Kontras: TNI-Polri untuk Jaga Keamanan, Bukan Berpolitik

KIBLAT.NET, Jakarta – Fenomena keikutsertaan anggota Polri dan TNI aktif dalam politik praktis atau Pilkada dan Pemilu menuai catatan dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras). Mempercayakan anggota Polri dan TNI untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara dinilai salah, sebab mereka bertugas menjaga keamanan bukan untuk berpolitik.

Koordinator Kontras, Yati Andriyani mengatakan partai politik sebagai salah satu mesin demokrasi untuk secara serius menjaga marwah demokrasi yang merupakan amanat serta cita-cita reformasi. Sehingga tidak menggoda anggota TNI-Polri aktif terlibat dalam politik praktis.

“Partai politik saat ini telah gagal dalam membentuk kadernya, apabila mempercayakan anggota TNI dan Polri dalam pemilu dari pada kadernya,” kata Yati di kantornya, Selasa, (09/01/2018).

Dia juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak berpikiran bahwa TNI dan Polri layak untuk menjadi calon pemimpin daerah atau negara. Sebab, keikutsertaan TNI dan Polri dalam politik dapat menimbulkan penggunaan kekuasaan berlebih atau abuse of power.

“Jenderal dan panglima memiliki ambisi kekuasaan yang kuat, sehingga cenderung diktator. Hal itu terbukti di era orde baru,” ujarnya.

Kontras menilai apabila anggota TNI dan Polri hendak ikut dalam politik praktis, diperlukan adanya netralisasi kuasa di jabatannya. Dengan begitu kandidat calon yang berasal dari TNI dan Polri aktif harus mengundurkan diri sebelum terjun dalam arena politik.

Terkait dengan aturan UU yang hanya mengatur tentang kewajiban mundur anggota TNI-Polri aktif yang mengikuti Pilkada atau Pemilu sejak ditetapkan sebagai calon dalam Pilkada, Kontras menegaskan perlu dilakukan pengaturan yang lebih jelas dan spesifik.

“Khususnya berkenaan dengan tenggang waktu pengunduran diri harus jauh sebelum proses pencalonan di tingkat partai dan pendaftaran KPU,” tuturnya.

Yati mengharapkan Kapolri dan Panglima TNI dapat memastikan setiap calon dari anggotanya yang masih aktif tidak menggunakan kekuatan, sumber daya, jejaring teritori TNI-Polri dalam kontestasi politik.

“Begitu juga KPU dan Bawaslu dapat melakukan pengawasan atas potensi penyalahgunaan kekuasaan dan penyimpangan fasilitas jabatan berkaitan dengan pencalonan Kepala Daearah dari TNI-Polri,” tambahnya.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy

The post Kontras: TNI-Polri untuk Jaga Keamanan, Bukan Berpolitik appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Kontras: TNI-Polri untuk Jaga Keamanan, Bukan Berpolitik"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close