Fatalnya Novanto dan Menegakkan Kewibawaan KPK dari Keruntuhan

KONFRONTASI - KPK tidak membenarkan tetapi juga tidak membantah. Walau demikian, publik meyakini bahwa KPK memang sudah menetapkan kembali Novanto jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi e-KTP sesuai surat perintah penyidikan (sprindik) baru yang beredar di masyarakat sejak Senin (6/11/2017).

Keyakinan ini dilandaskan pada sejumlah alasan rasional. Pertama, terkait perintah UU KPK pasal 11 huruf b, yang menyatakan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Meme tentang sakit Novanto, merupakan bukti tak terbantahkan bahwa masuk kriteria ini.

Kedua, KPK sudah menyatakan kecewa atas putusan sidang praperadilan yang memenangkan Setya Novanto.

Ketiga, KPK sudah beberapa kali menyatakan memiliki bukti yang lebih dari cukup untuk menetapkan Setya Novanto jadi tersangka. Dalam sidang praperadilan saja, KPK mengklaim membawa 200 bukti. 200 bukti itu merupakan jumlah yang luar biasa, karena KPK cukup memiliki 2 bukti untuk menetapkan seseorang jadi tersangka.

Keempat, sesuai pernyataan komisioner KPK, Setya Novanto diduga kuat sebagai pengatur atau tersangka utama atau otak, atau intelektual dader dugaan korupsi e-KTP.

Kelima, dalam proses pengusutan kasus Novanto beredar isu-isu tak sedap, yang pada intinya mencurigai terjadi deal-deal tertentu antara KPK dengan Setya Novanto yang diperantarai oleh pihak lain. Bahkan sempat beredar jumlah uang yang dikeluarkan Novanto untuk “membeli” kebebasannya.

Deal-deal tertentu itu semakin menjadi pertanyaan, karena faktanya, KPK sempat terkesan tidak  sigap menangani Setya Novanto. Salah satunya terkait tenggat waktu antara penetapan Novanto jadi tersangka dan langkah Novanto mengajukan gugatan praperadilan.

Budi Gunawan mengajukan praperadilan hanya seminggu setelah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka. Sementara Novanto baru mengajukan gugatan praperadilan 50 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Tenggat waktu 50 hari itu agak tidak biasa, karena sesuai KUHAP, hak tersangka mengajukan gugatan praperadilan akan gugur apabila berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.

Mengapa Setya Novanto “berani” menunggu sampai 50 hari baru mengajukan gugatan praperadilan? Di sisi lain, orang juga mempertanyakan, mengapa selama 50 hari itu KPK tidak melakukan suatu hal yang signifikan yang bersifat mempercepat pelimpahan berkas Novanto ke Pengadilan Tipikor? Pertanyaan inilah yang menandung kecurigaan.

Keenam, sejumlah tersangka kasus e-KTP sudah ditahan dan menjalani proses pengadilan, bahkan sudah ada yang dituntut. Jika Novanto yang disebut-sebut sebagai pengatur, atau otak, atau intelektual dader, maka apa kata dunia kalau intelektual dadernya bebas berkeliaran, sementara penggembiranya dihukum. Hal itu akan menimbulkan ketidakadilan bagi tersangka lain. Hal itu juga mencederai pasal 11 huruf b UU KPK tentang kasus yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, sekaligus mencederai KPK yang berjanji akan mengeluarkan sprindik baru bagi Setya Novanto.

Berdasarkan alasan di atas, kita sudah yakin KPK akan menetapkan kembali Nobvanto jadi tersangka. Sebab jika tidak, maka wibawa KPK akan cidera. Yang belum kita tahu adalah kapan waktu penetapan kembali Novanto jadi tersangka.

Sekarang, atau tepatnya sejakl Senin (6/11/2017), KPK sudah menetapkan Novanto kembali jadi tersangka.

Penetapan kembali Novanto sebagai tersangka ini, akan menjadi episode pertama dari serial pengusutan dugaan korupsi mega proyek e-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun.

Episode kedua, mungkin terkait penerbitan sprindik terhadap para anggota DPR RI yang namanya sudah beredar ikut menikmati aliran dana dugaan korupsi kasus yang sama.

Episode kedua ini bahkan bisa dibagi dalam beberapa sub-episode, atau episode khusus.  Misalnya, episode khusus satu, khusus terhadap anggota DPR RI yang diduga menerima aliran dana e-KTP dan sampai sekarang masih menjadi angota DPR seperti Agun Gunandjar Sudarsa yang disebut-sebut menerima 1,047 juta dollar AS.

Episode khusus dua, adalah penerbitan sprindik untuk anggota DPR penerima aliran dana korupsi e-KTP tetapi sekarang sudah menjadi politisi biasa, seperti politisi Partai Demokrat yang juga mantan Ketua DPR, Marzuki Alie yang disebut-sebut menerima Rp 20 miliar.

Episode khusus tiga, adalah penerbitan sprindik untuk anggota DPR yang diduga ikut menerima dana korupsi e-KTP, tetapi sekarang menduduki posisi sebagai menteri seperti Menkumham Yasonna Laoly yang disebut-sebut menerima 84.000 dollar AS, atau  Olly Dondokambey yang sekarang Gubernur Sulawesi Utara yang disebut-sebut menerima 1,2 juta dollar AS.

Episode khusus empat, adalah penerbitan sprindik untuk anggota DPR yang menerima dana dugaan koprupsi e-KTP seperti Anas Urbaningrum yang sekarang menjadi tahanan KPK di Sukamiskin Bandung.

Serial pengusutan korupsi dana e-KTP ini mungkin akan panjang. Namun, demikian, serial paling menarik perhatian adalah serial yang terkait dengan Novanto.

Mengapa Novanto? Karena Novanto diduga sebagai aktor intelektual di balik pembentukan Pansus KPK yang mengembangkan wacana pelemahan KPK. Densus Tipikor yang dihadirkan sebagai tandingan KPK juga berawal dari Pansus KPK, yang lagi-lagi terkait dengan Novanto.

Sejak KPK mengusut kasus e-KTP juga terjadi beberapa kejadian yang tidak mengenakkan di KPK, mulai dari penyiraman terhadap penyidik senior KPK Noval Baswedan, terjadinya perusakan beberapa barang bukti di KPK, terjadinya  kasus bunuh diri atas nama Johanes Marliem, kaburnya  Paulus Tanos ke Singapura dan lain sebagainya.

Selain itu, Novato adalah publik figur yang menduduki posisi penting dan strategis di Indonesia. Novanto adalah Ketua Umum Partai Golkar, sebuah partai besar yang cukup mempengaruhi arah pergerakan politik di Indonesia.

Novanto adalah juga Ketua DPR RI yang dalam batas-batas tertentu, bisa mempengaruhi hitam putihnya arah pembangunan di Indonesia.

Lebih daripada itu, Novanto juga diberitakan sudah beberapa kali berurusan dengan hukum baik terkait kasus Bank Bali, kasus limbah, kasus kawat berduri, kasus Freeport yang terkenal dengan ‘papa  minta saham’ dan beberapa kasus lainnya. Dari semua kasus itu, Novanto berhasil melepas diri dari jerat hukum

Oleh sebab itu pula, maka makna paling hakiki dari pengusutan kasus dugaan korupsi e-KTP  adalah, bagaimana perlakuan KPK terhadap Novanto. Seperti apa perlakuan KPK terhadap Novanto, dalam batas-batas tertentu sekaligus menentukan atau mempengaruhi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia dan masa depan kewibawaan lembaga KPK itu sendiri.

Setelah dijadikan tersangka, maka muncul pertanyaan, kapan KPK akan menahan Novanto? Setelah ditahan, apakah Novanto memperoleh perlakuan khusus?  Pertanyan selanjutnya, berapa tahun KPK akan menuntut Novanto? Seandainya Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan KPK, apakah KPK berupaya banding?

Pertanyaan pertanyaan ini diajukan, bukan karena pertimbangan subjektif, melainkan karena track record Novanto, kejadian-kejadian yang terjadi sejak kasus e-KTP diusut, posisinya sebagai publik figur, dan tentu saja terkait niat yang ada di balik langkahnya mempolisikan pembuat meme.

Publik kini menunggu bagaimana KPK akan memperlakukan Novanto. Setelah didorong ke tepi jurang dan nyaris dibubarkan atau dilemahkan oleh Pansus KPK, maka sprindik Novanto, hemat kita, harus dijadikan oleh KPK sebagai momentum untuk mengumpulkan kembali enerji yang terkuras pasca konflik KPK vs  Pansus DPR, menyatakan kepada publik bahwa KPK tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi, dan menegakkan kembali kewibawaan KPK. [KONF/NUSANTARA]

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/fatalnya-novanto-dan-menegakkan-kewibawaan-kpk-dari-keruntuhan
via IFTTT