Ini 3 Hal Buruk Selama Tiga Tahun Jokowi-JK Duduki Kursi

KONFRONTASI -  The New Hope, itulah harapan yang diberikan publik saat pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Keduanya diharapkan menjadi motor perubahan di segala lini. Bahkan, majalah Time edisi 27 Oktober 2014, memuat foto Jokowi di halaman sampulnya dengan judul “A New Hope”. Waktu pun berselang. Oktober 2017, Jokowi-JK menggenapi masa pemerintahan mereka menjadi tiga tahun. Masihkah ia “A New Hope”, atau sebaliknya “A New Hopeless”?

 

Di awal masa pemerintahan, kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK sangat rendah di kisaran 40%. Rendahnya kepuasan publik itu disebabkan terutama oleh tiga hal: kebijakan mencabut sebagian besar subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaduhnya kondisi politik akibat lemahnya dukungan politik kepada presiden di lembaga legislatif, dan kondisi ekonomi makro yang buruk (misalnya angka inflasi selalu di atas 5% sampai dengan akhir 2015).

Tak hanya itu, presiden juga menerobos batas kepantasan dengan membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang didominasi orang-orang partai. Batas etis pun dilanggar dengan mengangkat “orang-orang timsesnya” menjadi komisaris di beberapa BUMN sebagai ajang balas budi, meski sebagian besar kualifikasinya tak sesuai dengan bidangnya (hingga saat ini, tercatat 21 relawan Jokowi duduk di komisaris BUMN). Pengendalian konflik juga lemah, utamanya saat benturan KPK-Polri dibiarkan berlarut-larut hingga berujung pada rontoknya para pimpinan KPK jilid 3.

Di tahun kedua, kepercayaan publik terhadap Jokowi paling banter berada di angka 50 persen. Meski trennya positif, namun di bidang penegakan hukum (termasuk pemberantasan korupsi) pemerintahan Jokowi-JK banyak mendapat keluhan. Di sektor ekonomi, 13 paket kebijakan yang dibuat pemerintah ternyata tak efektif. Kinerja tim ekonomi era Jokowi bahkan dinilai buruk oleh berbagai kalangan. Di bidang sosial budaya, publik mempertanyakan konsep ‘revolusi mental’ yang tak terealisasi secara riil di tataran operasional. Di tahun kedua hingga memsuki tahun ketiga, gagasan ambisius Indonesia sebagai “poros maritim dunia” pun masih jauh panggang dari api.

Kini memasuki tahun ketiga, sejumlah lembaga survei menempatkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah mengalami peningkatan, rata-rata di angka 60 persen. Kepuasan publik paling tinggi ditujukan pada pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, jalan umum, dan penataan transportasi.

Namun amat rendah pada sektor ekonomi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari wong cilik: kebutuhan pokok, jumlah orang miskin, lapangan pekerjaan, daya beli, dan angka pengangguran. Selain itu, dalam hal kebebsan berekspresi, pemerintah Jokowi juga mendapat rapor merah dari lembaga Amnesty Internasional Indonesia.

Terlepas dari sorotan media dan berbagai lembaga survei soal evalusi tiga tahun Jokowi-JK yang umumnya memotret kinerja ekonomi, politik, hukum, dan sosial, namun ada hal lain yang luput dari bidikan. Apa itu? Publik masih mengeluhkan: Pertama, independensi kepemimpinan Jokowi; kedua, munculnya anomali politik; dan ketiga, lemahnya koordinasi antalembaga pemerintahan. Ketiga poin ini penting untuk dievaluasi. Sebab dari sanalah terletak marwah dan aurat bernegara. Jika cidera yang ditampilkan, citra republik ternodai.

Independensi Kepemimpinan Presiden

Sejak awal kehadirannya di panggung politik nasional, kredibilitas dan ketokohan Jokowi memang sempat dipertanyakan sejumlah kalangan. Sebagian pihak memuja Jokowi sebagai simbol rakyat kecil, juru selamat pembawa harapan. Sebagian yang lain mensinyalir meroketnya Jokowi terjadi sebatas euphoria akibat bentukan media dan lembaga survei di tengah defisit tokoh panutan di negeri ini. Tak perlu lama, Jokowi pun melenggang ke puncak kuasa. Namun kepemimpinannya dianggap “boneka” oleh sebagian orang. Sebab, mulai sejak dimajukan hingga menentukan kebijakan, sosoknya tak lepas dari kontrol sang ‘empunya kendali’.

Secara substansial, Jokowi memang orang yang didudukkan. Dia tak punya partai, bukan keturunan darah biru, bukan petinggi partai, tak punya duit banyak, dan bukan figur yang sudah malang melintang di blantika nasional. Di PDI Perjuangan (PDIP) pun, Jokowi bukan veto player. Megawatilah pemegang remote control partai, termasuk pemegang saham terbesar pemerintahan Jokowi. Karena itu, secara tegas ketua  umum PDIP itu menyebut Presiden Jokowi sebagai petugas partai. Pun, bagi sebagian kader trah Soekarno ini, Jokowi bahkan masih dipandang sebagai “anak kost partai’. Artinya, ia bukan kader tulen yang lahir dan besar dari bawah bersama partai.

Tak heran di tahun pertamanya, meski posisi Jokowi sebagai presiden harus menaungi seluruh rakyat, namun Tjahjo Kumolo (sekjen PDIP ketika itu) di salah satu televisi swasta menyampaikan Jokowi tidak bisa bertindak sendiri dalam mengambil kebijakan. Sebab, kata Tjahjo, seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih itu harus tunduk dan patuh terhadap instruksi Megawati. “Tidak bisa pak Jokowi seenaknya ambil kebijakan, harus konsultasi dulu dengan Ibu Mega,” kata Tjahjo.

Kondisi ini membuat Jokowi mengalami dilema besar dalam kepemimpinannya. Dilema itu datang melalui intervensi dan desakan internal partai politik pendukungnya, termasuk PDIP sendiri. Kasus yang mencolok adalah pengajuan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Hal ini telah menciptakan efek bola saju yang liar menggoyang sistem ketatanegaraan Indonesia.

Di luar itu, penempatan para relawan di kursi BUMN dan duta besar, keberpihakan istana terhadap kelompok pro-Ahok, serta kiblat hubungan ekonomi-politik yang condong ke Cina, tak lepas dari pengaruh ‘tangan-tangan tersembunyi’ yang turut mengarahkan sikap politik dan keputusan Jokowi. Maka wajar ketika Jeffrey Winters, Profesor Politik dari Northwestern University, seperti dikutip Wall Street Journal menyebut Jokowi presiden paling lemah sejak digelarnya sistem pemilihan presiden secara langsung tahun 2004.

Perihal ini, Indo Barometer pernah merilis survei tentang kepuasan publik terhadap tiga tahun kinerja Jokowi-JK. Meski survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas publik puas dengan kinerja Jokowi-JK yakni sebesar 66,4%. Namun, dalam hasil survei tersebut diungkapkan juga indikator kegagalan pemerintahan Jokowi-JK. Setidaknya, dari 20 indikator kegagalan,yang tertinggi adalah bahwa publik menganggap pemerintahan Jokowi-JK sebagai pemimpin boneka yaitu sebesar 13,1%.

Anomali Politik: Partai Pendukung Rasa Oposisi

Tiga tahun pemerintahan Jokwoi juga masih diwarnai anomali politik. Sebagai contoh, keberadaan Pansus Angket KPK diisi oleh enam fraksi yang semuanya merupakan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Enam fraksi tersebut ialah PDIP, Golkar, PPP, PAN, NasDem, dan Hanura. Belakang PAN keluar dari pansus. Pansus ini juga dituding hendak memperlemah KPK, bahkan sebagian anggotanya secara terang menginginkan lembaga antirasuah ini dibubarkan. Sementara di sisi lain, presiden justru menginginkan KPK diperkuat. Anomali politik ini tentu amat menggelitik: partai pendukung ‘rasa oposisi.’

Jokowi-JK di antara pimpinan partai pendukug

Keanehan ini membuat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan pun angkat bicara. Ia mengaku heran karena justru hak angket ini diusulkan oleh partai politik pendukung pemerintah.

“Hak angket itu pada akhirnya menyatakan pendapat kepada Presiden. Lah kan aneh kalau partai pemerintah usul hak angket. Aneh betul, semua ini akan jadi pertanyaan bagi publik, ada apa DPR kenapa begitu. Apalagi kalau dilakukan partai pendukung, partai pemerintah,” kata dia, di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, Minggu (30/4/2017).

Anomali politik juga sering muncul di muka umum ketika titah presiden seolah tak ditaati para pembantunya. Beberapa kali Jokowi melarang gaduh, namun justru kegaduhan bersumber dari lingkaran istana: mulai pertengkaran antar-menteri, kebijakan yang tak terkoordinasi di antara lembaga pemerintah, hingga ungkapan meresahkan dari kubu pendukung pemerintah.

Tak berjalannya perintah Jokowi juga tampak saat kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Presiden menginstruksikan polisi mengungkap kasus tersebut secepatnya, namun lebih dari setengah tahun kinerja polisi tak kunjung tuntas. Begitu pun soal komitmen presiden memperkuat KPK, tetapi jajaran di bawahnya berseberangan. Contohnya, Jaksa Agung di beberapa media menyatakan ingin “mengambil alih” fungsi penuntutan di KPK.

Di samping itu rencana polri membentuk Densus Anti Korupsi diduga dapat menghabisi riwayat KPK  di kemudian hari. Hal ini tentu selain menggerus wibawa kepala negara, juga membuktikan bawa pusat pengaruh sesungguhnya tak berada di telunjuk Jokowi.

Sebelumnya, di awal-awal berkuasa, Jokowi juga kerap diserang oleh partai pengusungnya sendiri. Kader PDIP Efendi Simbolon, misalnya, menyebut kepemimpinan Jokowi bergaya LSM karena sering membuat keputusan mendadak. Tak sampai di situ, kader PDIP juga mempersoalkan keberadaan Seskab Andi Widjajanto, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan di lingkaran istana. Sejumlah kader Banteng seperti Masinton Pasaribu dan Efendi Simbolon, menyebut tiga sosok di atas sebagai “trio singa”. Mereka menuduh, trio ini selalu menghalang-halangi komunikasi Jokowi dengan PDIP.

Kondisi ini, disebut pengamat politik dari Populi Center, Nico Haryanto, sebagai abnormalitas. “Ini memang terjadi abnormalitas politik, di mana partai-partai pemerintah terlihat ‘galak’ sekali kepada Presiden. Sementara partai-partai oposisi justru malah lebih ‘ramah’ dan sangat ‘suportif’ terhadap apa pun keputusan pemerintah,” kata Nico.

Kekacauan Koordinasi dan Silang Pendapat

Kekacauan koordinasi paling menyita perhatian publik di tahun ketiga Jokowi adalah soal polemik beda pendapat antara Menko Polhukam Wiranto dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh instansi di luar TNI. Wiranto menyebut yang membeli senjata adalah BIN, jumlahnya bukan 5.000, tetapi 500 unit. Sementara Pindad menyebut BIN memesan 517 senjata.

Belakangan Polri dan Menhan ikut berkomentar untuk meluruskan ihwal pemesanan senjata tersebut. Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menyatakan bahwa jumlah senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) ke PT Pindad berjumlah 591 pucuk. Sedangkan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menyebut 521 pucuk senjata.

Kekacauan koordinasi ini selain tentang jumlah senjata yang dipesan angkanya berbeda-beda, juga prosedur pembelian senjata yang tak berjalan lancar. Kurang koordinasi di internal pemerintahan ini diakui oleh Menhan Rymizard Ryacudu. “Koordinasi ini belum jalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena harus satu induk Kementerian Pertahanan,” ujar Ryamizard di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

Tak hanya itu, kisruh senjata yang diimpor oleh Mabes Polri dan sempat tertahan di Bandar udara Soekarno-Hatta, karena harus menunggu rekomendasi Badan Intelijen (Bais) TNI, juga menandakan kacaunya koordinasi di antara lembaga terkait.

Miskoordinasi lain mencuat saat Kapolri mengusulkan Densus Anti Korupsi tapi ditolak oleh pihak pemerintah sendiri, utamanya oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penolakan yang diutarakan Wapres itu menyiratkan sesuatu yang serius. Pertama, menunjukkan tingkat koordinasi internal pemerintah. Muncul pertanyaan, apakah rencana merealisasikan gagasan pembentukan densus itu tidak dibahas dulu antarlembaga di pemerintah? Jawabannya, tentu belum. Sebab, kalau sudah, tak mungkin Wapres bersuara seperti itu. Penolakan Jusuf Kalla menunjukkan bahwa pemerintah belum membahas ini secara tuntas dan komprehensif.

Penolakan Jaksa Agung terhadap opsi pengelolaan densus yang ditawarkan Kapolri juga memperkuat dugaan nirkoordinasi tersebut. Seperti kita beritakan kemarin, Kapolri mengusulkan dua opsi operasionalisasi densus yang akan dibentuknya itu. Salah satunya, dibentuk sistem kerja satu atap yang dipimpin secara kolektif kolegial oleh perwira tinggi bintang dua, perwakilan kejaksaan, dan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuannya, agar berkas penyidikan yang sudah selesai dari densus tidak bolak-balik ke kejaksaan. Jaksa Agung menolak, karena cara kerja seperti itu bertentangan dengan KUHAP. (Selengkapnya: https://nusantara.news/penolakan-wapres-soal-krusial/).

Juli lalu, publik juga dibuat geleng-geleng kepala, yakni antara pernyataan pejabat yang satu bertolak belakang dengan pernyataan pejabat yang lain. Contohnya beda pendapat antara Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dengan Menko PPK Puan Maharani terkait ratusan WNI terafiliasi ISIS yang dideportasi dari Turki ke Indonesia. Kata Ryamizard, lebih baik ratusan WNI itu tidak kembali lagi ke tanah air. “Daripada ngerepotin, biarin sajalah di sana. Berjuang saja di sana sampai mati,” ujarnya.

Sementara Puan bilang mereka tetap WNI yang harus dijamin kehidupannya. Puan telah memerintahkan Mensos Khofifah Indar Parawansa berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menderadikalisasi mereka di suatu tempat karantina.

Selisih paham antarmenteri ini sering terjadi. Bahkan, menjelang Lebaran tahun 2015, Wapres Jusuf Kalla berbeda pendapat dengan Presiden Joko Widodo soal impor beras. Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.” (lihat: https://nusantara.news/koordinasi-pernyataan/)

Di tingkat para pembantu presiden, silang pendapat juga menjadi konsumsi umum. Tercatat ada beberapa kasus “pertengkaran” di internal pemerintahan yang menyebebkan kegaduhan di ruang publik, di antaranya:

Pertama, proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Beda pendapat terjadi antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. Rizal menganggap proyek tersebut tidak realistis. Rizal juga menyebut perubahan target dari 35.000 MW menjadi 16.000 MW. Sebaliknya, Sudirman tetap optimistis, proyek tersebut bisa diwujudkan.

Kedua, perpanjangan kontrak Freeport. Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman Said dan Rizal Ramli. Sudirman menyebut pemerintah sudah merestui perpanjangan kontrak Freeport. Sementara itu, Rizal mengatakan, perpanjangan kontrak Freeport belum dibahas.

Ketiga, soal impor beras. Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Andi mengatakan, selama setahun kepemimpinannya di bidang pertanian, Indonesia tidak lagi mengimpor beras. Namun, Thomas mengatakan, pemerintah masih melakukan proses negosiasi terkait rencana impor beras dari Vietnam dan Thailand.

Keempat, soal kereta cepat. Perbedaan pendapat terjadi antara Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mendorong percepatan proyek. Namun, Jonan berusaha menjaga agar tidak ada hal yang dilanggar terkait perizinan yang belum jelas dari proyek ini.

Kelima, soal Blok Masela. Perbedaan pendapat terjadi antara Sudirman dan Rizal. Sudirman mendukung kilang gas Masela terapung di laut. Sementara itu, Rizal menginginkan pembangunan kilang gas di darat karena lebih murah dan memberi dampak ekonomi besar bagi masyarakat Maluku.

Keenam, soal Garuda Indonesia. Polemik terjadi di antara Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung terkait pernyataan Marwan yang meminta direksi Garuda Indonesia diganti karena dinilai mengecewakan. Pramono kemudian menyindir lewat media sosial bahwa masih ada pejabat yang minta dilayani secara berlebihan.

Ketujuh, soal illegal fishing. Ketegangan antara Menteri Kelautan dan Perikanan dengan atasan sebidang yaitu Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengemuka ke publik. Luhut mengungkapkan penilaiannya tersebut terlihat dari tindakan Susi saat menenggelamkan kapal asing karena menangkap ikan secara ilegal atau illegal fishing.

“Saya kira illegal fishing sudah cukup bagus sekarang, selanjutnya apa? Ikan itu tidak ada kebangsaannya, kalau tidak ditangkap pindah ke tempat lain atau dia mati. Jadi harus dibuat (kebijakan). Saya minta perencanaan, target mereka gimana,” jelas dia

Rupanya, Kritikan Luhut untuk Susi soal penyusunan langkah strategis mendapat komentar dari Susi. Susi menilai pernyataan Luhut sesuatu yang aneh dan absurd.

Pun demikian, dari segala hal buruk di era Jokowi-JK, tak dipugkiri dalam tiga tahun kekuasaannya juga telah mencatatkan keberhasilan. Keberhasilan paling terasa di antaranya pembangunan infrastruktur yang meningkat dan kartu Indonesia Pintar. Selain itu, keseriusan pemerintah melakukan debirokratisasi perizinan dalam usaha serta budaya egaliter yang dibangun Jokowi, perlu mendapat apresiasi.

Sedangkan kegagalan pemerintahan Jokowi-JK menurut publik (berdasarkan beberapa lembaga survei) antara lain pemimpin boneka, pelayanan kesehatan buruk, perekonomian terlalu pro-Cina, stabilitas politik yang kerap gaduh, keterbatasan lapangan pekerjaan, masyarakat, tingginya harga kebutuhan pokok, bertambahnya utang luar negeri, lemahnya daya beli, penegakan hukum tidak netral, kasus SARA, dan melebarnya kesenjangan sosial.(KONF/NUSANTARA)

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/ini-3-hal-buruk-selama-tiga-tahun-jokowi-jk-duduki-kursi
via IFTTT