Ciri-ciri Pemimpin “Cacat Bawaan”

KONFRONTASI  -   Hari ini, kita memasuki zaman ketika politik nyaris serupa bisnis, dan pemimpin cukup bagi mereka yang berkantong tebal saja. Alih-alih menghidupkan politik dengan virtue dan value, mereka justru mencari hidup dari politik. Politik akhirnya menjadi serba materialitsik, penuh kalkulasi, dan termonopoli oleh kelas ekonomi tertentu yang haus kekuasaan. Kondisi semacam ini tumbuh subur dalam sistem demokrasi langsung, lebih-lebih dengan biaya politik tinggi (high cost politics).

 

Di saat bersamaan, partai politik tak berdaya melakukan tugas mulia menghadirkan pemimpin sejati itu. Sebaliknya, partai politik telah menjelma seumpama “pasar’’ yang dipenuhi loket-loket transaksi rente: mulai rekrutmen sampai pencalonan ketua umum, dari anggota dewan dan kepala daerah, hingga mahar melapangkan ambisi politik. Tentu saja tidak semua partai politik begitu. Tetapi ada. Banyak.

Akhirnya, ketersediaan pemimpin layaknya memilih junk food di restoran siap saji. Asalkan enak dipandang, tersaji cepat, dan harga cocok, maka langsung disantap. Inilah situasi yang paradoks dalam liberalisme; di satu sisi menyediakan kompetisi dan partisipasi yang terbuka, tetapi di sisi lain ruang kompetisi dan partisipasinya mensyaratkan biaya tinggi.

Alhasil, belum lagi kompetisi dimulai, mereka yang “tak berpunya” meskipun modal sosialnya sudah teruji, secara otomatis tereliminasi. Liberalisme justru telah melikuidir kebebasan itu sendiri lewat saringan finansial dan telunjuk “Sang Oligark”. Sementara sumber-sumber kepemimpinan yang muncul dari “jalur panjang” seperti kaderisasi dan rekam jejak, dipandang sebelah mata.

Maka hari ini tak penting seorang pemimpin bisa berbuat apa untuk rakyat (integritas), tak penting juga apakah dia punya gagasan (visi), tak perlu juga berpidato yg menggelorakan ribuan massa dan turun ke akar rumput (kapasitas). Tak perlu sedu sedan itu, Bung! Cukup dengan uangmu kau bisa membeli lembaga survei, membayar massa pendukung, mengangkangi partai politik, dan membuat iklan dengan pencitraan seindah yang kau kehendaki.

 

Hanya berbekal penampilan, sumbangsih tipis, atau modal tebal, seseorang sudah merasa pantas menjadi orang ”nomor satu” di negeri ini. Prinsip demokrasi dikorup bukan saja ketika spirit kesetaraan hilang, melainkan juga ketika spirit kesetaraan yang ekstrem berlangsung: manakala setiap orang merasa pantas memimpin.

Tak heran, politisi semacam Setya Novanto yang terjerat kasus di KPK, Oesman Sapta Odang (OSO) dan Muhaimin Iskandar yang belum teruji kiprah kenegarawannannya, atau Puan Maharani yang elektabilitasnya rendah, pun Agus Harimurti Yudhoyono yang “belum matang” ketokohannya dalam politik dan pergulatan publik, masih punya rasa percaya diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai wakil presiden pada 2019. Sekalipun itu hak politik setiap warganegara, namun sikap mawas diri dan deep feeling publik tetap perlu dikedepankan.

Partai Politik dan Jalan Buntu Kepemimpinan

Memang menyedihkan. Di alam demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai wadah pembibitan pemimpin, namun banyak partai di negeri ini tak pandai mematut diri. Partai politik seperti ada dan tiada, timbul tenggelam. Mereka abai pada persoalan-persoalan wong cilik. Rakyat seperti ditinggalkan begitu saja, telantar tak terurus, dibiarkan hidup dengan masalahnya, dan menyelesaikannya sendiri. Namun jelang demokrasi elektoral, parpol seenaknya mendekat kembali ke rakyat. Ujungnya sama, sebatas politik gincu.

Dari sisi praktisi partai politik, juga mendapat sorotan miring dari warga. Setidaknya, bukti kejengahan publik pada sebagian besar politisi, membuat kepercayaan rakyat terhadap partai politik berada di titik terendah. Tentu saja selain dipicu kinerja partai yang melorot, juga perilaku politisi yang pragmatis, kualitas rendah, dan tak menunjukkan kelas negarawan.

Tak hanya itu, dalam berbagai riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset dan survei nasional, partai politik ditempatkan pada posisi yang sangat buruk. Partai politik tidak lagi dipandang sebagai penunjang harapan rakyat. Parpol dilihat sebagai sumber masalah, karena selalu kisruh sesama, membuat kegaduhan politik, mengganggu kepentingan umum, tidak bekerja, tidak berfungsi, tidak simpatik, tidak memikirkan rakyat, identik dengan korupsi, politik uang, dinasti, dan lain sebagainya.

Partai politik patut yang paling utama dipersalahkan akibat kerusakan sistem dan sulitnya orang baik dan jujur lahir sebagai pemimpin di negeri ini. Pascareformasi, partai politik dan parlemen hampir menjadi satu-satunya kanal menjaring beragam lini jabatan publik di Republik ini, mulai dari lingkungan eksekutif hingga legislatif. Bahkan di negeri ini seorang hakim MK, MA, dan pimpinan KPK pun dipilih anggota DPR. Bisa dibayangkan yang akan terjadi, seorang ”wakil Tuhan” diseleksi para politisi.

Pakar Psikologi Politik, Hamdi Muluk menyebut Indonesia hanya perlu sekitar 1300 orang baik untuk mengurusi urusan publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari tingkat pusat hingga daerah.

“Masalahnya partai politik gagal merekrut orang-orang baik. Pejabat-pejabat publik seperti ketua lembaga negara, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masalah korupsi. Ini repot karena parpol juga brengsek,” ungkap Hamdi.

Lantas, di tengah partai politik yang justru menjadi bagian dari masalah bangsa, akankah bisa dilahirkan seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah? Jawabannya bisa iya, bisa juga tidak.

Bisa iya, jika pertumbuhan partai politik di era demokratisasi sekarang ini sejalan dengan penataan kepartaian. Penataan ke dalam: kesungguhan usaha partai dalam memobilisasi dan mengelola sumber daya, mengembangkan ideologi partai, mempraktikkan demokrasi internal, dan kaderisasi kepemimpinan.

Ke luar: parpol juga harus disiplin menjalankan fungsinya: mengagregasikan aspirasi rakyat, membuat dan memperkenalkan platform perjuangan, mengatur proses pembentukan ”kehendak politik” (political will) lewat tawaran alternatif kebijakan, merekrut calon-calon pemimpin politik, membangun komunikasi politik, serta menawarkan saluran politik yang paling efektif kepada publik.

Namun bisa juga tidak, jika partai politik selamanya tergelincir pada ajang penumpukan dan pengurasan rente. Hasil akhirnya, calon pemimpin yang dihasilkan dari wadah yang rusak, akan menghasilkan pemimpin “cacat bawaan”.[KONF/NUSANTARANEWS]

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/ciri-ciri-pemimpin-%E2%80%9Ccacat-bawaan%E2%80%9D
via IFTTT