Mengelola Sumber Daya Alam di Era Globalisasi Menurut Teori Maqashid Syariah

KIBLAT.NET – Globalisasi telah menempati titik sentral dalam berbagai agenda intelektual dan politik yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan krusial tentang apa yang oleh banyak orang dipandang fundamental dan dinamis pada zaman kita ini, yakni sebuah epos perubahan yang menentukan dan secara radikal sedang mentransformasikan hubungan-hubungan dan lembaga-lembaga ekonomi dan sosial pada abad ke-21.

Pengaruh perkembangan globalisasi dalam bentuk liberalisasi ekonomi saat ini telah merubah makna kedaulatan rakyat atas bidang ekonomi secara tidak langsung. Dikatakan demikian oleh karena kekuasaan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk hak menguasai negara saat ini mengalami pergeseran yang cukup serius. Hal ini membawa kita kepada suatu pertanyaan sudah sejauhmanakah para pemegang kebijakan (perekonomian) di Indonesia melaksanakan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara murni dan konsekuen.

Makna Kedaulatan

Kedaulatan (sovereignity) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kene­garaan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitkan dengan ne­ga­ra (state). Dari segi bahasa, perkataan ke­daulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “daulat” dan “dulatan” yang da­lam mak­na klasiknya berarti pergantian, peralihan atau peredaran (kekuasaan). Dalam Al-Quran yang mencermin­kan penggu­na­an bahasa Arab klasik, kata daulah ini diper­gunakan ha­nya dua kali (dua tem­pat), yaitu dalam QS. 3: 140 yang mem­pergunakan bentuk ka­ta kerja “nuda­wiluha” (ia Kami perganti-kan atau pergilirkan), dan dalam QS. 59: 7 yang mempergunakan kata kerja duulatan (ber­edar).

Jika di­perhatikan, dalam ayat pertama di atas, makna kata daulat dipakai untuk pengertian pergantian kekuasaan di bi­dang “politik”, sedangkan ayat kedua menunjuk pengertian kekua­sa­an di lapangan “perekonomian”. Dengan demikian, pengertian kata kedaulatan itu da­lam makna klasiknya berkaitan erat dengan gagasan menge­nai kekuasaan tertinggi, baik di bidang ekonomi maupun terutama di lapangan politik. Dalam berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan pada zaman sekarang, terminologi kedaulatan (souvereignty) itu pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa Latin, soverain dan superanus, yang kemudian menjadi sovereign dan sovereignty dalam bahasa Inggris yang berarti penguasa dan kekua­saan yang tertinggi.

Kedaulatan dalam suatu negara merupakan salah satu unsur atau syarat yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu negara, pemerintahan yang berdaulat. Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945), sehingga rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berdimensi dua yakni kedaulatan politik (demokrasi politik) dan kedaulatan ekonomi (demokrasi ekonomi). Sistem perekonomian nasional Indonesia adalah berdasarkan asas “kebersamaan dan asas kekeluargaan”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kedaulatan rakyat sering diidentikkan dengan demokrasi yang di zaman sekarang ini cenderung tidak lagi hanya dipandang sebagai konsep politik. Tema demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat di bidang ekonomi) juga tidak kalah menonjol dibandingkan dengan demokrasi politik. Dikatakan demikian oleh karena jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat kedudukan rakyat dalam suatu negara, khususnya jika dikaitkan dengan kenyataan perkembangan kekuatan ekonomi masyarakat pada level papan-bawah. Dengan demikian, maka demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dikembangkan bersamaan dengan demokrasi politik.

Konfigurasi dan Dependensi

Kedaulatan ekonomi suatu negara tidak lepas dari konfigurasi ekonomi politik internasional yang kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi corak ekonomi suatu negara yang dianut, termasuk Indonesia – yang dapat dilihat dari konstitusi ekonominya. Dalam kasus Indonesia, konfigurasi yang terjadi justru telah “meminggirkan” peran (kewenangan) negara dalam mengatur dan mengurus perekonomian nasional, khususnya di bidang sumber daya alam. Keadaan ini menyebabkan terbukanya ketergantungan atau dependensi (dependency) terhadap pendanaan dari negara-negara maju dan lembaga-lembaga finansial internasional.

Dependensi adalah situasi yang dikondisikan di mana ekonomi sebuah negara atau kelompok negara ditentukan oleh pembangunan dan perluasan (kepentingan) dari negara-negara lain. Dalam perspektif ketergantungan (dependency), investasi asing atau penanaman modal asing (PMA) di Indonesia dapat dibaca sebagai kelanjutan investasi asing di masa kolonial yang ditekankan pada beberapa hal, yaitu (1) investasi untuk eksploitasi sumber daya dan pertanian, (2) investasi baru yang bertujuan untuk mendapatkan pasar lokal serta bahan baku dan pekerja murah sehingga menjadi lebih kompetitif pada pasar internasional. Ini merupakan kesinambungan dari masa lalu, ketika investasi dari suatu negara ke negara lain dapat terjadi karena adanya praktek kolonialisme.

Globalisasi identik dengan imperialisasi. Globalisasi yang kita kenal sekarang ini sebenarnya merupakan hasil perkembangan yang panjang dan lama dari sistem kapitalisme. Globalisasi adalah kata popular untuk menjelaskan sebuah fenomea intenasionalisasi sistem kapitalisme yang berkembang menjadi sistem dunia yang luar biasa besarnya dan yang menentukan hampir semua hal di dunia. Padanan lain dari globalisasi adalah imperialisme, yaitu sistem kapitalisme yang berkembang dalam tahapan-tahapan secara kualitatif melewati proses sejarah sehingga pada akhirnya melingkupi wilayah-wilayah antar-perbatasan nasional dan berwatak internasional / global.

Pada kasus Indonesia, perihal dependensi mewujud dalam bentuk pemulihan ekonomi nasional (economic recovery), negara-negara dunia ketiga (termasuk Indonesia) meluncurkan kebijakan ekonomi neoliberal. Ciri utama kebijakan ini adalah privatisasi dan liberalisasi serta pemotongan besar-besaran subsidi. Pengadopsian kebijakan ini menjadi masuk akal karena negara-negara yang mengalami krisis keuangan menggunakan dana pinjaman dan konsultasi IMF, tempat bercokolnya ideologi neoliberal. Pinjaman dari negara-negara tertentu ternyata menyimpan agenda terselubung atas lahan dan sumber daya alam. Tidaklah mengherankan apabila liberalisasi kepemilikan hak atas tanah menjadi kebijakan pemerintah saat ini.

Tesis utama para penganut neo-liberalisme adalah pasar merupakan institusi utama dan paling utama dalam masyarakat, dan karenanya pasar dianggap sebagai mekanisme yang paling efisien dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi langka. Untuk itu, pasar harus dibebaskan dari campur tangan negara, karena campur tangan ini hanya akan membuat pasar tidak dapat bekerja secara efisien dalam mendistribusikan sumber-sumber ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan neo-liberalisme ini mempunyai ciri dalam tiga hal, yakni liberalisasi, privatisasi dan deregulasi.

Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya penegakan demokrasi ekonomi nampaknya berhadapan dengan upaya-upaya untuk memperjuangkan pasar bebas, yang menjadi senjata penganut paham liberalisme dan kapitalisme. Isu-isu yang kemudian dicuatkan diantaranya adalah, deregulasi, privatisasi BUMN dan liberalisasi impor, termasuk dan khususnya dalam sektor pangan dan liberalisasi kepemilikan hak atas properti. Kampanye demokrasi yang diusung oleh negara-negara penganut pasar bebas (barat), dengan aktor-aktornya seperti IMF, Word Bank dan WTO telah menjadi intstrumen keberlakuan kapitalis global. Kendati pun pemimpin pemerintah dipilih secara langsung oleh rakyat – sebagai perwujudan demokrasi (kedaulatan) politik – tetap saja kebijakan pemerintah nyatanya lebih banyak melayani kepentingan para pemilik modal dan korporasi global (multinational company).

Memudarnya Kedaulatan Rakyat

Perihal kedaulatan ekonomi di era liberalisasi ekonomi saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai yang dikandung dalam rumusan Pasal 33 UUD 1945. Sejarah politik hukum Indonesia mencatat lahirnya sejumlah produk perundang-undangan yang bernuansa liberal, seperti UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA), UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang, UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Semua undang-undang tersebut adalah produk dari pergulatan ekonomi politik di Indonesia pasca-reformasi. Sebagai hasil kesepakatan politik, hampir semua undang-undang tidak lepas dari nota keberatan. Saat disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, sejumlah anggota dewan mengajukan minderheidsnota, dengan alasan substansi sebagian besar undang-undang tersebut bercorak paham liberal yang “durhaka”, khususnya terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur soal perekonomian nasional. Undang-undang yang mengandung minderheidsnota itu, kemudian dimohonkan judicial review oleh sejumlah kalangan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hanya satu yang dibatalkan oleh MK secara mutlak, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan.

Permasalahan yang sangat signifikan dalam menentukan cabang produksi manakah yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, sampai dengan saat ini belum ada ketentuan/acuannya, sehingga untuk menentukan suatu cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak diserahkan dan tergantung kepada pandangan pemerintah, terlepas dari adanya pengujian undang-undang (judicial review) kepada Mahkamah Konstitusi. Keadaan ini menjadikan prinsip hak menguasai negara tidak memiliki kepastian dalam hal pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diembankan kepada pemerintah selaku pemegang kekuasaan atas nama rakyat.

Selanjutnya, terkait dengan kepemilikan hak atas properti, Orang Asing dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia. Kepemilikan dengan jangka waktu yang panjang – dengan Hak Pakai – yakni selama 30 (tiga puluh) tahun dengan perpanjangan selama 50 (limapuluh) tahun, serta dapat diwariskan, apabila Orang Asing meninggal dunia. Keberlakuan kepemilikan hak atas properti terkait dengan migrasi internasional, dengan masuknya Orang Asing ke Indonesia.

The post Mengelola Sumber Daya Alam di Era Globalisasi Menurut Teori Maqashid Syariah appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: