Gawat, Impor Beras 500 Ribu Ton Menunjukkan Gejala Maladministrasi

Oleh:  Alamsyah Saragih

 

 1. Penyalahgunaan kewenangan. Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres No. 48/2016,  dan diktum KETUJUH angka 3 Inpres No. 5/2015 yg mengatur bahwa pengimpor semestinya adalah Perum Bulog. Dalam situasi stok di Bulog menipis, maka jikapun harus impor tujuannya adalah untuk meningkatkan cadangan beras. Bukan untuk "menghantam" permintaan oleh konsumen khusus (misal perhotelan) ke produksi lokal.

2. Penggunaan kewenangan untuk tujuan lain. Pasal 6 huruf c Perpres No. 48/2016 mengatur Perum Bulog melakukan pemerataan stok antar wilayah sesuai kebutuhan. Dalam siatuasi current stock pas-pasan dan tak merata, maka tugas yang harus dioptimalkan adalah pemerataan stok, bukan impor.

3. Prosedur tak patut. Diktum KEDELAPAN Inpres No. 5/2015, yang mengatur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan inpres tsb. Apakah koordinasi sudah dilakukan secara patut?

4. Konflik kepentingan. Permendag No. 1/2018 yang dibuat begitu cepat dan belum tersosialisasikan juga berpotensi mengabaikan prosedur dan mengandung unsur konflik kepentingan.

 

Alamsyah Saragih  Ombudsman RI   :

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/gawat-impor-beras-500-ribu-ton-menunjukkan-gejala-maladministrasi
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Gawat, Impor Beras 500 Ribu Ton Menunjukkan Gejala Maladministrasi"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close