MKD DPR dan Golkar Didesak Segera Berhentikan Novanto

KONFRONTASI-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR didesak segera menggelar sidang untuk memberhentikan Setya Novanto (Setnov), tersangka dugaan korupsi proyek e-KTP yang saat ini telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari Ketua dan anggora DPR. Setnov dinilai tidak cakap karena cacat moral dan tidak bisa menjalankan tugasnya secara normal sebagai pimpinan DPR karena berstatus tersangka.

"Selain MKD, Partai Golkar juga harus  segera menarik Setnov dari DPR. Bila tidak maka publik akan mempersepsikan Golkar sebagai partai yang melindungi tersangka korupsi," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia Indonesia, Syamsuddin Alimsyah kepada Harian Terbit, Senin (20/11/2017).

Menurutnya, sesuai dengan UU MD3 Nomor 17 tahun 2014  serta Peraturan Tata Tertib DPR Nomor 1 tahun 2014 mengatur beberapa alasan seorang pimpinan anggota DPR berhenri atau diberhentikan. Salah satunya adalah karena dipandang sudah tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai pimpinan DPR.  Oleh karena itu dengan status tahanan KPK maka secara otomatis Setnov yang terkenal dengan sebutan Papa tidak mungkin lagi bisa menghadiri rapat apalagi memimpin  persidangan di DPR.

"Ingat KPK tidak memiliki kewenangan SP3 termasuk juga tidak pernah ada penangguhan penahanan seorang tersangka. Ini sudah cukup bagi MKD untuk memberhentikan dan mengusir Setnov dari lembaga terhormat DPR,"ujar Syamsuddin.

Selain itu, Syam demikian biasa disapa menjelaskan, selain MKD, Partai Golkar juga harus ikut bertanggungjawab atas sikap bebal Setnov yang selama ini bersikukuh bertahan di DPR. Partai Golkar tempat  tersangka Setnov selama ini bernaung agar segera  bertanggungjawab dengan mengusulkan pemberhentian Setnov sekaligus mengusulkan penggantinya sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 tahun 2014, khususnya pasal 13 ayat 2 huruf d.

"Semakin lambat bergerak, maka publik akan mempersepsikan Golkar sebagai organisaai yang memberi angin surga bagi tersangka korupsi. Golkar sebagai partai tua harusnya belajar dan malu dengan partai lain yang selama ini cepat bergerak bila ada kadernya tersangka korupsi langsung diberhenrikan," ujar syam.

Selain itu, kinerja DPR dibawa kendali Setnov selama ini sangat buruk. Terutama dari produk produk legislasi dan pengawasan. Seperti diketahui setelah ditetapkan menjadi tersangka kembali pada Jumat (10/11/2017) lalu dalam kasus kasus dugaan korupsi e-KTP, KPK secara resmi menahan Ketua DPR Setya Novanto, Minggu (19/11/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menegaskan penahanan terhadap Setya Novanto sah dengan dasar hukum KUHAP. "Dasar hukum penahanan itu sangat kuat dan jelas diatur Pasal 21 KUHAP (yang mengatur) alasan objektif dan subjektif," ujar Febri.

Alasan objektif yang dimaksud terkait dengan tindak pidana dan ancaman pidana terhadap tersangka. Sedangkan alasan subjektif yakni pertimbangan penyidik soal kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak/menghilangkan barang bukti dan kekhawatiran soal tersangka akan mengulangi tindak pidana. [mr/hanter]

Tags: 
Category: 


from Politik http://www.konfrontasi.com/content/politik/mkd-dpr-dan-golkar-didesak-segera-berhentikan-novanto
via IFTTT

Daftar dan dapatkan update terkini melalui email.: