SIPOL KPU Jadi Instrumen Black List?

Bercermin pada Pemilu-pemilu sebelumnya, seolah PBB selalu menjadi target “Black List” dari lawan-lawan politiknya yang seakan ‘meminjam’ tangan KPU untuk ‘mencekal’ PBB dari daftar peserta Pemilu. Sebagai contoh Pemilu 2014, PBB pernah gagal jadi peserta pemilu melalui Keputusan KPU. Ketika itu Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra (YIM) adalah Ketua Majelis Syuro. Dengan kepiawaiannya sebagai Ahli Hukum dan Advocat berpengalaman, YIM menggugat Keputusan KPU tersebut ke PTUN. Akhirnya, PBB berhasil lolos menjadi peserta Pemilu setelah PTUN membatalkan Keputusan KPU.

Sekarang pun PBB menghadapi situasi yang sama. Kali ini, SIPOL KPU menjadi ‘batu sandung’ untuk menjegal PBB yang selalu bersuara lantang menyikapi kebijakan-kebijakan Rezim Jokowi yang bersifat diskriminatif dan represif terhadap hak berdemokrasi rakyat yang dijamin konstitusi, antara lain adalah pembubaran Ormas (Islam) tanpa proses pengadilan melalui Perppu Ormas (sekarang menjadi Undang-Undang setelah disetujui DPR), seperti yang dialami oleh HTI dan ketentuan Paliamenteri Threshold serta Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang membatasi hak konstitusional warga Negara dan parpol untuk mencalonkan Presiden, sedang dalam proses uji materi di MK.

Kini, tahapan Pemilu telah dimulai dengan proses pendaftaran parpol di KPU untuk persyaratan menjadi peserta Pileg dan Pilpres serentak 2019. Sebanyak 34 Parpol yang sudah menyampaikan soft copy dokumen parpol masing-masing melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU, sementara dokumen asli dan hard copy-nya disampaikan langsung oleh Dewan Pimpinan Pusat Parpol bersangkutan ke KPU pada pertengahan bulan Oktober 2017 yang baru lalu.

SIPOL adalah instrument pendaftaran online yang diterapkan KPU untuk menerima kelengkapan dokumen parpol calon peserta pemilu 2019. Berdasarkan SIPOL tersebut, KPU telah mempublisir dua daftar (List) yang masing-masing berisi nama-nama parpol. List pertama sebut saja sebagai “White List”, berjudul “Parpol Yang Dokumennya Lengkap” terdiri dari 18 parpol. List kedua sebut saja sebagai “Black List”, berjudul “Parpol Yang Dokumennya Tidak Lengkap” terdapat sejumlah 16 parpol. 

Anggap saja parpol yang masuk dalam “White List” adalah parpol yang dipastikan lolos ke tahap administrasi berikutnya dan berhak menjadi peserta pemilu 2019. Sedangkan, parpol lainnya kita anggap saja masuk dalam “Black List” sebagai parpol yang sudah kehilangan atau katakana saja telah dihilangkan haknya sebagai peserta pemilu 2019 melalui sebuah instrumen “Monster” yang bernama SIPOL.

Anggapan sebagai parpol kategori “White List” dan parpol berkatagori “Black List”  di atas tidak berlebihan, karena begitu KPU mempublish dua daftar parpol tersebut di atas seketika itu juga muncul spekulasi publik bahwa partai tertentu sudah pasti lolos jadi peserta pemilu 2019, sedangkan partai tertentu pula sudah pasti gugur dan tidak ikut pamilu. Sejumlah media massa pun ikut menggiring opini publik seolah-olah anggapan seperti itu benar adanya.

Contohnya, sebagaimana dilansir oleh salah satu media online Jakarta duta.co 19 Oktober 2017 mengutip pernyataan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari yang mengibaratkan dengan orang yang hendak mendaftar kuliah/sekolah dengan syarat mendaftar membawa ijazah. Jika ada yang mendaftar tanpa membawa ijazah, tentunya tidak bisa diteliti karena tidak ada hal yang bisa diteliti. Nah lho, bukankah itu yang namanya analogi “Cuci tangan”, sambil bersembunyi di balik instrumen SIPOL? 

Padahal, secara resmi KPU baru memutuskan parpol mana yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu dan mana yang tidak memenuhi syarat pada 17 Februari 2018 yang akan datang. Sementara itu, parpol yang kehilangan kesempatan untuk masuk pada tahapan berikutnya sebagai akibat dari kelemahan instrument SIPOL KPU masih punya hak untuk mengajukan “Laporan Pelanggaran” ke Bawaslu. Perlu diingat, Bawaslu punya kewenangan untuk mengoreksi KPU jika terbukti KPU melakukan pelanggaran. Jadi, premature menyimpulkan mana parpol yang lolos dan mana yang gugur. 
#SIPOLKambingHitam

Ternate, 31 Oktober 2017
Syamsuddin AK

Tags: 
Category: 


from Opini https://www.konfrontasi.com/content/opini/sipol-kpu-jadi-instrumen-black-list
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: