Muncul Densus Tipikor, Pakar: Tidak Bertanggung Jawab

KIBLAT.NET, Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri sebagai tindakan tidak bertanggung jawab.

Margarito Kamis menyarankan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan sebagai lembaga tunggal dalam menangani korupsi. Dengan demikian, akan lebih mudah dalam menanyakan pertanggung-jawaban tugasnya.

“Kenapa kita tidak menyatukan saja KPK sebagai lembaga tunggal yang menangani korupsi, sehingga kita jelas menagih dan fokus. Lebih gampang,” ungkapnya Diskusi Perspektif Indonesia bertema “Perlukah Densus Tipikor?” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/10/2017).

Menurutnya, saat ini sulit bagi masyarakat untuk meminta pertanggungjawaban dalam penanganan korupsi. Pasalnya, ada banyak lembaga yang memiliki kewenangan dalam penanganannya. Setelah KPK, kini muncul lagi Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Margarito menambahkan dengan banyaknya lembaga yang menangani kasus korupsi akan menyulitkan dalam menagih tanggung jawab mereka. Banyaknya lembaga antikorupsi dinilainya sebagai bentuk bagi-bagi tanggung jawab.

“Jika Anda tidak mau mendapat tanggung jawab yang bagus dari lembaga negara, maka bagi-bagi saja itu tanggung jawab kepada beberapa lembaga negara. Orang mungkin tidak mengerti banyaknya lembaga yang bertanggung jawab, padahal nantinya tidak bisa ditagih,” terangnya.

“Jika membagi-bagi tanggung jawab, maka sama saja tidak bertanggung jawab. Maka itu mengapa tidak kita pikirkan menjadikan KPK sebagai satu-satunya lembaga yang menangani korupsi,” tukasnya

Reporter: Muhammad Jundii
Editor: Imam S.

The post Muncul Densus Tipikor, Pakar: Tidak Bertanggung Jawab appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT