Reklamasi Memanas, Selain Djarot, Pejabat DKI Lain Berpotensi Jadi Tersangka

KONFRONTASI -  Bekas Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berpotensi menjadi tersangka terkait dugaan kolusi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas lahan reklamasi pulau G hasil reklamasi Teluk Jakarta.‎

Pada 2 Oktober 2017, hanya lebih kurang dua pekan menjelang lengser, 15 Oktober 2017 berakhir masa jabatannya, Djarot menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No 173 tahun 2017 tentang Panduan Rencana Kota Pulau G hasil reklamasi.

Dugaan kolusi yang dilakukan Djarot  bersama sejumlah pejabat DKI adalah  menetapkan harga NJOP di pulau G hanya Rp 3,2 juta per meter. Padahal saat  pembahasan dengan DPRD harganya ditetapkan sebasar Rp 10 juta per meter.‎

"Ya pasti ada apa-apanya. Ada udang dibalik batu dalam penerbitan Pergub  dan penetapan harga HGB, mengapa hanya sebesar itu, " ujar pengamat kebijakan publik, Amir Hamzah, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI, Sabtu (4/11/2017) .‎

Karenanya, dia mendesak aparat hukum, KPK dan Kejaksaan melakukan penyelidikan  terhadap dugaan kolusi yang dilakukan para pejabat di ring satu eksekutif.‎

Amir menambahkan, setelah lengser  pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja- Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) baru terbuka borok-borok kebijakannya yang menyimpang dari aturan perundang-undangan .

"Jadi, idak hanya Djarot yang berpotensi tersangka, tapi pejabat lain juga berpotensi jadi tersangka,"(KONF/KABARSATU)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/reklamasi-memanas-selain-djarot-pejabat-dki-lain-berpotensi-jadi-tersangka
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: