Inilah Kebijakan Mendagri Yang Diskriminatif

KONFRONTASI - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyesalkan pencoretan nomenklatur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di APBD 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anies mempersilakan masyarakat untuk menilai Kemendagri atas keputusan tersebut.
*_"Silakan rakyat menilai konsistensi dari Kemendagri terhadap Pemprov DKI,"_* kata Anies di Balai Kota, Kamis (21/12) malam.
Anies merasa heran atas keputusan tersebut. Dia menganggap ada keanehan dalam pencoretan TGUPP dari APND 2018. Sebab, kata dia, TGUPP sudah ada sejak zaman Joko Widodo menjadi gubernur DKI. Tim ini juga diteruskan di era Ahok dan Djarot saat memimpin Ibu Kota.
*_"Jadi aneh, bayangkan sebuah institusi (TGUPP) yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami nggak boleh,"_* katanya.
Dia menilai keputusan Kemendagri aneh. Sebab, kementerian yang dipimpin Tjahjo Kumolo itu mencoret TGUPP-nya sebagai badan, bukan jumlah personel atau anggaran yang sempat diperdebatkan. Dia mengaku masih memahami jika Kemendagri mengoreksi anggaran atau jumlah orang.
*_"Kenapa ketika tiga gubernur sebelumnya diizinkan jalan, ketika gubernur yang sekarang melakukan hal yang sama mendadak badannya dibatalkan,"_* ujar dia dengan nada kesal.
Dalam APBD DKI, TGUPP dianggarkan untuk 74 orang. Anies menyebut tim ini dibutuhkan untuk memberi masukan ke gubernur dan wakil gubernur dan akan diisi orang-orang berkompeten. Salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi. Mereka berperan memastikan proses koordinasi dan supervisi dengan beberapa elemen Pemprov DKI..
Mengapa?

Mengapa kita dihalangi untuk berkumpul kompak dalam satu barisan? Sebab, ada yang ketakutan. Mereka sadar kalah jumlah dan sebetulnya tidak bersatu. Saat persatuan dan kekompakan kita terwujud, mereka sebetulnya tahu keamanannya terjamin. Sudah terbukti sejak zaman kerajaan dulu. Tapi, jelas saja kekuasaannya terancam dan dominasinya pasti runtuh.

Mengapa kita dituduh ada broker kaya-raya yang mendanai aksi-aksi massif itu? Sebab, ada yang ketakutan. Mereka sadar bahwa kita sebenarnya sangat kaya dan tidak perlu disumbang siapa pun. Bukankah selama ini mereka yang menikmati kekayaan kita itu? Mereka sangat paham, perusahaan dan toko mereka untung besar karena daya beli kita yang masih sanggup memborong produk apa pun yang ditawarkan. Kalau sekedar ke Jakarta dua hari, naik pesawat pulang pergi, menginap di hotel dan makan di restoran, apalah artinya itu. Bahkan, kita masih sanggup mengongkosi kawan dan saling mentraktir sekian banyak orang yang hadir!

Mengapa kita dicitrakan intoleran hanya karena memilih berbelanja di toko milik sesama muslim? Sebab, ada yang ketakutan. Mereka sadar bahwa tanpa konsumen muslim perekonomian mereka pasti gulung tikar, dari hulu sampai hilir, offline dan online, jasa, retail, transportasi, keuangan, konsumsi, properti, agrikultur, farmasi, teknologi, pendidikan, kesehatan, fashion, media massa, travel, pariwisata, dan seterusnya.

Mengapa kita dipersoalkan saat getol memperjuangkan jaminan produk halal? Sebab, ada yang ketakutan. Sudahlah, siapa pun tahu masalah simpel ini. Bahkan, bisnis-bisnis haram dan ilegal mereka, siapa yang mengkonsumsinya? Bukankah bisnis miras, narkoba, prostitusi, pornografi, rokok, adalah ladang uang trilyunan? Dan, mereka membidik kita pula sebagai pasarnya. Jangan heran jika seorang kafir yang tidak secuil pun keinginan menjayakan Islam ikut-ikutan memasang label "syariah" dan "halal" pada bisnis dan produknya. Tidak sulit memahaminya.

Mengapa kita difitnah sebagai pemecah belah NKRI? Sebab, ada yang ketakutan. Jika kita melek dan bicara lantang perihal kenyataan negeri ini, agenda-agenda busuk mereka pasti terbongkar dan khatam cukup sampai di sini. Mereka tahu, yang menyatukan Nusantara justru kaum muslimin. Dari Sabang sampai Merauke, NKRI eksis karena ukhuwah islamiyah terjaga. Lucu kalau dituduh sebaliknya.(KONF/ROL)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/inilah-kebijakan-mendagri-yang-diskriminatif
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Inilah Kebijakan Mendagri Yang Diskriminatif"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close