Dekrit Kerajaan Saudi Juga Izinkan Perempuan Berprofesi Sebagai Supir

RIYADH, (Panjimas.com) – Dekrit bersejarah Arab Saudi yang bermaksud memberikan izin mengemudi bagi perempuan di wilayah Kerajaan, dilaporkan juga termasuk izin bagi perempuan untuk menjadi supir taksi ataupun kendaraan transportasi umum, demikian menurut Badan Transportasi Umum Saudi, Selasa (03/10).

Rumaih bin Muhammad Al-Rumaih Ketua Komisi Angkutan Umum mengatakan kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers bahwa Komisi yang dipimpinnya akan memulai program pelatihan untuk mempekerjakan para pengemudi perempuan terkhusus pengangkutan siswa perempuan dari sekolah dasar ke universitas, dilansir dari Daily Sabah.

Rumaih mengatakan bahwa pihaknya telah bekerja untuk memperluas lapangan kerja bagi para pengemudi domestik, termasuk bagi perempuan di sektor transportasi dan logistik.

Angkutan Umum wilayah Kerajaan Saudi hampir tidak ada, namun, dengan kebijakan ini, perempuan Saudi akan dapat dipekerjakan sebagai supir kendaraan pribadi.

Arab Saudi mengumumkan pekan lalu bahwa dekrit ini memungkinkan perempuan mengemudi dimulai pada bulan Juni 2018, dan akan mengakhiri kebijakan selama puluhan tahun, yang sebelumya membatasi mobilitas perempuan.

Dekrit bersejarah tersebut menyusul perayaan Hari Raya Nasional Saudi yang bertujuan menyoroti dorongan reformasi kerajaan, demikian menurut para analis, meskipun putusan itu juga mendapat serangan balik dari kalangan konservatif di kerajaan.

Perempuan Saudi kini juga diizinkan memasuki stadion olahraga – yang sebelumnya merupakan arena khusus laki-laki – juga untuk menonton konser musikal, sebuah langkah yang dilontarkan dengan rencana “Vision 2030” mencakup langkah pemerintah untuk reformasi sosial dan ekonomi saat Kerajaan Saudi mempersiapkan era pasca-minyak.

“Keputusan kerajaan tersebut akan menerapkan peraturan lalu lintas, termasuk penerbitan izin mengemudi untuk laki-laki dan perempuan,” jelas Kantor Berita SPA.

“Ini merupakan kemenangan besar bagi banyak perempuan Saudi. Inilah satu-satunya arsip dan isu yang diperjuangkan perempuan Saudi tidak hanya bertahun-tahun, tapi puluhan tahun yang lalu. Setiap kali kami bertanya, kami diberitahu bahwa waktunya tidak tepat,” pungkas Latifa Shaalan, anggota perempuan dari Dewan Shoura Arab Saudi, saat berbicara dengan Al Arabiya News Channel.

“Ini akan berdampak besar pada ekonomi Arab Saudi. Kita harus ingat bahwa kerajaan kita menghasilkan lebih banyak lulusan perempuan dibandingkan dengan rekan laki-laki kita,” ungkap Ghada Ghunaim, penulis dan wartawan Saudi, dikutip dari Al Arabiya.

Di Arab Saudi, kebanyakan keluarga bergantung pada supir pribadi untuk membantu mengangkut saudara perempuan mereka ke sekolah, tempat kerja dan tempat lain.

Berdasarkan data statistik terbaru, terdapat hampir 800.000 laki-laki, kebanyakan berasal dari Asia Selatan, yang bekerja hanya sebagai pengemudi untuk wanita Saudi.

Mengutip Al Arabiya English, Ghunaim mengatakan bahwa keputusan kerajaan hari Selasa (26/09) itu pasti akan membantu keluarga miskin dan kelas menengah.

“Banyak keluarga di Arab Saudi tidak mampu membayar gaji bulanan pengemudi, keputusan kerajaan ini akan membantu meringankan banyak keluarga yang berjuang saat perempuan mereka tidak dapat mengemudi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak mengizinkan perempuan mengemudi.

Meskipun ada pembatasan yang dikenakan pada pengemudi perempuan, beberapa aktivis perempuan menentang larangan yang menyebabkan penangkapan mereka.

Sebelum adanya dekrit kearajaan, pengemudi perempuan sebelumnya telah ditangkap dan mobilnya kemudian disita, kata para aktivis.

Pada tahun 2016, Alwaleed bin Talal, seorang pangeran Saudi yang berpengaruh menyerukan sebuah urgensi dihentikannya larangan mengemudi, dengan mengatakan bahwa ini adalah masalah tidak hanya soal hak tapi juga kebutuhan ekonomi.

“Mencegah seorang perempuan mengendarai mobil saat ini merupakan isu hak yang serupa dengan yang melarangnya menerima pendidikan atau memiliki identitas independen,” kata Alwaleed bi Talal.

“Itu semua tindakan tidak adil oleh masyarakat tradisional, jauh lebih ketat daripada yang diizinkan secara hukum oleh ajaran agama.”

Alwaleed bi Talal juga merinci “biaya ekonomi” perempuan yang harus mengandalkan supir pribadi atau taksi, karena angkutan umum bukanlah alternatif yang layak di kerajaan.

Dengan menggunakan supir pribadi akan menghabiskan miliaran dolar dari biaya ekonomi Saudi, ujar Alwaleed.

Dia menghitung bahwa keluarga menghabiskan rata-rata $1.000 dollar sebulan untuk membayar upah sopir pribadi, uang yang jika tidak ada atuaran itu, akan dapat membantu pendapatan rumah tangga pada saat banyak orang melakukannya dengan lebih sedikit.

“Dengan mengizinkan perempuan mengemudi ini akan menjadi tuntutan sosial yang mendesak yang didasarkan pada keadaan ekonomi saat ini,” pungkas sang pangeran.

Perluasan secara perlahan atas pemenuhan hak perempuan dimulai di bawah almarhum Raja Abdullah bin Abdulaziz, yang pada tahun 2013 menunjuk beberapa perempuan mengisi posisi Dewan Syura, yang menasihati Kabinet Kerajaan.

Raja Abdullah juga mengumumkan bahwa perempuan bisa untuk pertama kalinya memilih dan dipilih menjadi wakil di pemilihan kota atau daerah.

Langkah untuk melonggarkan pembatasan sosial, yang sejauh ini belum diterjemahkan ke dalam hak-hak politik dan sipil, diterapkan dalam rangka berusaha menekan kritik atas tindakan keras politik baru-baru ini dari mata publik, ujar beberapa pengamat.

Arab Saudi memiliki beberapa pembatasan paling ketat di dunia terhadap perempuan, meskipun reformasi pemerintah secara ambisius ditujukan untuk meningkatkan lapangan kerja perempuan.

Kerajaan ini masih memiliki beberapa batasan paling ketat di dunia terhadap perempuan: di bawah sistem perwalian negara bagian, anggota keluarga laki-laki – biasanya ayah, suami atau saudara laki-laki – harus memberikan izin bagi perempuan jika hendak melakukan studi, perjalanan dan kegiatan lainnya.

Namun Arab Saudi nampaknya secara perlahan namun pasti akan memberlakukan  beberapa norma baru sebagai bagian dari rencana reformasi “Vision 2030”, upaya reformasi sosial dan ekonomi saat Kerajaan Saudi mempersiapkan era pasca-minyak.[IZ]

 

 

 

 


From Panjimas http://www.panjimas.com
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT