Biar Papa Nggak Minta Saham dan Minta Dana E-KTP Terus - Mau Pakai Jurus Apa Lagi ?

KONFRONTASI -  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dengan objek Ketua DPR Setya Novanto menjadi viral di kalangan awak media. Seiring dengan hal ini beredar kabar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan kembali Setya Novanto sebagai tersangka e-KTP. Jika benar Novanto kembali jadi tersangka, jurus apalagi yang akan dipakai Ketua Umum Partai Golkar itu untuk lolos dari jeratan hukum?

Terkait dengan viralnya foto tersebut, pimpinan KPK tak memberikan respons. "Informasi tersebut belum bisa kami konfirmasi. Yang pasti KPK sedang terus mendalami dan memperkuat konstruksi hukum kasus e-KTP ini," kata dia, Senin (6/11/2017).

Belum ada yang membenarkan bahwa Novanto sudah dijadikan tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,6 triliun tersebut.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Senin 6 November 2011, surat SPDP bernomor B619 23/11/2017 itu dikeluarkan pada Sabtu 3 November 2017 dan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK, Aris Budiman.

Dokumen tersebut menyebut bahwa penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, telah dimulai sejak 31 Oktober 2017.

Sementara itu Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, saat ini memang telah beredar Sprindik baru untuk Novanto terkait dugaan korupsi e -KTP. 

Tapi kebenaran Sprindik tersebut langsung dibantah oleh KPK. Hal ini memperlihatkan bahwa KPK belum mempunya nyali, dan trauma berhadapan dengan Novanto. Padahal, publik sudah menyambut dengan rasa syukur atas muncul Sprindik baru terhadap Setya Novanto.

"Tetapi setelah dibantah oleh KPK, kini publik mempertanyakan keberanian KPK, kenapa KPK hanya fokus kepada 5 orang tersangka saja. Harusnya KPK harus meningkat atau menambah tersangka baru lagi. Karena disebut dalam dakwaan KPK banyak sekali yang terlibat dalam kasus e-KTP," paparnya. 

Dia juga menyebutkan, Novanto tentu akan mempunyai sejumlah jurus untuk lolos dari jeratan hukum. “Karenanya KPK harus hati-hati dan profesional disertai dengan bukti-bukti yang kuat untuk kembali menetapkan Novanto menjadi tersangka. Dengan demikian tidak kalah lagi seperti sebelumnya,” ujar Uchok.

Dikendalikan

Menanggapi hal ini, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan, dalam kasus Novanto terlihat jelas ada yang ‘mengendalikan’ KPK. Karena bukan korupsinya yang menjerat Novanto yang ingin dibongkar jika memang ada, tapi Novanto pribadi yang ditarget agar masuk jeruji penjara. Apalagi mengingat jabatan seksi yang disandang Setya Novanto baik di DPR maupun di Golkar.

"Siapa yang mengendalikan KPK? Tentu pemilik kekuasaan yang ingin menguasai Golkar dan DPR," ujar Adhie kepada Harian Terbit, Selasa (7/11/2017).

Menurut Adhie, pihak yang mengendalikan agar Novanto masuk jeruji penjara adalah orang atau kelompok yang paling nyaring dan lantang ingin menyingkirkan Novanto dari pentas politik. Hal tersebut dilakukan kelompok tersebut sejak kasus "papa minta saham" sampai ketika Novanto  dicekal lalu dijadikan tersangka oleh KPK. Nama atau kelompok yang menyerang Novanto bisa di-track di google.

"Yang mentargetkan SN adalah pejabat tinggi yang punya banyak skandal besar korupsi (juga keluarganya) tapi nyaris tak pernah disentuh hukum. Rizal Ramli saat Menko Maritim mau bongkar korupsinya, tapi Rizal Ramli yang mental," paparnya.

Lebih lanjut Adhie mengatakan, ada pejabat yang mentargetkan Novanto menjadi tersangka mengingat jabatan yang disandang Novanto selama ini sangat seksi. Sehingga banyak pihak yang berebut untuk mendukungnya.  "Itu karena jabatan SN di DPR seksi. Tapi untuk 2019 yang lebih seksi ya Ketum Golkar," ujarnya. 

Putusan MK

Sebelumnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait alat bukti untuk menjerat tersangka sudah tepat. Hal ini disampaikan Mahfud menanggapi putusan nomor perkara 42/PUU-XV/2017.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, penyidik aparat penegak hukum bisa menggunakan alat bukti yang telah dipakai pada perkara sebelumnya untuk menjerat tersangka yang memenangkan praperadilan.

"Jadi MK itu benar, memang harus begitu logikanya. Saya kira itu bukan hanya logika MK, itu logika ilmu hukum biasa. Kalau hakimnya benar pasti mengatakan begitu," kata Mahfud saat dihubungi, Rabu (11/10/2017).

Hal ini juga disampaikan Mahfud menanggapi Putusan Hakim Pengadilan Jakarta Selatan yang menangani Praperadilan Setya Novanto, Cepi Iskandar.

Sebelumnya, pasca keputusan praperadilan yang memenangkan Novanto, kecaman publik terhadap Ketua Umum Partai Golkar dan keputusan Hakim Cepi Hakim terus mengalir. Komentar sinis terhadap mantan Ketua Fraksi Golkar di itu masih dominan. Tagar ”The Power of Setya Novanto” masih jadi topik terpopuler di Twitter, hingga Minggu (1/10/2017) malam. Sementara desakan agar KPK mentersangkakan kembali Setnov terus disampaikan.

Dalam aksi di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/10/2017), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) Saeful Mujab menyatakan kekesalannya terhadap pengebirian KPK dengan keputusan praperadilan yang memenangkan Novanto.

"Kita masih dalam kondisi emosi, kesal dan marah. Orang yang katanya sakit, si papa mendadak sembuh karena sudah bebas. Pemberantasan korupsi kembali dikebiri dengan bebasnya Novanto," kata Saeful.

Menurutnya, putusan Hakim Tunggal Cepi Iskandar memenangkan praperadilan Novanto bukan putusan hukum yang tepat. Keputusan tersebut malah mencederai langkah negara memberantas korupsi.

Saeful meminta KPK kembali mengumpulkan bukti-bukti yang kuat untuk menetapkan kembali status tersangka Setya. "Tersangkakan kembali SN, tahan SN. Kembalinya SN sebagai tersangka akan jadi momentum pemberantasan korupsi bangkit," tutur dia.

Sprindik Baru

Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru untuk Novanto. "Kita mendorong KPK terbitkan sprindik baru buat papa (Setya Novanto). Agar SN segera diadili dan ditahan," kata peneliti ICW, Tibiko Zabar di kawasan Car Free Day, Minggu (1/10/2017).
 
Tibiko menilai bukan kali ini saja Novanto lolos dari penegakan hukum. Banyak kasus yang menjerat Ketua Umum Golkar itu, namun selalu kandas, yang paling parah korupsi KTP elektronik (KTP-el).

ICW menilai, ada kejanggalan dalam putusan praperadilan yang diketuai Cepi Iskandar. Dia meminta Komisi Yudisial (KY) memeriksa Cepi. "Kita minta KY menindaklanjuti dugaan pelanggaran hakim Cepi," pungkas dia.

DPP Golkar

Sementara itu, pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi pun heran surat rahasia tersebut bisa tersebar. "Saya juga belum tahu. Itu kan SPDP. Saya juga belum pernah terima," ujar Yunadi ketika dihubungi Liputan6.com.

Oleh karena itu, dia meragukan kebenaran surat tersebut. Jika SPDP  itu benar, KPK pasti akan mengumumkannya secara resmi. "Kalau memang itu benar, pasti panggil wartawan. Itu kan kategori rahasia kan?" kata Yunadi.

Namun, ketika KPK mengklarifikasiPDP   tersebut benar, pihaknya akan mengambil langkah hukum. "Saya tidak akan mengatakan andai-andai. Tapi kalau ada, kami akan mengambil langkah hukum. Kita ikuti sistem hukum yang berlaku," ujar Yunadi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku belum tahu hal tersebut. "Saya enggak bisa menanggapi kalau saya belum tahu. Saya ndak bisa, saya belum tahu sampai sekarang ada (surat) itu,” kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11/2017).

Meski belum bisa menanggapi hal tersebut, Idrus mengaku Partai Golkar tetap menghormasti segala proses hukum termasuk KPK. "Tetapi kalau ada proses proses seperti itu kita hargai proses itu tapi saya belum tahu sampai sekarang," ujar Idrus. (KONF/HANTER)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/biar-papa-nggak-minta-saham-dan-minta-dana-e-ktp-terus-mau-pakai-jurus-apa-lagi
via IFTTT

close