PPATK & KPK Didesak Ungkap Dugaan Aliran Uang dari Setnov kepada Politisi

KONFRONTASI -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan surat penahanan terhadap Ketua DPR Setya Novanto, tersangka kasus e-KTP. Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum menangkap dan menahan Ketua Umum Partai Golkar tersebut karena sedang sakit. Proses penahanan Setnov membuat KPK kesulitan, ada apa gerangan? Apakah ada ‘orang kuat’ yang telah meng "upgrade" kekebalan dan kesaktian Novanto?

Eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa 1998, Yogyakarta, Haris Rusly mendesak KPK untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak, baik dalam mem back up Setnov secara politik, maupun merintangi penyidikan melalui dugaan skenario sakit dan kecelakaan.

“Kami juga mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap dugaan aliran uang dari Setya Novanto kepada sejumlah oknum politisi, oknum pejabat negara dan oknum penegak hukum, yang telah meng "upgrade" kekebalan dan kesaktian Setnov,” kata Haris Rusly di Jakarta, Jumat (187/11/2017).

Hal sama disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, menurutnya, KPK dan PPATK harus mengungkap semua penerima aliran dana uang suap proyek e- KTP secara terang benderang.

“Jika uang suapnya dikirim via bank PPATK bisa ungkap. Tapi kalau cash and carry gak bisa, tapi KPK bisa ungkap aliran dana suap itu. Yang jelas aliran dana itu harus diungkap karena sudah merusak marwah pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal pemberantasan korupsi,” ujar Poyuono.

Menurut tokoh buruh ini, jika Setnov tidak bisa disentuh oleh KPK sama sekali untuk disidik sebagai tersangka maka marwah Joko Widodo hancur dihadapan masyarakat.

“Saat ini KPK independen tapi masih bisa diganggu-ganggu oleh penguasa. Namun saya yakin kok Joko Widodo itu sangat mendukung pengerebekan yang dilakukan KPK terhadap Setnov dirumahnya,” papar Poyuono.

Bongkar Dalangnya

Lebih lanjut Haris Rusly mengemukakan, kasus Setnov telah menghina akal sehat kita. Sangat tepat jika kita mendesak Istana Negara dan KPK untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak, baik dalam mem back up secara politik, maupun merintangi penyidikan melalui dugaan skenario sakit dan sandiwara kecelakaan.

“Pihak Istana Negara harus menyampaikan klarifikasi secara terbuka terkait dugaan keterlibatan seorang seorang menteri yang dekat dengan Presiden, dalam mem-back up Setnov. Walapun dalam pernyataannya, Presiden menyampaikan tak mengintervensi penegakan hukum. Namun, dalam prakteknya Presiden terkesan membiarkan menteri tersebut melakukan akrobat politik, diduga untuk back up Setnov,” kata Haris.

Haris mengemukakan, tampak terkesan seperti pembagian peran dalam sebuah panggung sandiwara. Presiden Joko Widodo mendukung pemberantasan korupsi. Sementara disisi lain, ada menteri diberi peran antagonis sebagai “bad boy”. “Karena itu, sangat beralasan jika publik menaruh curiga adanya back up politik dari pihak penguasa terhadap Setnov,” ujar Haris.

Transaksi

Sementara itu pengamat komunikasi politik dari Universitas Bung Karno (UBK), Cecep Handoko  mengatakan, dugaan aliran dana yang mengalir dari Setnov ke sejumlah orang atau pihak yang melindunginya, harus ditelusuri PPATK. Hal itu dilakukan ketika dihadapkan ke meja hijau mereka yang terlibat tidak akan bisa berkelit atau menghindar atas perananya dalam melindungi tersangka dugaan korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun tersebut.

"PPATK  harus menelusuri transaksi keuangan mereka. Apalagi infonya oknum tersebut asetnya miliaran rupiah," jelasnya.

Ceko, panggilan akrab Cecep, juga mendukung upaya polisi dan KPK yang akan membongkar dalang dan aktor yang merintangi penyidikan terhadap Setnov.  "Sebab jika dilihat dari kaca mata hukum menghalangi atau mempersulit proses penyidikan bisa dikenakan pidana," kata Cecep kepada Harian Terbit, Jumat (17/11/2017).

Kegagalan penyidik KPK menjemput paksa Setnov sangat disayangkan. "Banyangkan saja lembaga sekelas KPK dan Kepolisian kemarin dibuat malu dengan tidak berhasil meringkus Setnov di rumahnya," paparnya.

Terpisah, Direktur Center for Budget Analysis ,(CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan,  untuk mengetahui dalang dan aktor yang merintangi penyidikan terhadap Setnov maka harus mengejar siapa saja orang - orang yang saat malam atau sore menjemput Setnov di rumahnya. Karena akhirnya KPK gagal membawa Novanto ke gedung merah putih karena diduga ada pihak-pihak yang menyembunyikan.

"Artinya kinerja KPK untuk mengungkap aktor atau dalang atas  pelarian Setnov  harus dimulai dari penyidikan tersebut, mulai meraba raba siapa orang tersebut. Kalau sudah ketemu orang tersebut, akan jelas, nanti siapa aktor intelektual di belakang persoalan Setnov ini," tegasnya seraya menyatakan dirinya tidak bisa menyebutkan siapa saja aktor atau dalangnya.(KONF/HANTER)

Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/ppatk-kpk-didesak-ungkap-dugaan-aliran-uang-dari-setnov-kepada-politisi
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: