Ini Alasan Rizal Ramli Desak Holding BUMN Ditunda dan Jangan Tergesa

KONFRONTASI-Mantan Menteri Koordinator bidang  Perekonomian dan Mantan menko Kemaritiman, Rizal Ramli (RR) mendesak pemerintah menunda rencana pembentukkan perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara yang belakangan kembali mencuat.

Hal ini dimaksudkan agar konsep pembentukkan holding BUMN di beberapa sektor sesuai dengan esensi dan tepat sasaran.

"Sebenarnya rencana Holding BUMN itu bagus secara textbook atau di atas kertas. Tapi pemerintah tidak perlu tergesa-gesa. Jadi sebaiknya ditunda dulu," tegas Rizal kepada wartawan, Jumat (6/10/2017).

Seperti diketahui, guna merealisasikan konsep holding BUMN pemerintah telah merilis sejumlah landasan hukum seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Dalam beleid tersebut, wacana holding sendiri akan menyasar banyak BUMN yang bergerak di sektor pertambangan, minyak dan gas bumi, perbankan, pangan dan konstruksi.

Berangkat dari hal tersebut, Rizal pun meminta pemerintah berhitung secara matang terkait realisasi konsep holding BUMN. Ini lantaran masih terdapat sejumlah hal yang dinilai luput dari analisa pemerintah. Satu diantaranya menyoal upaya efektivitas dan efisiensi manajemen BUMN.

"Pembentukan holding hanya bermanfaat jika peningkatan efisiensi biaya dan adanya sinergi akibat economic of scale. Jika tidak ada penurunan biaya dan peningkatan pendapatan, pembentukan holding gagal dan tidak bermanfat," papar Rizal.

Ia pun meminta pemerintah berhati-berhati dalam mengimplementasi holding BUMN.

"Jika (kegagalan) itu yang terjadi, maka pembentukan holding akan menambah birokrasi dan memperpanjang rantai pengambil keputusan, dan juga biaya. Jangan sampai saat ide Holding BUMN bersifat coba-coba dan experimental," tegas Rizal.

Matan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli mengatakan upaya holdingisasi BUMN yang sedang digarap oleh Menteri Rini Soemarno sebagai bentuk kamuflase dan kebijakan bias. Bagaimana tidak, pada kebijakan itu tidak ada perubahan yang mendasar dari pelakon di jajaran kursi jabatan perusahaan.

Dia mengumpamakan kebijakan holding hanya persoalan pergantian baju oleh orang yang sama. Malangnya selain orang yang sama, orang tersebut tidak mandi. Sehingga  pergantian baju tidak memberikan pemaknaan yang mendasar, begitu juga halnya holdingisasi yang dilakukan Rini.

“Kita itu jangan terjebak pergantian baju yang namanya holding. Holding hanya untuk gagah-gagahan, tapi di dalamnya orangnya sama, mandi aja kagak,” kata Rizal di Jakarta, Kamis (15/6).

Bahkan Rizal melihat dengan holding malah akan memperpanjang jalur birokrasi dan lebih susah termanajerial. Untuk itu dia berharap kebijakan holding harus mempunyai landasan fundamental untuk menjadi penyanggah ekonomi nasional.

“Mestinya target hoding harus jelas, dalam 2 tahun cost harus turun 25 persen dan penerimaan harus meningkat sekian persen. Tapi kalau nggak ada target, saya nggak setuju, nanti malah memperpanjang jalur birokrasi,” pungkasnya.

Sementara berkaitan dengan penyelenggaraan holding ini, Ketua Tim Kuasa Hukum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (KAHMI), Bisman Bakhtiar menyayangkan langkah Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomot 72 tahun 2016 yang menjadi dasar holding.

“Iya, kami sudah mendengar (penolakan gugatan). Ini sangat disayangkan, tapi harus diterima. Itu baru penolakan ya, kita masih menunggu nanti keputusan finalnya seperti apa,” jelas Bisman, di Jakarta, Kamis (15/6).

Tags: 
Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/ini-alasan-rizal-ramli-desak-holding-bumn-ditunda-dan-jangan-tergesa
via IFTTT