Ini Catatan Fadli Zon tentang Kinerja Jokowi-JK Tahun 2017

KIBLAT.NET, Jakarta – Wakil ketua DPR RI, Fadli Zon mengevaluasi kinerja pemerintah selama tahun 2017. Ia menilai bahwa banyak perlakukan tidak adil pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat.

“Noda hitam pada pemerintahan ini adalah upaya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politik pemerintah, apakah dengan tuduhan penyebar hoax, hate speech, dan sebagainya. Perlakuan diskriminatif dan upaya kriminalisasi itu bisa kita lihat dari perlakuan penegak hukum dalam menggunakan pasal yang ada di Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE kerap digunakan untuk menekan mereka yang berseberangan dengan pemerintah,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Ahad (31/12/2017).

“Ada beberapa orang yang pernah dijerat dengan UU ITE, antara lain Rijal, Jamran, Jonru, Faisal Tonong, Ahmad Dhani, Asma Dewi, Buni Yani. Semuanya adalah mereka yang selama ini berbeda haluan politik dengan pemerintah. Tidak ada ‘buzzer istana’ yang pernah diperiksa polisi,” ujarnya.

Menurut Fadli, aparat hukum cepat sekali memproses hukum mereka yang menjadi oposan (lawan.Red) pemerintah, termasuk para ulama yang kritis terhadap pemerintah. Namun publik bisa melihat jika aparat kita hingga kini masih belum menyentuh orang-orang seperti Nathan, Viktor Laiskodat.

“Ini contoh diskriminasi dan tebang pilih yang bisa merusak wibawa hukum. Belum lagi contoh tuduhan makar yang hingga kini tak jelas juntrungannya,” tuturnya.

Fadli kemudian menilai sepanjang tahun 2017 ini, hukum di Indonesia hanya menjadi alat kekuasaan. “Indonesia adalah negara hukum. Sayangnya, sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan,” katanya.

“Berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya, selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat,” sambungnya.

Menurutnya, bahaya sekali jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat. Ia menegaskan, pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial.

“Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan,” ujarnya.

Pemerintah, kata dia, seharusnya menyadari bahwa keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara. Bahkan, keadilan hukum merupakan syarat fundamental bagi terwujudnya kesejahteraan. Persoalannya, keadilan hukum ini bisa hilang jika aparat penegak hukum kita bekerja berdasarkan kepentingan tertentu atau pesanan.

“Oleh sebab itu, aparat penegak hukum seharusnya menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas. Karena di pundak merekalah wibawa hukum diletakkan. Semoga catatan hitam dunia hukum di tahun 2017 ini tak berlanjut di tahun depan,” tukasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: M. Rudy

The post Ini Catatan Fadli Zon tentang Kinerja Jokowi-JK Tahun 2017 appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.:

0 Response to "Ini Catatan Fadli Zon tentang Kinerja Jokowi-JK Tahun 2017"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close