Internal Golkar: Lengserkan Novanto dari Ketum Golkar dan Tahan Segera

KONFRONTASI -  Pasca penetapan Ketua DPR Setya Novanto desakan agar Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) menahan Ketua Umum Partai Golkar itu terus disampaikan. Tak hanya itu, dikalangan internal Golkar sendiri muncul keinginan untuk melengserkan Novanto dari jabatannya sebagai Ketua Umum partai beringin itu. Alasannya kasus hukum yang menjerat Novanto disebut akan membuat Golkar makin terpuruk.

Pengamat hukum dari Universitas Bung Karno (UBK) Cecep Handoko mengatakan, KPK harus lebih berani terhadap Novanto, yang menjadi tersangka kembali terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Oleh karena itu KPK harus menahan Novanto agar tidak kembali lolos dari jeratan hukum. Apalagi selama ini Novanto dikenal sebagai politisi licin. 

"Tahan saja SN agar tidak lolos lagi. Karena kalau alat buktinya cukup KPK gak usah takut untuk menahan SN," kata Cecep Handoko kepada Harian Terbit, Jumat (10/11/2017).

Ceko, panggilan akrab Cecep Handoko menuturkan, jika memang Novanto merasa ada pelanggaran dalam proses penetapan tersangka kembali maka ajukan saja praperadilan kembali seperti yang pernah diajukan sebelumnya. Dengan mengajukan praperadilan kembali maka langkah tersebut lebih rasional dan dasar hukumnya juga kuat jika harus mengajukan ke pengadilan HAM internasional.

Lengserkan Novanto

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung pun mendorong adanya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum.

"Opini publik kepada Golkar semakin menurun, tren elektabilitas juga menurun. Mimpi buruk buat saya kalau (Golkar) di bawah (parliamentary) treshold. Solusinya ya harus ada perubahan. Termasuk perubahan dalam kepemimpinan," ujarnya, saat ditemui di Jakarta kemarin.

Berdasarkan survei PolMark Research Center pada 9-20 September 2017, Partai Golkar diketahui memiliki elektabilitas 9,2 persen. Hal ini menurun ketimbang elektabilitasnya pada Pemilu 2014 yang mencapai 12,1 persen.

Akbar menawarkan solusi konkret berupa Munas. Gelaran ini jadi ajang tertinggi partai yang bisa mengganti posisi Ketua Umum. Namun, ia menyadari perlu ada konsolidasi lebih dahulu agar suara partai solid untuk melakukan penggantian itu.

"Misalnya dengan menunjuk dulu Plt (Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Golkar). Dulu pernah ada wacana ini, tugasnya menyiapkan Munas," imbuh dia.

Praperadilan

Sementara itu pengamat hukum dari Universitas Islam Jakarta (UIJ) Ali Yusuf mengatakan, agar seorang tersangka baik Novanto atau yang lainnya tidak lolos lagi dari jeratan hukum dengan mengajukan praperadilan maka semua elemen penegakan hukum harus menyatakan tekad dan serius dalam memerangi tindak pidana korupsi. Diantara penegak hukum jangan lagi ada yang merusak kinerja KPK dengan mengabulkan praperadilan yang diajukan Novanto.

"Selain itu hakim dan polisi juga tidak lagi menyandera penyidik dan pimpinan KPK dengan teror atau atu penetapan tersangka karena masalah yang sesunggunya tidak perlu dibawa ke proses litigasi," ujarnya.

Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Achmad Saifudin Firdaus mengatakan, penetapan tersangka terhadap Novanto untuk kesekian kalinya membuktikan bahwa ada yang keliru dalam penetapan tersangkanya. Terutama dalam hal 2 alat bukti yang ditemukan KPK dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka. Agar tidak kembali lolos maka KPK perlu memaknai dan memaksimalkan alat bukti dalam penetapan Novanto sebagai tersangka.

Memaksimalkan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 76 KUHAP sebagaimana diputus di MK dalam perkara No 21/PUU-XII/2014 memaknai 2 alat bukti yang cukup yang ada di dalam pasal 184 KUHAP.  Untuk itu KPK harus memaksimalkan alat bukti untuk membuktikan bahwa Novanto sudah layak ditetapkan sebagai tersangka kembali. Apalagi jika nanti ada gugatan praperadilan lagi yang diajukan oleh kuasa hukumnya.

Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, KPK kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaaan korupsi e-KTP, Jumat (10/11/2017). Surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Setya Novanto diterbitkan KPK pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu.

Saut menuturkan, KPK sudah mempelajari dengan seksama putusan praperadilan yang diputus pada 29 September 2017 serta aturan hukum yang terkait yang membatalkan status tersangka Setya Novanto.

Untuk itu pada 5 Oktober 2017, sambung Saut, KPK melakukan penyelidikan baru untuk pengembangan perkara KTP-e dan telah meminta keterangan sejumlah pihak serta mengumpulkan bukti-bukti yang relevan.

"Proses penyelidikan tersebut telah disampaikan permintaan keterangan terhadap saudara SN sebanyak 2 kali pada 13 dan 18 Oktober 2017, namun yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan ada pelaksanaan tugas kedinasan. Setelah proses penyelidikan terdapat bukti permulaan yang cukup kemudian pimpinan KPK bersama tim penyelidik, penyidik dan penuntut umum melakukan gelar perkara pada akhir Oktober 2017," ujar Saut.

Berdasarkan dakwaan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga terlibat korupsi proyek e-KTP.

Dari perbuatan mereka membuat negara mengalami kerugian sekurangnya Rp2,3 triliun dari nilai paket pengadaan e-KTP sekitar Rp5,9 triliun. Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka. 

Airlangga

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung pun mendorong adanya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum Setya Novanto.

Akbar, yang juga bekas Ketua Umum Partai Golkar ini, mendorong sosok Airlangga Hartarto, yang juga Menteri Perindustrian, sebagai Plt. Ketua Umum Partai Golkar sekaligus menjadi pengganti Novanto.

Menurutnya, sosok Airlangga terbilang bersih dari kepentingan politik tertentu dan dianggap bisa diterima semua kalangan di Golkar.

"Tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan tidak mendukung Airlangga. Kecuali seandainya ada sinyal cenderung ke dia. Novanto aja bisa, masa Airlangga enggak bisa," tuturnya, menyinggung soal sinyal dukungan Jokowi kepada Novanto pada Munas Partai Golkar 2016.(KONF/HT)

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/internal-golkar-lengserkan-novanto-dari-ketum-golkar-dan-tahan-segera
via IFTTT