Ini yang Terjadi Selama Persidangan Perkara Pidana

KIBLAT.NET – Pasca kasus Kopi Vietnam yang menewaskan Wayan Mirna Salihin karena dibubuhi racun oleh temannya sendiri, Jessica Kumalawongso, masyarakat mulai familiar dengan jalannya persidangan. Terlebih, ditambah dengan kasus fenomenal Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menistakan agama Islam saat pidatonya di Kepulauan Seribu pada 2016 lalu.

Meskipun telah intens mengikuti berita terkait persidangan, baik melalui televisi, media online, maupun membaca dari surat kabar, bisa jadi masyarakat masih belum tahu betul apa saja tahapan yang dilewati dan seperti apa proses yang terjadi dalam persidangan.

Tahapan-tahapan dan tata cara persidangan perkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang ditetapkan dalam UU.No. 8 tahun 1981. Secara garis besar dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan negri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap.

Sidang pertama, yaitu pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh majelis hakim dengan sebelumnya menanyakan terlebih dahulu kesiapan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Penasihat Hukum (PH), sidang pemeriksaan perkara pidana di buka dengan agenda perdana yaitu pembacaan dakwaan dari JPU. Sebelum sidang dinyatakan dimulai, mari kenali siapa saja urutan yang seharusnya masuk terlebih dahulu. Pertama-tama yang memasuki ruangan atau duduk di kursi depan adalah panitera pengganti, dilanjutkan JPU, dan PH, barulah Majelis Hakim masuk dan para hadirin yang ada di ruangan itu diharapkan berdiri hingga akhirnya Majelis Hakim duduk.

Setelah semua duduk, Hakim Ketua membuka sidang dan menanyakan kepada penuntut umum apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada sidang hari itu, jika penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa pada sidang hari itu, maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan di tetapkan dengan perintah ke penuntut umum supaya memanggil dan menghadap terdakwa.

Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa di pnggil masuk. Petugas membawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan. Hakim Ketua mengajukan pertanyaan normatif seputar kesehatan dan administrasi terdakwa. Hakim juga menanyakan perihal PH yang mendampingi, mulai dari surat kuasa hingga berapa PH yang menemani terdakwa, Hakim mempersilahkan JPU membacakan surat dakwaan untuk terdakwa.

Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dekwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa pennuntut mum untuk membacakan surat dakwan, Jaksa membacakan surat dakwaan dengan cara berdiri maupun duduk dan diperbolehkan membacakan secara bergantian dengan rekan JPU. Hakim ketua kemudian menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah paham tentang apa yang didakwaan padanya.apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua, wajib memberikan penjelasan seperlunya.

Usai pembacaan dakwaan, Hakim Ketua menanyakan pada terdakwa dan penasehat hukum, apakah pihak terdakwa akan mengajukan nota keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntu umum. Adapun poin eksepsi meliputi pengadilan tidak berwenang mengadili (berkaitan dengan kompetensi absolute/relative), dakwaan tidak dapat diterima (dakwaan dinilai kabur/obscuar libelli), dan dakwaan harus di batalkan karena keliru, kadaluwarsa/nebis in idem.

Eksepsi sifatnya opsional, dengan kata lain boleh diajukan jika memang pihak terdakwa melihat ada kejanggalan atau kesalahan dalam dakwaan. Eksepsi sendiri boleh diajukan salah satu maupun dari terdakwa dan juga PH. Ketika tidak ada eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda selanjutnya pembuktian-pembuktian dakwaan.

Namun, jika ada eksepsi, maka persidangan selanjutnya adalah tanggapan atas eksepsi PH yang diajukan oleh JPU, dan setelah pembacaan atau pengajuan jawaban atas Eksepsi, maka akan dilakukan putusan sela. Putusan ini dilakukan sebelum persidangan memasuki pembahasan materil kasus.

Jika diputus oleh hakim dakwaan Jaksa salah, maka persidangan akan dihentikan untuk kemudian di lakukan pembenaran terhadap dakwaan oleh JPU. Namun, jika eksepsi ditolak, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemanggilan saksi saksi dari JPU dalam rangka pembuktian surat dakwaan.

Dalam proses pembuktian, baik hakim, Jaksa, maupun pengacara diperbolehkan menanyai saksi-saksi yang dihadirkan, baik saksi yang memberatkan maupun yang memberatkan. Ketiga pihak ini juga dapat menanyai terdakwa yang nanti akan di dudukkan untuk menggali keterngan sebelum akhirnya dijatuhkan tuntutan oleh JPU.

Saksi-saksi yang dihadirkan sebelum di mintai keterangan terkait pembuktian unsur-unsur yang didakwakan, Saksi lebih dulu disumpah menurut keyakinannya masing-masing. Jika pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa yang berbeda saksi sudah melakukan sumpah, maka tidak perlu disumpah lagi.

Saksi yang dihadirkan oleh JPU tidak terbatas, termasuk juga setelah saksi saksi yang menjadi korban atau pelapor pertama kali dipanggil, lalu kemudian pihak pihak yang dianggap berkaitan dengan pembuktian surat dakwaan, termasuk di dalamnya saksi Ahli. Dalam sidang pemeriksaan saksi ini, terdakwa juga bisa menanggapi keterangan dari saksi yang dihadirkan Jaksa maupun dari pihak pengacara. Setelah saksi saksi yang dihadirkan JPU-bisa berkali-kali persidangan- Hakim pun menanyakan kepada pihak terdakwa apakah pihaknya akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan dakwaan atau menganulir isi dakwaan.

Pengacara dan terdakwa bisa juga mengajukan berapapun saksi, termasuk di dalamnya saksi ahli. Saksi yang diajukan oleh pihak terdakwa disebut dengan saksi a de charge yang kemudian dimintai keterangannya.

Dalam pembuktian surat dakwaan ini, baik pihak PH maupun pihak JPU dan Hakim dapat mengajukan bukti-bukti terkait persidangan kasus materil. Usai pemeriksaan saksi-saksi, Hakim pun mulai menanyai terdakwa terkait isi surat dakwaan yang menuduh terdakwa melakukan pelanggaran undang-undang.

Apa bila terdakwa lebih dari satu dan di periksa secara bersama sama dalam satu perkara, maka pemeriksaan dilakukan satu perssatu secara bergiliran. apa bila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapat meng cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lain.

Setelah terdakwa telah selesai diperiksa, maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua member kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk di ajukan pada hari sidang berikutnya.

Sidang selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan dari JPU, dimana pihak kejaksaan meminta Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai pasal yang diajukan. Surat tuntutan sendiri didasari dari pembuktian yang telah dilakukan dengan menghadirkan saksi-saksi. Dalam dakwaan, biasanya JPU menjerat terdakwa tidak hanya dengan satu pasal, melainkan beberapa pasal. Dan dalam persidangan pasal mana yang dinilai JPU lebih terbukti, sehingga tuntutan JPU tidak lepas dari surat dakwaan.

Usai pembacaan surat tuntutan –yang suratnya kemudian diberikan kepada pihak terdakwa dan hakim-, pihak terdakwa ditanyai hakim apakah akan mengajukan pledoi (nota pembelaan). Pledoi sendiri sifatnya bisa diajukan secara tertulis maupun tidak tertulis, dan bisa diajukan salah satu maupun dari dua pihak antara terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Jika pihak terdakwa mengajukan pledoi yang berisi pembelaan yang meringankan tuntutan, maka JPU diberi kesempatan untuk menjawab pledoi dengan sebutan replik yang diajukan pihak terdakwa. Atas replik JPU pun, pihak terdakwa kembali dipersilahkan apakah akan mengajukan duplik – tanggapan atas replik JPU. Maka sidang selanjutnya adalah putusan dari Majelis Hakim.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berdasarkan surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusywarahkan oleh majelis Hakim setelah naskah putusan siap di bacakan.

Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/mengucapkan kata”mengadili”) hakim ketua terlebih dahulu memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu satu kali (1x) dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali.

Hakim ketua pun menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang di jatuhkan padanya. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkan kepada terdakwa untuk menentukan sikap. Apakah pihak terdakwa akan menerima putusan tersebut, atau menyatakan menerima dan mengajukan grasi – meniadakan putusan hakim dan meminta Presiden memutus perkaranya, atau menyatakan naik banding atau menyatakan pikir-pikir.

Ketika permintaan sikap ini dilakukan Hakim, terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya, hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum jika terdakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita cara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitra pengganti..jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwaa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding,jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu,maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberika selama tujuh hari, apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa di anggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

Apabila tidak ada hal-hal yang akan di sampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang di tutup.

Penulis: Muhammad Jundii

The post Ini yang Terjadi Selama Persidangan Perkara Pidana appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Ini yang Terjadi Selama Persidangan Perkara Pidana"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close