Adanya Tersangka Baru Kasus E-KTP, Setnov Terancam Hukuman Berat

KONFRONTASI -  KPK menegaskan adanya tersangka baru dalam kasus megaproyek e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun. Jubir KPK, Febri Diansyah mengungkapkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau sprindik sudah dikeluarkan pada akhir Oktober 2017.

 

“Pertama, kami konfirmasi dulu bahwa memang benar ada penyidikan, dan benar sudah ada tersangka baru dalam kasus KTP elektronik ini. SPDP sudah dikeluarkan akhir Oktober 2017 kemarin,” jelas Febri di KPK, Jakarta, Selasa (7/11/2017).

Apakah yang dimaksud KPK sebagai tersangka baru itu Setya Novanto?

Sayangnya, Febri tak bersedia menyebut identitas tersangka dimaksud. Menurutnya, informasi lengkap soal tersangka baru yang dimaksud akan disampaikan dalam jumpa pers. “Nanti akan digelar jumpa pers dalam waktu dekat,” elaknya.

Namun, jika merujuk pada sprindik yang sempat beredar di kalangan wartawan pada Senin (6/11/2017), disebutkan bahwa Setnov kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus e-KTP. Dalam sprindik tertanggal 31 Oktober 2017 itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman. Disebutkan bahwa Setnov disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun anggaran 2011 – 2012 pada Kementerian Dalam Negeri.

Dalam perkara ini, Setnov disangka melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan  Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustius alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan kawan-kawan.

Soal beredarnya sprindik itu, Febri menegaskan pihaknya bukan satu-satunya yang bisa membocorkan sprindik. Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa dalam tenggang waktu 7 hari setelah penyidikan, maka sprindik harus disampaikan kepada pihak kepoliisan dan kejaksaan.

Dan, sprindik hanya diterbitkan satu kali dalam satu perkara. Sehingga, bila sprindik sudah disampaikan ke pihak lain yang berwenang, maka KPK tentu tidak bisa mengontrol sprindik tersebut. Termasuk apabila terjadi kebocoran.

Sementara, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi membantah sprindik yang dialamatkan kepada kliennya. “Mana ada, kami tidak pernah menerima sprindik atau SPDP. Itu kan hanya isu, jadi kami tak bisa komentari isu,” katanya.

Terancam Hukuman Berat

Sebelumnya, Setnov telah diitetapkan sebagai tersangka dengan ancaman Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam Pasal 3 berbunyi, setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, terancam pidana penjara seumur hidup. Atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sementara, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup. Atau  pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar..

Namun, penetapan tersangka Setnov terkait kasus e-KTP telah digugurkan dalam gugatan praperadilan dengan hakim tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Pasca putusan praperadilan, keluar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 dan Peraturan MA No. 4 Tahun 2016  yang intinya menyatakan bahwa KPK masih bisa menetapkan tersangka sepanjang memiliki sedikitnya dua alat bukti yang sah. Dengan begitu, maka Setnov bisa kembali dijerat dengan pasal dengan ancaman penjara seumur hidup.

Mencermati kasus korupsi e-KTP yang menyeret Setnov, kelak dalam persidangan majelis hakim bisa saja menjatuhkan hukuman lebih berat dari dakwaan jaksa, yakni hukuman mati. Mengingat, dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi, Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Hukuman mati menjadi bagian dari Pasal 2 Ayat 1 tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat menyebabkan kerugian negara. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, maka dapat dijatuhkan pidana mati.

Adapun maksud ‘keadaan tertentu’ pada Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan dalam bab penjelasan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter,”

Apakah korupsi dana e-KTP bisa masuk kategori keadaan tertentu yang dapat memberatkan pelakunya diancam hukuman mati?

Kasus dugaan koruyposi e-KTP itu sendiri mulai mengerucut pada
27 Juni 2012, di mana Gamawan Fauzi melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR dan sepakat tambahan anggaran Rp 1.045.445.868.749 ditampung dalam APBN 2013. Lalu pada 5 Desember 2012, penerbitan dan pengesahan DIPA berisi DPR menyetujui APBN 2013 untuk tambahan anggaran Rp 1.492.624.798.000. Anggaran itu terdiri dari permintaan Gamawan Fauzi sebesar Rp 1.045.000.000.000 dan sisanya Rp 447.624.798.000 adalah anggaran untuk kelanjutan penerapan e-KTP secara reguler tahun 2013.

