Evaluasi Secara Total, 15 Tahun KPK Hanya Hura-hura

KONFRONTASI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai telah gagal menyelesaikan kasus-kasus korupsi berskala besar. Pasalnya, selama ini lembaga antirasuah itu hanya mampu menangani kasus-kasus kecil dengan mengandalkan operasi tangkap tangan (OTT) dan kewenangan penyadapan. Sementara sistem pencegahan korupsi yang merupakan domain KPK tidak berjalan sesuai harapan.

"Sejak berdiri 15 tahun lalu (2002), saya tidak pernah melihat KPK berbuat apa-apa. Itu hanya agenda hura-hura saja," ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi saat tampil pada diskusi publik "Korupsi e-KTP 2,3 T, Siapa Susul Setnov", di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2017).

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menilai, jika menangani kasus-kasus besar maka biasanya KPK akan berhenti setelah orang yang dibidiknya berstatus terpidana atau sudah dipenjara.
Padahal jika dikembangkan maka kasus yang besar itu diduga kuat melibatkan banyak pihak lain yang juga harus bertanggung jawab.

Sementara saat ini KPK kurang mendalami ketika menyangkut kasus besar.   "Yang dilakukan KPK hanya di permukaan saja," ujarnya.

Evaluasi Total

Dihubungi terpisah,  pengamat politik dari Point' Indonesia, Karel Susetyo juga menegaskan, saat ini keberadaan KPK memang patut dievaluasi secara total. Karena  pemberantasan korupsi harusnya menjadi sistem yang utuh dan hidup dalam masyarakat, bukan sekedar OTT saja yang belakangan ini gencar dilakukan lembaga tersebut.

Apalagi ternyata OTT yang dilakukan KPK juga tidak membuat jera para koruptor.  "Kalau ada efek jera maka gak mungkin OTT berjilid-jilid. Bahkan ada OTT yang nilainya jutaan saja," ujar Karel.

Karel menegaskan, evaluasi total yang harus dilakukan KPK, yakni terkait cara kerjanya selama ini. Karena tujuan awal dari KPK adalah menekan jumlah perilaku korupsi di Indonesia yang justru setelah ada KPK jumlahnya semakin banyak.  

Oleh karenanya keberadaan KPK harus jelas apakah membangun sistem atau menjadi penegak hukum seperti polisi dan jaksa. "Untuk perbaikan KPK juga harus intens membangun kerjasama secara intensif dengan Kejagung dan Polri," paparnya.

Pencegahan

Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket terhadap KPK Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, diperlukan sistem pencegahan korupsi yang dapat dilakukan checks and balances, karena Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Hal tersebut yang menjadi asal muasal lahirnya KPK, yang dari mandat reformasi dikonsepkan sebagai trigger mechanism, yaitu pihak yang memberdayakan Polri dan Kejaksaan agar kembali on the track (koordinasi dan supervisi).

"Lalu selama 15 tahun KPK eksis apakah sistem pencegahan korupsi yang sudah dibuat KPK bersama Polri dan Kejaksaan? kenapa sampai muncul cicak vs buaya? Pertanyaan inilah yang sesungguhnya harus sama-sama mulai dibuka ke publik, didiskusikan dan dikerjakan pembenahannya bersama-sama," kata Agun.

Agun mengatakan, Indonesia adalah negara besar dan kaya, sehinga banyak tema atau hal lain yang dapat ditampilkan ke publik sebagai inspirasi generasi muda. Menurutnya, sikap KPK yang selalu mempublikasikan kebobrokan Indonesia dengan banyaknya koruptor dapat menanamkan kebencian kepada anak bangsa sendiri, dan menganggap bahwa Indonesia adalah ladang koruptor yang selalu siap dipanen.

"Korupsi bukan komoditas yang dipelihara dan dijual, korupsi itu penyakit yang wajib diobati ke akar-akarnya sampai sembuh," ujarnya.

Menurut Agun, KPK sebagai lembaga penegak hukum harus mendapatkan pengawasan yang cukup dari lembaga lain, karena KPK tidak mungkin dilepas begitu saja dalam melaksanakan kewenangannya. "Ini agar tidak abuse of power, agar terwujudnya checks and balances dalam penegakan hukum," katanya.

Ia menjelaskan bahwa hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar tidak timbul rasa ragu, rasa tidak yakin bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugas kewajibannya serta para pelaku bisnis dan dunia usaha dalam kesehariannya.

Selama ini, lanjut Agun mereka (penyelenggara negara) tidak berani maju untuk mulai terbuka membahas KPK secara jujur dan adil ke publik karena KPK diposisikan 'suci' untuk di kritik atau di evaluasi.(KONF/TERBIT)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/evaluasi-secara-total-15-tahun-kpk-hanya-hura-hura
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: