Persoalan Utang di Balik Gencarnya Pembangunan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

KIBLAT.NET, Jakarta – Sekretaris Jendral Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai dalam kurun waktu tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK mengalami peningkatan utang negara yang besar. Hal itu dampak dari pembangunan proyek infrastruktur secara bersamaan yang dinilai sangat dipaksakan di tahun ini.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan tiga tahun Jokowi-JK yang menjadi sorotan masyarakat adalah beban utang negara di masa kepimpinannya hingga kini sebanyak Rp800 triliun. Artinya, dalam satu tahun utang negara Rp600 triliun, sebulan Rp50 triliun dan seharinya negara berhutang Rp1,8 triliun.

“Patut diapresiasi memang usaha Pemerintahan Jokowi untuk membangun ifrastruktur negara aalah keunggulannya. Persoalannya dalam pembangunan infrastruktur ini telah menyerap dana APBN Rp600 triliun. Alokasinya Rp120 triliun untuk perhubungan dan Rp480 triliun pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Ini bermasalah, patut dievaluasi,” katanya dalam diskusi publik “Tiga Tahun Jokowi-JK dan Calon Penantang Jokowi di Pilres 2019” diRestoran Batik Kuring, Jakarta Selatan, Ahad, (22/10).

Dia menjelaskan dalam perjalanan progres pembangunan bahkan ada fakta pembantingan stir, dari proyek tol laut ke tol darat. Terbukti, tol laut yang dahulu digaungkan kini tidak terdengar lagi, justru sekarang pamer tol darat. Sehingga tol darat, meluangkan konsentrasi anggaran negara yang begitu besar. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan tol darat ini negara harus menyerap sumber daya, dana dan termasuk pinjaman utang.

“Sayangnya, tol yang sudah groundbreaking dan kita harapkan itu justru tidak bisa berfungsi maksimal, lantaran masih terkendala kerusakan di sana-sini. Kami melihat apa yang dilakukan Jokowi di sisi lain baik, tetapi bisa dinilai konotasinya untuk kepentingan Pilpres 2019,” ungkapnya.

Muzani melanjutkan pihaknya melihat banyak anggaran yang dikeluarkan tidak memberikan dampak positif yang besar. Contohnya, di Tahun 2018 akan ada event IIMF di Bali yang mengundang 15 ribu orang dari berbagai negara, event itu kurang lebih menghabiskan dana RP900 miliar, di event lainnya yang sama di 2018 akan menghabiskan dana Rp6,3 triliun.

“Hanya untuk event seperti itu dengan tujuan mempromosikan negara saja harus mengeluarkan dana sebesar itu. Sehingga akan banyak anggaran yang digunakan dan mau tidak mau pinjaman utang bertambah. Hemat kami, pemerintah harus melakukan reorientasi kembali program kerjanya,” sarannya.

Ketua Fraksi Gerindra itu mengungkapkan pembayaran utang harus sesuai tempo. Tahun ini saja pemerintah harus melunasi pokok dan bunga hutang sebesar Rp514 triliun. Artinya dana APBN 30 persennya hanya untuk membayar utang.

“Jika terus seperti ini maka bank tidak akan sanggup memberikan asupan dana lagi dan ujung-ujungnya rakyat yang disengsarakan dengan naiknya biaya kebutuhan. Semua ini kita soroti bukan bermaksud mencari kekurangan Jokowi-JK, tetapi ini bagian dari demokrasi kita untuk saling membangun,” pungkasnya.

Reporter : Hafidz Salman
Editor: Imam S.

The post Persoalan Utang di Balik Gencarnya Pembangunan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT