi itu memiliki sejarah kuat sebagai bangsa yang religius dan taat kepada pemimpin agama. Ide untuk memisahkan diri banyak dipengaruhi oleh Barat. Pada masa lalu, Kurdi sangat kuat memegang prinsip agama dan budaya lokal. Saat Turki menjadi Republik tahun 1923, misalnya, mereka merasa keberatan dan melawan sekularisasi negara. Sebagian kalangan mulai berubah ketika Turki mengadopsi sistem multipartai pada 1950. Gaya politik yang lebih terbuka dan pluralistik membuat sebagian Kurdi mulai merasa nyaman karena suara mereka mulai terdengar di parlemen. Awal tahun 1970, sebagian pelajar Kurdi yang bermigrasi ke Turki Barat mulai terpengaruh oleh komunisme (Laciner dkk.: 2004). Ini kemudian menjadi cikal bakal pembentukan PKK, yang dicap teroris oleh Turki saat ini.

Tidak mengakarnya ide memisahkan diri di masyarakat menjadi sebab utama, bahkan dalam pemberontakan sebelum Turki Utsmani jatuh. Salah satunya adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Ubaidillah. Ia pernah mengirim surah kepada Konsul Inggris di Bashkal, untuk mendapatkan bantuan:

“Bangsa Kurdi adalah bangsa yang terpisah. Agamanya berbeda dengan agama orang lain, juga hukum dan adat istiadatnya. Pemimpin Kurdistan, apakah mereka orang Turki atau Persia, dan orang-orang Kurdistan, entah Muslim atau Kristen, semuanya bersatu dan sepakat bahwa segala sesuatu tidak dapat berjalan seperti pada kedua pemerintah tersebut. Adalah penting bahwa pemerintah Eropa harus melakukan sesuatu, begitu mereka memahami situasinya. . . Kami ingin membawa masalah ke tangan kita sendiri. Kita tidak bisa lagi menghadapi penindasan.” (Laciner dkk.: 2004).

Untuk mempengaruhi Inggris, Ubaidillah menggambarkan masyarakat Kurdi sebagai Muslim dan Kristen, sementara hampir semua orang Kurdi sebenarnya adalah Muslim. Namun itu tidak berhasil.

Pemberontakan kalah dan otoritas Utsmani mampu menyatukan Kurdi dengan bangsa Turki. Banyak dari Kurdi menjadi pejabat tinggi kekhalifahan Utsmani. Dari kehidupan di bawah persatuan ini, Kurdi melahirkan tokoh besar, di antaranya Said Nursi, yang lebih dikenal sebagai Badiuz Zaman, dan Ismail Hakki Babanzade. Nursi dikenal sebagai tokoh yang menolak nasionalisme gaya barat, dan memperjuangkan pan islamisme serta nasionalisme budaya.

Setelah PD I dan kekalahan Dinasti Utsmani, sebagian orang Kurdi mulai memanfaatkan keadaan untuk membentuk negara sendiri. Mereka menandatangani Perjanjian Sevres dengan pasukan Sekutu pada tanggal 10 Agustus 1920. Pokok perjanjian ini, sekutu memberi semacam otonomi kepada kelompok minoritas bangsa Utsmani. Atas saran Presiden AS, Wilson, hak-hak Kurdi sebagai etnis minoritas mulai diakui.

Menariknya, tawaran sekutu itu hanya diminati oleh kelompok nasionalis Kurdi, sedangkan tokoh-tokoh tradisionalis, syaikh dan kepala suku Kurdi tidak berminat, terutama Said Nursi. Sebab, itu dianggap sebagai campur tangan asing ke dalam urusan negara-negara Islam. Ringkasnya, ide mendirikan negara sendiri ditolak dan memilih hidup bersama bangsa Turki. Untuk melawan pengaruh luar di masa mendatang, Nursi juga menyetujui pendirian perguruan tinggi yang dikenal sebagai Medreset Uz Sehra (Laciner dkk.: 2004). Menurutnya, dengan meningkatkan pendidikan bagi masyarakat, generasi mendatang akan lebih siap untuk menyelesaikan masalah negara tanpa keterlibatan orang asing.

Tidak hanya itu, masyarakat Kurdi tradisional juga menolak interpretasi baru nasionalisme, yang diproklamasikan oleh Kemal Ataturk, selain sekularisasi negara. Menurut mereka, itu adalah nasionalisme yang berakar pada asal etnis, bukan agama. Islam menjadi pemersatu antara bangsa Turki dan Kurdi, dan sekularisasi Republik yang baru dianggap merusak.

Dari situlah, pemikiran Kurdi berkembang dalam dua cara berbeda. Di satu sisi, kaum tradisionalis dan konservatif mencari partisipasi politik yang lebih luas. Sebaliknya, Kurdi sayap kiri, yang datang ke kehidupan politik Turki akhir tahun 1960 dan dikembangkan pada tahun 1970an, lebih menyukai sebuah kebijakan konfrontasi dengan sistem, dan pada akhirnya, beberapa kelompok ini menolaknya semua ikatan dengan sistem yang ada, menjadi gerakan separatis.

Sayangnya, gerakan itu tidak didukung oleh masyarakat, juga oleh barat sekalipun. Kurdi hari ini bagi Amerika Serikat tampak sama dengan Kurdi bagi Inggris dan sekutunya di masa lalu. Dalam pertemuan para menteri luar negeri Rusia, Inggris dan Prancis yang bermuara pada Perjanjian Sykes-Picot (1916), mereka membahas pengaturan rahasia untuk pengaturan masa depan untuk Timur Tengah, mencakup pembagian warisan (baca: pembagian wilayah) Kekaisaran Utsmani.

Tetapi, mengapa Kurdi tidak mendapatkan hak negara sendiri? Sekutu tampaknya tidak tertarik kepada kemerdekaan Kurdi. Rusia, Inggris dan Prancis memang melakukan kontak dengan Kurdi, namun dalam kerangka melemahkan Utsmani. Diplomat Kurdi Sharif Pasha mencoba menghubungi Inggris pada tahun 1914 untuk menawarkan jasanya, namun pemerintah Inggris tidak menanggapi.

Hari ini, Kurdi mendapat pujian dan posisinya sangat penting bagi Amerika Serikat, setelah prestasi yang mereka tunjukkan dalam melawan ISIS di Irak dan Suriah. Hal ini mendorong AS untuk melatih 30.000 militan Kurdi di perbatasan Irak-Suriah yang dikhawatirkan ISIS bisa menyusup di sana, seperti disebutkan di awal tulisan ini.

Dinamika konflik dan melemahnya kontrol rezim Suriah, membuat Kurdi leluasa membangun hubungan hangat antara mereka di Irak, Suriah, dan PKK di Turki. Yang terbaru adalah respon militan Kurdi Irak (Peshmerga) untuk membantu mempertahankan Afrin dari gempuran Turki. Inilah yang menghawatirkan Ankara, hingga disikapi dengan serius. Persimpangan kepentingan inilah yang menyebabkan upaya perdamaian yang disepakati antara Turki dan Amerika Serikat di Suriah selalu gagal.

Penulis: Agus Abdullah

* Sebagian pembaca barang kali kebingungan dengan maksud dari YPG, YPJ, PYD, SDF di Suriah. YPG (Yekîneyên Parastina Gel) adalah adalah milisi bersenjata utama Kurdi di Suriah. Sedangkan PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat/Partai Uni Demokratik) adalah organisasi Kurdi yang bekerja di Suriah Utara untuk mengkonsolidasikan politik mereka, YPJ adalah unit militer dari kaum perempuan, sedangkan SDF (Syrian Democratic Forces) adalah militer gabungan yang dibentuk untuk bertempur dengan ISIS di wilayah Raqqah dan sekitarnya.

Sumber Bacaan:

  1. Oweis, Khaled Yacoub. “The West’s darling in Syria: seeking support, the Kurdish Democratic Union Party brandishes an anti-jihadist image.” (2015): 8.
  2. Federici, Vittoria. “The Rise of Rojava: Kurdish Autonomy in the Syrian Conflict.” SAIS Review of International Affairs 35.2 (2015): 81-90.
  3. Addis, Oscar. “Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women’s Liberation in Syrian Kurdistan.” Anarchist Studies 25.1 (2017): 100-102.
  4. Laciner, Sedat, and Ihsan Bal. “The ideological and historical roots of the Kurdist movements in Turkey: ethnicity, demography, and politics.” Nationalism and Ethnic Politics 10.3 (2004): 473-504.
  5. Ozkahraman, Cemal. “Failure of Peace Talks between Turkey and the PKK: Victim of Traditional Turkish Policy or of Geopolitical Shifts in the Middle East?.” Contemporary Review of the Middle East 4.1 (2017): 50-66.

The post Kurdi dalam Persimpangan Kepentingan AS dan Turki di Suriah appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Kurdi dalam Persimpangan Kepentingan AS dan Turki di Suriah"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close