Refly Harun: Presidential Threshold 20 Persen Tidak Logis dan Diskriminatif

KONFRONTASI-Ketentuan presidential threshold 20 persen untuk mengajukan calon presiden diniliai Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun merupakan ketentuan yang tidak logis.
Disamping secara teknis tidak logis karena alat untuk menghitung PT berdasarkan hasil pemilu lama yang sudah dipakai sebelumnya,  juga akan menghilangkan hak partai baru untuk ikut mengajukan calon presiden.

“Kalau PT tidak dibatalkan maka akan ada diskriminasi kepada peserta pemilu, karena ada parpol yang kehilangan hak, yaitu parpol baru”, ujar Refly Harun dalam diskusi terbuka “PT dan Masa Depan Demokrasi” yang diselenggarakan Garuda Nusantara (GN Center), di Bangi Kopitiam Jakarta, Sabtu (12/10).

Pemilu lima kotak yakni pemilu serentak untuk memilih Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD merupakan amanat dari pasal 22 UUD 1945. Ketentuan pemilu serentak menurut Refly merupakan semangat konstitusi baru. Karena dengan pemilu serentak maka tidak ada lagi basis untuk menentukan Presidential Threshold.

“Jika penentuan PT menggunakan hasil pemilu 2014 maka tidak logis karena sudah dipakai pada pemilu sebelumnya”, ucap Refly.
Menurutnya, UU memberikan hak yang setara kepada semua partai peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden. Akan tetapi dengan ketentuan PT maka akan ada partai baru yang tidak bisa mengajukan calon presiden. “Ini berarti ada diskriminasi kepada partai peserta pemilu”.

Ketentuan PT menurut Refly Harun juga menghapus kemungkinan terselenggaranya Pemilu dua putaran. Padahal menurut Refly, UU menganut kemungkinan Pemilu dua putaran jika tidak ada pasangan capres yang memenangkan suara 51 persen plus 1 dan persebaran di 20 persen di tiap provinsi.

“Asas hukum ini didesain mengingat bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita ini the biggest presidential election. Maka didesain untuk mengantisipasi pemilu dua putaran”, tambah Refly.

Diskusi terbuka GN Center menghadirkan pembicara Mohammad Qodari (Indo Barometer), Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Habiburrohman (Gerindra/ACTA), Bobby Rizaldi (Partai Golkar) dan M Alfan Alfian (Dosen Pasca Sarjana Universitas Nasional).(mr/kanigoro)

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/refly-harun-presidential-threshold-20-persen-tidak-logis-dan-diskriminatif
via IFTTT

close