Krisis ekonomi di Indonesia terjadi tahun 2008. Sementara tahun 2013 itu, Indonesia tidak sedang mengalami krisis ekonomi. Oleh sebab itu, tidak masuk “keadaan tertentu” yang bisa memberatkan tersangka.

Dana yang diduga dikorupsi juga bukan dana bencana, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai ‘keadaan tertentu’ yang memberatkan tersangka.

Namun, banyak beredar di pemberitaan bahwa Novanto sudah beberapa kali berurusan dengan hukum. Antara lain dalam kasus Bank Bali, kasus limbah, kasus Freeport yang dikenal dengan ‘papa minta saham’ dan beberapa kasus lainnya.

Ini berarti dugaan korupsi kasus e-KTP didahului oleh kasus-kasus lain. Kasus-kasus sebelumnya itu memang tidak sempat membuat Novanto dihukum atau dipidana. Sehingga juga tidak dapat dikategorikan sebagai pengulangan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, kasus e-KTP itu menimbulkan kekacauan.

Dasar hukum program e-KTP adalah Undang Undang Nomor  24 Tahun 2013 tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam bab penjelasan pasal 63 poin 6 (enam) menyebutkan bahwa dalam rangka menciptakan kepemilikan satu KTP elektronik untuk 1 (satu) penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK (Nomor Induk kependudukan). Fungsi KTP-el akan ditingkatkan secara bertahap menjadi KTP-el multiguna.

Adapun NIK yang ada di e-KTP akan dijadikan dasar dalam penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Dengan begitu, maka e-KTP dapat berfungsi sebagai identitas jati diri bagi penduduk, dapat mencegah pemalsuan dan KTP ganda, dan yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya keakuratan data penduduk yang dibutuhkan pemerintah untuk mendukung program pembangunan nasional.

Bisa dibayangkan jika seorang pelaku kriminal memalsukan atau menggandakan KTP, maka dengan identitas baru itu si pelaku bisa melakukan berbagai tindak kejahatan. Misalnya, menyembunyikan kekayaan hasil korupsi di bank, melakukan penipuan bahkan dapat digunakan para teroris untuk menyembunyikan identitasnya aslinya.

Bertolak dari itu, maka semakin jelas betapa pentingnya program e-KTP. Dan, jika dana untuk menunjang program pemerintah itu dikorupsi, maka sangat layak apabila pelakunya diganjar hukuman berat. Apalagi, bila pelakunya pejabat teras di negara, ini tentu sangat memahami arti pentingnya e-KTP dan dampak bagi bangsa dan negara yang ditimbulkan jika program itu gagal.

Ketua KPK, Agus Rahardjo sempat menyebutkan peran Setnov dalam perkara itu sebagai pihak yang ikut mengatur agar proyek itu disetujui DPR. Setnov juga disebut campur tangan menentukan perusahaan pemenang tender proyek senilai Rp5,9 triliun.

Dari total anggaran itu, sebesar 51 persen atau sejumlah Rp 2,662 triliun akan digunakan untuk belanja modal atau belaja rill proyek. Sementara, sisanya sebesar 49 persen atau sejumlah Rp 2,5 triliun akan dibagikan kepada pejabat Kemendagri 7 persen, dan anggota Komisi II DPR sebesar 5 persen. Sedangkan Setnov dan Andi Narogong mendapatkan 11 persen atau senilai Rp 574 juta lebih. Namun, Setnov sendiri telah berulangkali membantah keterlibatannya,

Kekacauan yang ditimbulkan oleh korupsi e-KTP itu ditambah keberadaan Novanto sebagai pejabat tinggi negara, maka adalah pada tempatnya masyarakat menanti sikap tegas dan adil dari para penegak hukum. [KONF/NUSANTARA]

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/adanya-tersangka-baru-kasus-e-ktp-setnov-terancam-hukuman-berat
via IFTTT