Aturan Menkominfo Registrasi Kartu SIM Digugat Ke MA

KIBLAT.NET, Jakarta – Perraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) tentang registrasi kartu SIM nomor telepon seluler akhirnya digugat ke MA. Pasalnya aturan itu dinilai melanggar 4 undang-undang.

Direktur Lembaga Kajian Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta, Wahyu Nugroho memperkarakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 12 tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi ke Mahkamah Agung (MK). Seperti diketahui, aturan baru itu mengharuskan para pengguna nomor telepon seluler mendaftarkan kartu SIM mereka menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK).

“Saat ini kita masih dalam konsultasi hukum melakukan uji materi di bagian Tata Usaha Negara. Ada beberapa lampiran yang harus dipenuhi, seperti bukti-bukti dan biaya perkara atau bisa juga prodeo. Secepatnya kita akan lengkapi berkas-berkas ini,” kata Wahyu Nugroho di Gedung MA Jakarta, Selasa (7/11/2017) seperti dikutip dari hukumonline.com.

Menurut Wahyu, Permenkominfo No. 21 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan empat undang-undang. Selain melanggar UU Perlindungan Konsumen, Perpenkominfo itu juga dinilai bertentangan dengan UU Informasi Transaksi dan Elektronik (ITE), UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

UU ITE mengatur ketentuan mengenai data yang berkaitan dengan data pribadi seharusnya mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Meski penekanannya bukan soal persetujuannya, tetapi Wahyu menilai hal ini mengatur secara sepihak dalam Permenkoinfo tersebut.

Keluhan dari pedagang seluler tradisional di daerah Semarang soal aturan Menkominfo itu tak lepas dari UU Persaingan Usaha. Sebab, dari aspek ekonomi, aturannya dalam satu NIK dibatasi hanya dengan 3 SIM Card berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Terkaita UU Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 19 berkaitan dengan informasi yang dikecualikan. Pasal ini mengatur mengenai data pribadi dan bagaimana data pribadi itu bisa diberikan kepada pihak ketiga, dalam hal ini korporasi.

“Sementara, negara tidak memiliki jaminan dalam perlindungan hukumnya bagi pengguna SIM Card. Ini beresiko sekali,” tegasnya.

Jika merujuk pada UU Perlindungan Konsumen, Wahyu menilai Permenkominfo itu jelas melanggar ketentuan asas dan tujuan perlindungan konsumen. “Asas dan Konsideran dalam Permenkominfo itu tidak ada urgensinya sama sekali. Sampai-sampai harus menyerahkan nomor KK kepada korporasi, tidak hanya negara,” ujarnya.

Dia lantas mencontohkan kasus Malaysia, dimana terjadi 46 juta data pribadi masyarakatnya bocor. “Ini siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah seharusnya sudah antisipasi dalam hal ini. Saya sendiri setuju ada peraturan untuk memproteksi data pribadi, tetapi jangan peraturan menteri,” katanya.

Wahyu menegaskan pemerintah seharusnya bukan mengeluarkan Permenkoinfo, tetapi mengusulkan Rancangan Undang-Undang. Sebab, dalam Permenkoinfo tersebut tidak diatur mengenai sanksi bagi pelanggarnya (yang membocorkan data pribadi), tidak seperti UU dan Peraturan Daerah (Perda).

“Jika ada yang menyalahgunakan data pribadi, masyarakat (siapapun) dapat diberikan sanksi,” tandasnya.

Dia menambahkan adanya ketentuan sanksi itu sangat penting. Karena itu, aturan perlindungan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari DPR sebagai representasi masyarakat pengguna ponsel dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia termasuk pejabat penyelenggara negara. “Jadi, ini harus dinaikkan aturannya dalam level UU,” pungkas Wahyu.

Sumber: Hukumonline
Redaktur: Imam S.

The post Aturan Menkominfo Registrasi Kartu SIM Digugat Ke MA appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT

close