Refly Harun: Presidential Threshold Timbulkan Diskriminasi Peserta Pemilu/Pilpres

KONFRONTASI- Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpandangan, ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden merupakan ketentuan yang tidak logis.

Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.
“Kalau PT tidak dibatalkan maka akan ada diskriminasi kepada peserta pemilu, karena ada parpol yang kehilangan hak, yaitu parpol baru”, ujar Refly Harun dalam diskusi terbuka “PT dan Masa Depan Demokrasi” yang diselenggarakan Garuda Nusantara (GN Center), di Bangi Kopitiam Jakarta, Sabtu (12/10).

Pemilu lima kotak yakni pemilu serentak untuk memilih Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD merupakan amanat dari pasal 22 UUD 1945. Ketentuan pemilu serentak menurut Refly merupakan semangat konstitusi baru. Karena dengan pemilu serentak maka tidak ada lagi basis untuk menentukan Presidential Threshold. “Jika penentuan PT menggunakan hasil pemilu 2014 maka tidak logis karena sudah dipakai pada pemilu sebelumnya”, ucap Refly.

Menurutnya, UU memberikan hak yang setara kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden. Akan tetapi dengan ketentuan PT maka akan ada partai baru yang tidak bisa mengajukan calon presiden. “Ini berarti ada diskriminasi kepada partai peserta pemilu”.

Ketentuan PT menurut Refly Harun juga menghapus kemungkinan terselenggaranya Pemilu dua putaran. Padahal menurut Refly, UU menganut kemungkinan Pemilu dua putaran jika tidak ada pasangan capres yang memenangkan suara 51 persen plus 1 dan persebaran di 20 persen di tiap provinsi.
“Asas hukum ini didesain mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita ini the biggest presidential election. Maka didesain untuk mengantisipasi pemilu dua putaran”, tambah Refly.

Diskusi terbuka GN Center menghadirkan pembicara Mohammad Qodari (Indo Barometer), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Habiburrohman (Gerindra/ACTA), Bobby Rizaldi (Partai Golkar) dan M Alfan Alfian (Dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional). **

DPR sudah mengesahkan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Paripurna digelar setelah mengalami beberapa kali deadlock. Musababnya, seluruh fraksi belum sepakat soal ambang batas pemilu presiden 2019 atau presidential threshold.
Fraksi-fraksi pendukung pemerintah seperti PDIP, Nasdem, Golkar, PPP, dan Hanura ngotot agar presidential threshold 20 persen. Gerindra dan PKS meminta presidential threshold 0 persen sementara Fraksi PAN dan PKB cenderung mendukung batas 10 persen.
Namun, jika DPR memutuskan PT sebesar 20 persen, keputusan ini disebut melanggar putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 14/PUU-XI/2013 yang mengatur pemilu serentak 2019. Pakar Hukum dan Tata Negara Refly Harun mempertanyakan dasar hukum jika ambang batas pemilu presiden 20 persen.
"Saya enggak tahu di mana dasarnya. Kalau dasarnya hasil pemilu 2014 ya tidak mungkin, kalau dasarnya pemilu legislatif 2019 baru mungkin. Tapi masalahnya kan ini pemilunya serentak di tahun 2019, pileg dan pilpres. Lalu dasarnya apa," ujar Refly ketika dihubungi kumparan (kumparan.com), Kamis (20/7).
Refly menyebut ada tiga alasan mengapa PT 20 persen tidak bisa diberlakukan. Pertama, kursi dan suara di pemilu legislatif 2014 sudah pernah dipakai untuk menggelar pilpres 2014. "Jadi apa dasarnya, itu kan sudah dipakai suaranya," lanjut Refly.
Alasan kedua, pemilu 2014 dan pemilu 2019 adalah dua pemilu yang terpisah. Bukan sebuah rangkaian seperti pileg dan pilpres 2014.
"Jadi tidak logis menjadikannya dasar. Pemilu presiden 2019 tidak bisa menjadikan hasil pemilu 2014 sebagai dasar," tuturnya.
Alasan ketiga, jika pemerintah menjadikan pemilu legislatif 2014 sebagai dasar untuk pemilu presiden 2019, maka belum tentu peserta dia dua pemilu itu sama. Jika ada peserta yang berbeda, maka sudah pasti tercipta ketidakadilan.
"Sebab, peserta pemilu yang baru belum punya suara dan belum ada kursi. Ada inequality. Padahal tiap peserta pemilu harus diperlakukan sama. Jadi sama sekali tidak masuk akal," tuturnya.
Refly menilai usulan presidential threshold 20 persen hanya merupakan bargaining dari pemerintah. Menurut dia, jika nanti rapat paripurna mengesahkan PT 20 persen, menurut dia, sudah pasti MK akan membatalkan. Sebab, presidential threshold 20 persen sudah pasti bertentangan dengan putusan MK.
"Kalau pemilu terpisah saya bisa menerima legal policy. Tapi ini kan tidak. Jadi kalau diputuskan pasti akan dibatalkan oleh MK, kecuali MK-nya main juga," tuturnya.
"Ini jelas melanggar konstitusi," lanjut Refly.

Read more at https://kumparan.com/ananda-wardhiati-teresia/refly-harun-presidential-t...
Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/refly-harun-presidential-threshold-timbulkan-diskriminasi-peserta-pemilupilpres
via IFTTT