Pusat Studi HAM Uhamka: Proyek Reklamasi Menyalahi Konstitusi

KIBLAT.NET, Jakarta – Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Uhamka, Maneger Nasution menegaskan bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta telah menyalahi konstitusi dan UUD 1945. Dia mengatakan bahwa reklamasi melanggar UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hal itu diungkapkannya dalam acara diskusi publik di Aula KH. Ahmad Dahlan Uhamka pada Kamis (30/11/2017). Acara dengan judul “Reklamasi Teluk Jakarta: Menimbang Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat” itu menghasilkan beberapa poin kesimpulan.

Salah satunya adalah dugaan adanya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak kegiatan reklamasi tersebut. Juga adanya beberapa cacat prosedur dan substansi terkait izin reklamasi yang diterbitkan oleh Pemprov DKI kepada tiga pengembang.

“Hal itu terbukti dari putusan majelis hakim PTUN yang membatalkan tiga izin reklamasi untuk Pulau F, Pulau I dan Pulau K. Perusahaan yang mendapatkan izin itu adalah PT Jakarta Propertindo, PT Jaladri Kartika Pakci, dan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk,” jelas Maneger.

Dia juga mengungkapkan adanya dugaan bahwa Pemerintah tidak transparan dalam kegiatan reklamasi tersebut dan tidak melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan yang terdampak langsung oleh reklamasi secara memadai.

Seperti diketahui, Ahok saat menjabat sebagai gubernur menerbitkan SK pemberian izin reklamasi Pulau F dan I pada 22 Oktober 2015, sementara SK untuk Pulau K muncul pada 17 November 2015.

“Izin reklamasi diterbitkan secara diam-diam. Keberadaan baru diketahui para penggugat sejak tanggal 10 Desember 2015 padahal ditandatangani sejak Oktober dan November 2015.”ujar Maneger.

Menurut penilaiannya, proyek reklamasi juga akan menimbulkan kerugian yang lebih besar di Teluk Jakarta. Hal itu terkait dengan jaringan sosial ekonomi dari nelayan tradisional di wilayah tersebut. Ia juga mengatakan bahwa izin reklamasi tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Pesisir dan Undang-Undang Kelautan.

“Gubernur (Ahok) juga tak mendasarkan izin itu pada Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir,” kata mantan Komisioner Komnas HAM itu.

Reklamasi juga diduga tidak ditujukan untuk kepentingan umum, lanjut dia, sehingga amdal tidak disusun dengan benar dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, khususnya nelayan terdampak.

Reporter: Qoid
Editor: M. Rudy

The post Pusat Studi HAM Uhamka: Proyek Reklamasi Menyalahi Konstitusi appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: