MUI Jatim: Sebut Kasus Rohingya Bukan Konflik SARA Upaya Pengaburan Fakta

KIBLAT.NET, Surabaya – Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) JATIM turut menyoroti kondisi muslim Rohingya, dan menyesalkan upaya manipulasi dan pengaburan fakta dalam kasus genosida di Rakhine State.

“Sangat menyesalkan pernyataan pimpinan majelis-majelis agama Buddha Indonesia bahwa konflik yang terjadi di Rohingya ‘tidak terkait dengan agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan'” kata Ketua MUI Jawa Timur, KH KH Abdusshomad Buchori melalui keterangan tertulis, Jumat (24/11/2017).

Menurut Kiai Abdusshomad, statement tersebut merupakan klaim bahwa tragedi kemanusiaan berupa kekerasan, pemerkosaan, pembakaran rumah dan tempat ibadah, pengusiran, pembunuhan dan pembantaian terhadap Muslim Rohingya diwilayah Rakhine State bukan konflik SARA. Sementara, selama ini tindakan itulah yang dilakukan para biksu dan militer Myanmar, dengan diikuti pembiaran yang dilakukan oleh pemimpin de facto Myanmar.

“Adalah bagian dari upaya manipulasi dan pengaburan fakta dan bertentangan dengan sikap serta pernyataan para biksu Buddha Myanmar sendiri,” imbuhnya.

Rakerda MUI Jawa Timur yang digelar di Surabaya pada 23-24 November 2017 juga memutuskan untuk meminta majelis agama Buddha (WALUBI) agar tidak gegabah mengeluarkan pernyataan yang kontraproduktif dan manipulatif, yang berpotensi memicu keresahan di masyarakat. Pasalnya, pernyataan seperti itu bisa mengganggu ketenteraman dan ketertiban serta memperkeruh suasana. Dikhawatirkan, hal itu akan mengganggu kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam relasi kerukunan antar umat beragama.

Menurut Kiai Abdusshomad, membangun misi kerukunan beragama di atas kebohongan dan manipulasi bisa berdampak buruk bagi kerukunan yang telah dibangun. Sehingga, perlu kejujuran yang justeru akan membuka peluang positif bagi perbaikan hubungan dan kerukunan antar umat beragama.

“Myanmar telah melakukan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan,” ujar Kiai Abdusshomad.

MUI Jawa Timur pun dengan tegas menyatakan Myanmar telah melanggar Universal Declaration of Human Right, dan harus dituntut ke Mahkamah Kejahatan Internasional di Den Haag, Belanda. Selain itu, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) didesak untuk berani bertindak tegas menjatuhkan sanksi berat yang dapat memberi efek jera dan memaksa kepada pemerintahan Rezim militer Myanmar dan kaum Budha Radikal pimpinan Ashin Wiratu agar menghentikan operasi militer dan kebrutalannya terhadap muslim Rohingya. Tragedi yang menimpa etnis muslim minoritas itu harus mereka pertanggung jawabkan secara hukum.

“Menghimbau kepada seluruh umat Islam di Indonesia untuk menggalang solidaritas untuk Muslim Rohingya berupa bantuan uang dan bahan makanan serta bantuan lainnya sebagai pengejawantahan silaturrahim dan ukhuwwah Islamiyah untuk meringankan beban penderitaan Muslim Rohingya,” tandas Kiai Abdusshomad.

Reporter: Imam S.
Redaktur: Wildan Mustofa

The post MUI Jatim: Sebut Kasus Rohingya Bukan Konflik SARA Upaya Pengaburan Fakta appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: