Tindak Tegas Penipuan Atas Nama Tim Gubernur Anies

Oleh: Ir. Agus Chairudin
Pengamat Kebijakan & Transparansi Anggaran

Sangat mendukung dengan tindakan sanksi tegas bagi siapa pun pelaku penipuan atas nama Gubernur & Wakil Gubernur, berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Prov DKI Jakarta no 67/SE/2017 tertanggal 15 November 2017. Hal ini belajar dari pengalaman era Jokowi-Ahok-Djarot marak penipuan atas nama Gubernur kepada SKPD & BUMD, kelakuan itu hanya untuk kepentingan pribadi sehingga banyak merugikan PAD & APBD Prov DKI. Parahnya penipuan ini seakan terjadi pembiaran.

Baru 45 hari Gubernur Anies-Wagub Sandy jabat sdh banyak ditemukan oknum2 jual nama Tim Sinkronisasi/Tim Gubernur kepada SKPD-UKPD & BUMD utk kepentingan bisnis keuntungan pribadinya. Seperti ditemukan di BPRD, Dinas Perhubungan, Dinas UMKM, Dinas Cipta Karya & Tata Ruang, Dinas Kebersihan & LH dll yg dilakukan oleh Anggawira mengatas namakan Tim Gubernur.

Oleh sebab itu secara pribadi mendesak Gubernur Anies & Wakil Gubernur Sandy tegas perintahkan Kepala SKPD-UKPD & BUMD agar menangkap & melaporkan ke aparat hukum apabila mendapati oknum diduga pelaku penipuan atas nama Tim Gubernur-Wagub seperti sdr Anggawira yg ditemukan Rabu 6 Desember 2017 menemui Kepala Dinas Perhubungan DKI Andri Yansyah. Track record Anggawira sbg anggota HIPMI yg sekarang menjabat Ketua Gerindra Bekasi yg akan maju calon Walikota Bekasi dalam Pilkada 2018. Perlu diketahui juga bahwa sejak resmi dilantik Gubernur Anies-Wakil Gubernur Sandy, maka sudah berakhir pula apapun namanya Tim Sinkronisasi/Tim Gubernur-Wagub. Ditemukan juga adanya oknum2 Kadin gerilya manover proyek utk keuntungan pribadi secara terselubung via “retorika suksesi program OKOC-OkOTrip”.

Apabila Gubernur Anies-Wagub Sandy tidak berani tegas menertibkan oknum2 terdekatnya, dipastikan hal itu bisa berdampak menurunnya dukungan masyarakat akan “integritas komitmen clean good and strong Goverment” era 2017-2022 Gubernur Anies-Wagub Sandy.

Ketegasan & kecermatan Gubernur Anies-Wagub Sandy sangat dibutuhkan dalam menetapkan nama2 anggota & pengurus TGUPP, jika memang TGUPP benar2 dibutuhkan tanpa hilangkan kewenangan SKPD-UKPD & BUMD dalam penyusunan RKPD APBD Prov DKI. Tentunya selain integritas juga harus berdasarkan knowledge & talenta kapabilitas SDM anggota TGUPP bukan hanya berdasarkan basic akademik. Krn pelaksanaan pembangunan & penyusunan APBD, sangat dibutuhkan skill talenta kapabilitas & pengetahuan pengalaman memahami systematis administrasi APBD lintas sektor serta peraturan hukum2 yg berkaitan. Banyak ditemukan dalam penyusunan APBD duplikasi program kegiantar antar SKPD-UKPD dimanipulasi hanya perbedaan nomenklatur kode rekening tapi target & outcome kegiatan sama persis.

Jadi basic akademis & popularitas tidak menjamin orang tersebut tepat menjadi anggota TGUPP.

Inilah salah satu ujian Gubernur Anies-Wagub Sandy akan keberanian dg tegas menertibkan orang2 dekatnya, untuk mematuhi koridor hukum & system administrasi pemerintahan demi sukses terlaksananya RPJMD Bangun Kotanya, Bahagia Warganya 2017-2022.[***]

Tags: 
Category: 


from Opini http://www.konfrontasi.com/content/opini/tindak-tegas-penipuan-atas-nama-tim-gubernur-anies
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: