Tolak RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) !!!

Oleh:  Sya'roni

 

Diam-diam pemerintah telah mengajukan RUU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) kepada DPR RI. RUU tersebut saat ini sedang dibahas oleh Komisi XI DPR RI. Sehingga jika tidak ada aral melintang yang berarti akan segera disahkan menjadi UU. Jika sudah menjadi UU maka sudah sah dijadikan dasar hukum bagi pemerintah untuk menarik uang sebanyak-banyaknya dari rakyat.

Oleh karena itu, harus dilakukan upaya untuk menghentikan pembahasan RUU tersebut. DPR RI jangan mudah menuruti kemauan pemerintah. Sebagai wakil rakyat sudah seharusnya lebih membela kepentingan rakyat. DPR harus melindungi rakyat dari upaya penghisapan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Tidak pantas hanya gara-gara disetujui proyek pembangunan gedung baru DPR, kemudian membarternya dengan UU yang akan menyengsarakan rakyat. UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP sudah menyusahkan rakyat karena di dalamnya ada 60.000 macam pungutan. Menteri Keuangan berupaya merevisinya dengan maksud untuk menambah pemasukan kas negara agar menjadi berlipat.

Revisi diperbolehkan jika dimaksudkan mengurangi beban rakyat. Namun, jika revisi hanya untuk menyengsarakan rakyat maka harus ditolak. Pemerintah tidak boleh selalu mengambil jalan pintas dengan selalu "memalak" rakyat. Di sisi lain rakyat sudah terbebani oleh beban pajak.

Jika pemasukan pajak makin berkurang, maka disitulah tugas para tim ekonomi untuk berpikir lebih kreatif mencari sumber-sumber keuangan yang tidak membebani rakyat. Misalkan, menggenjot pemasukan dari SDA dan menggenjot pemasukan dari BUMN.

Dua sektor ini kurang digarap secara maksimal. Di sektor SDA, pemerintah belum optimal menarik pungutan dari pemanfaatan SDA. Sementara di sektor BUMN, makin banyak BUMN yang mengalami kerugian. Pada semester I-2017 setidaknya ada 24 BUMN yang mengalami kerugian senilai Rp. 5,852 triliun. Tugas BUMN adalah menyetor dividen ke kas negara, atas terjadinya kerugian ini maka harus dilakukan perubahan secara total.

Melihat kontradiksi di atas, dimana Menteri Keuangan terlalu membabi-buta menaikkan pemasukan negara melalui perburuan terhadap rakyat kecil lewat RUU PNBP, namun di sisi lain potensi pemasukan negara dari SDA dan BUMN dibiarkan menguap, maka diperlukan penyegaran personil di kedua pos kementerian tersebut. Atas kontradiksi tersebut, sudah nyata bahwa tim ekonomi tidak kapabel mengemban tugas presiden untuk membawa ekonomi Indonesia meroket tinggi.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, maka kami menyatakan sikap :

1. Tolak RUU PNBP
2. DPR harus segera menghentikan pembahasan RUU PNBP.
3. Presiden Jokowi hendaknya mengevaluasi keberadaan Sri Mulyani dan Soemarno di Kabinet Kerja.

Jakarta, 3 November 2017

Hormat Kami,
Sya'roni
Ketua Presidium PRIMA
(Perhimpunan Masyarakat Madani). (KONFRONTASI)

Tags: 
Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/tolak-ruu-pnbp-penerimaan-negara-bukan-pajak
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: