Maksimalkan Muzakki, Baznas Dorong Perpres tentang Wajib Zakat

KIBLAT.NET, Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) terus berupaya mendorong kesadaran umat Muslim Indonesia akan wajibnya zakat. Hal itu dirumuskan dalam bentuk resolusi pada rapat koordinasi zakat nasional 2017. Salah satu poinnya mendorong adanya Peraturan Presiden terkait wajibnya zakat melalui pemotongan gaji ASN, pegawai BUMN/ BUMD dan perusahaan di bawahnya.

“Baznas mengajukan adanya amandemen wajib zakat, sebab selama ini aturan yang dibuat masih sebatas anjuran atau sunnah. Langkahnya mendorong revisi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 menjadi PP atau Perpres tentang pemotongan zakat ASN dan pegawai BUMN/BUMD beserta anak cucu perusahaan,” kata Ketua Baznas, Bambang Sudibyo di acara Rakornas Baznas 2017 di Hotel Mercure, Ancol, Kamis (05/10/2017).

Dia menjelaskan Baznas juga mendorong Ketua Umum Korps Pegawai Republik Indonesia atau KORPRI agar menginstruksikan pembina KORPRI sesuai dengan tingkatannya untuk membayar zakat ke Baznas melalui pemotongan langsung dari daftar gaji.

Selanjutnya mendorong Mendagri agar mengintruksikan kepada Kepala Daerah untuk mengalokasikan dana operasional dan hak keuangan pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Baznas mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk Perda Zakat atau peraturan lainnya di semua daerah,” kata Bambang.

Baznas juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar zakat yang dibayarkan melalui Baznas dan LAZ menjadi pengurang pajak, bukan hanya pengurang pendapatan kena pajak. Hal itu diharapkan akan memperbanyak muzakki (orang yang berzakat) sehingga program pengentasan tercapai.

“Kita mentarget pertumbuhan zakat per tahun 25 persen dan untuk di tahun 2018 target pengumpulan zakat sebesar Rp8,77 triliun. Selain itu meningkatkan muzakki individu menjadi 5.850.000 orang dan muzaki badan menjadi 5.000 pada tahun 2018,” harapnya.

Melalui dana zakat yang terkumpul, lanjut Bambang, nantinya akan disalurkan minimal 80 persen. Alokasinya dengan peningkatan jumlah mustahik yang dibantu secara nasional hingga mencapai 8 juta orang pada tahun 2018, dengan pembagian 10% oleh Baznas Pusat, 60% oleh Baznas Provinsi dan Kab/Kota, dan 30% oleh LAZ.

“Tentunya semua itu dibarengi dengan kinerja anggota Baznas dan LAZ secara profesional dengan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Harapannya rumusan ini dapat mengentaskan mustahik fakir miskin dari garis kemiskinan BPS sebesar 1% dari jumlah orang miskin,” pungkasnya.

Reporter: Hafidz Salman
Editor: M. Rudy

The post Maksimalkan Muzakki, Baznas Dorong Perpres tentang Wajib Zakat appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT