Rembuk Nasional Tokoh Agama, Salah Kaprah?

Oleh: Habil Marati

Ibarat makan gula tapi yang disebut cabe. Demikian juga dengan Rembuk Nasional Tokoh Agama yang bermasalah kepemimpinan dan Politik Nasional tapi yang disalahkan Agama khususnya Agama Islam. Rembuk Nasional Tokoh Agama adalah judul berita pada Republika halalaman 12. Saya langsung berpikir bahwa kesan yang saya tangkap adalah sepertinya Umat Islam yang harus menyesuaikan diri dengan kellompok Agama lain meskipun bertentangan dengan Aqidah Umat Islam. Di Indonesia pasca jatuhnya Orba dan pasca amandemen UUD45 ada trend untuk membukus agenda agenda kelompok lain di luar Islam dengan cara menstigma Umat Islam atau mempresekusi Umat Islam sebagai kelompok Radikal, Teroris, anti Pancasila, intolerans dan semacamnya lah. Ada ketidak jujuran atau kafuflase dari kelompok tertentu yang memanfatkan Agama Islam sebagai kelompok intolerans.

Kelompok tertentu di luar Islam ingin memaksakan kehendak melalui slogam demokrasi dan Bhineka Tunggal Ika bahwa President dan Wakil President tidak mesti beragama Islam, meskipun Bangsa Indonesia 83% beragama Islam, ini kan pikiran tirani. Celakanya agenda ini juga di dukung oleh kelompok Umat Islam yang bertuhankan demokrasi. Berambisi menjadikan President dan wakil President dari Non Muslim adalah bentuk pemberontakan terhadap mayoritas apapun argumentasinya. Demikian juga halnya pada jabatan publik lainnya. Tidak mungkin NTT, Bali, Sulut dan Papua Gubernur dan Bupatinya dari umat Islam ini lah bentuk kejujuran Umat Islam sejak Orba NTT, Bali, Sulut dan Papua Gubernurnya selalu Non Muslim. Untuk menjaga hormonisasi berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dibutuhkan kejujuran dan ketangkasan berdemokrasi atas dasar logika dalam berbangsa bernegara. Persoalan Bangsa dan Negara ini jangan dibelokan menjadi masalah Agama. Umat Islam tidak membutuhkan dialog kalau tujuannya mengajak umat Islam untuk toleransi, dan Berbhineka meskipun melanggar Aqidah dan Alquran ini bagi umat Islam yang taat dan sadar tentang ke Islamamnya hal ini akan menjadi masalah besar. Sebab Bangsa Indonesia bisa merdeka dari Penjajah Belanda didorong oleh kekuatan Aqidah Umat Islam.

Para Politisi dan tokoh tokoh Nasional dan Akademik harus jujur dan sadar bahwa Bangsa Indonesia tidak ada masalah dengan Agama, tapi yang ber masalah adala kelompok tertentu memaksakan kehendak untuk mau jadi president, wakil President non muslim bahkan kelompok ini ingin merombak format politik Nasional secara holistik. Amandemen UUD45 adalah merupakan keberhasilan kelompok ini sebagai pintu masuk untuk melakukan perombakan format politik Nasional atas nama sebuah demokrasi yang bergerbongkan idiologi komunisme, sekuler dan atheisme yang kesemuanya bertentangan dengan Pancasila. Kita harus sadar bahwa kelompok yg tidak tau diri ini dan kelompok minoritas Radikal ini, ingin merubah sejarah Bangsa Indonesia termasuk menyingkirkan Pancasila melalui tangan Umat Islam dengan Mengapa stigma Umat Islam sebagai kelompok Radikal, intolerans, dan anti pancasila. Pada hal mereka lah yang Radikal dan Tiran. Oleh karena itu kita Umat Islam sebagai bagian bangsa terbesar di NKRI ini mutlak harus menolak bahwa persoalan bangsa dan Negara Indonesia adalah bukan Agama khususnya bukan Islam akan tetapi minoritas Radikal termasuk minoritas sekuler dan anti Pribumi yang memiliki tujuan dan agenda adalah mengformat ulang sistem politik Nasional, Merubah Idiologi dan merubah konstitusi asli Bangsa Indonesia, serta penguasaan kekayaan Alam Indonesia dan terakhir mereka menguasai Negara dan Bangsa Indonesia dengan cara naturalisasi Bangsa Asing menjadi Bangsa Indonesia tanpa ada Istilah Pribumi lagi.[***]

 

Tags: 
Category: 


from Opini https://www.konfrontasi.com/content/opini/rembuk-nasional-tokoh-agama-salah-kaprah
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: