Ancaman Kini di Depan Mata, Bersatulah Intelijen Indonesia

KONFRONTASI -  Ada adagium mengatakan, “Jika ingin menghancurkan suatu negara, hancurkan intelijennya”. Oleh sebab itu, ketika melihat karakter Presiden RI saat ini yang jarang menggunakan data intelijen, tentu ada kekhawatiran. Pada awal pemerintahan Joko Widodo, informasi strategis merupakan job description (deskripsi pekerjaan) dari Kepala Staf Presiden ketika itu, yakni Luhut Binsar Panjaitan (LBP).

 

Namun saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri protes, karena fungsi Kepala Staf (Kastaf) yang setingkat Perdana Menteri melebihi wewenang Wakil Presiden. Akhirnya diperoleh solusi, LBP dimutasi menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Fungsi Kastaf diemban oleh Teten Masduki. Megawati puas, karena yang bersangkutan simpatisan PDIP, dan Jusuf Kalla juga setuju karena Teten Masduki tidak sekuat LBP. Seperti yang kita tahu bahwa fungsi Kepala Staf Presiden akhirnya memudar dan tupoksinya bisa dikatakan tidak berjalan.

Cikal bakal Badan Intelijen Negara (BIN) Indonesia berawal pada tahun 1943. Jepang dengan tentara PETA (Pembela Tanah Air) membentuk intelijen melalui Sekolah Intelijen Militer Nakano. Zulkifli Lubis adalah kepala lembaga intelijen pertama (tahun 1945) yang bernama Badan Istimewa. Beliau memimpin lembaga tersebut bersama 40 orang eks tentara PETA sebagai penyelidik militer khusus.

Setelah dididik di Ambarawa pada bulan Mei 1946, sebanyak 30 orang tentara muda menjadi anggota BRANI (Badan Rahasia Negara Indonesia).

Juli 1946, Menteri Pertahanan, Amir Sjarifuddin, membentuk badan yang dipimpin komisioner polisi, dan 30 April 1947 seluruh badan intelijen di bawah Menteri Pertahanan, termasuk BRANI.

Pada tahun 1952 Kepala Staf Angkatan Perang, TB. Simatupang, menurunkan Badan Intelijen menjadi BISAP (Badan Informasi Staf Angkatan Perang). Setelah Menteri Pertahanan dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono IX, dan Wakil Presiden Moh. Hatta menerima tawaran CIA (Central Intelligence Agency) untuk pendidikan intelijen di Filipina. Jadi, pada periode 1952-1958, sudah terjadi persaingan antara intelijen POLRI dan TNI, sehingga membentuk sendiri-sendiri dan tidak saling berkoordinasi.

Pada 10 November 1959 Presiden Soekarno membentuk Badan Koordinasi Intelijen (BKI) yang dipimpin oleh Kononel Laut Pirngadi, kemudian berubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI). Pada era 1960-an dan akhir Orde Baru, intelijen dikuasai oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), dipimpin oleh Soebandrio.

Intelijen di era Orde Baru dan Reformasi

Setelah Soeharto mengepalai operasi Kopkamtib 1965, di seluruh Kodim dibentuk Satuan Tugas Intelijen (STI). Pada 22 Agustus 1966 Soeharto mendirikan KIN (Komando Intelijen Negara) dengan Brigjen Yoga Soegama sebagai kepalanya dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian BPI dilebur ke dalam KIN dengan operasi khusus (opsus) di bawah pimpinan Letkol Ali Moertopo, dengan asisten Mayor Leonardus Benyamin (Benny) Moerdani dan Mayor Aloysius Sugiyanto.

Pada 22 Mei 1967 Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Mayjen Soedirgo menjadi Kepala BAKIN pertama.

Pada masa Mayjen Sutopo Juwono, BAKIN memiliki Deputi II di bawah Kolonel Nicklany Soedardjo, perwira Polisi Militer (POM) lulusan Fort Gordon, AS yang sudah dilebur ke BAKIN tahun 1976. Tahun 1970 Brigjen Ali Moertopo ditunjuk menjadi Deputi III, Opsus sangat strategis kala itu karena merupakan ‘inner circle’ Soeharto. Hal strategis Opsus adalah saat Perpera (penentuan pendapat rakyat/referendum) Irian Barat, pendirian Sekber Golongan Karya (Golkar), dan masalah Indo-Cina, serta pengendalian mahasiswa pasca 1966.

Tahun 1983 Jenderal TNI L.B. Moerdani, Panglima TNI yang juga mantan pimpinan BAKIN memperluas kegiatan intelijen di TNI, sehingga berdirilah BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI. Setelah L.B. Moerdani dicopot dari Menhankam (1993) peran BAIS dibatasi, dan namanya diubah menjadi BIA (Badan Intelijen ABRI).

Tahun 2000, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) mengubah BAKIN menjadi LIN (Lembaga Intelijen Negara), dan pada Januari 2001 berubah menjadi BIN (Badan Intelijen Negara). Maka krmudian dimulailah civil society dari dunia intelijen, tepatnya tahun 2009 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Jenderal Pol Soetanto sebagai Kepala BIN. Sesuai dengan semangat supremasi sipil, di mana militer di bawah kendali kepemimpinan sipil.

Hal ini sejalan dengan reformasi dan keinginan Amerika Serikat (AS) yang meng-embargo senjata api TNI, dan melakukan operasi pelemahan TNI, mengawal pemisahan TNI-POLRI dan agar TNI kembali ke barak. Terjadi tarik menarik antar POLRI dan TNI, di sini terkesan SBY (sebagai Presiden RI yang juga seorang Jenderal TNI) tunduk pada reformasi yang dikendalikan AS karena terikat 50 butir tuntutan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia yang ditandatangani Presiden Soeharto.

Pada era Jenderal TNI A.M. Hendropriyono mulailah BIN agak stabil di bawah kendali TNI, meskipun kemudian pada era Presden Joko Widodo BIN kembali dipimpin oleh Jenderal Pol Budi Gunawan dan wakil Kepala BIN dari TNI. Terkesan, terjadi lagi persaingan di kalangan intelijen  setelah Panglima TNI mensinyalir adanya impor senjata illegal bagi institusi non-militer (POLRI). Perbedaan persepsi muncul mengenai penggunaan senjata POLRI yang di luar toleransi Undang-Undang Pertahanan Negara, bahwa hanya diperbolehkan menggunakan senjata kaliber kurang dari 5,6 mm.

Di beberapa negara maju, Kepolisian dan intelijen justru sudah memiliki senjata tajam karena kerap terlibat operasi pengamanan dalam negeri, bahkan CIA mempunyai satuan tempur. Dogma bahwa militer kembali ke barak dan di bawah kontrol sipil menjadi indikasi bagi kalangan civil society dalam kehidupan demokrasi modern. Dan saat ini, terkesan BIN mulai merekrut aktivis civil society dan pengamat intelijen sebagai “informan” dan analis situasi politik yang menjadi referensi dalam keputusan strategis.

Namun disayangkan, dalam era reformasi, intelijen kita sangat minim pendidikan di luar negeri, seiring boikot dan embargo senjata oleh AS. Pelemahan militer dan intelijen Indonesia sejatinya terjadi untuk pelemahan Republik Indonesia. Apalagi pemerintahan Joko Widodo secara geostrategis bandulan politiknya lebih kepada Cina. Jelas, hal ini bagi dunia intelijen merupakan ancaman, khususnya di sektor intelijen ekonomi, karena kehancuran negara saat ini di belahan manapun pasti dipicu masalah ekonomi.

Di era Soeharto, Indonesia sebagai salah satu “Macan Asia” dijatuhkan karena ingin lepas landas dari IMF/Bank Dunia, lalu diserang dengan perang mata uang asing (currency war). Kala itu, George Soros atas perintah penguasa global menyerang mata uang negara-negara Asia, dan Indonesia salah satu negara yang paling terkena dampaknya, terpaksa menerima BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 670 triliun dari IMF/Bank Dunia. Lalu aset strategis dikuras, terjadi deregulasi, sampai amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 2002, privatisasi dilakukan dengan menjual aset-aset strategis yang kala itu dijarah melalui BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional).

Intelijen lemah Negara mudah diintervensi

Pada era Orde Baru, kita mengenal nama-nama Yoga Soegama, Soetopo Juwono, Ali Moertopo, L.B. Moerdani, Nicklany, Sudibyo (BAIS), dan Pitut Soeharto, serta A. Sugiyanto dari kalangan militer. Sedangkan dari kalangan sipil, ada Suripto Djoko Said,  A.C. Manullang yang di kelasnya diakui dunia internasional sampai saat ini. Di era reformasi masih ada Syamsir Siregar, A.M. Hedropriyono, Ian Santoso Halim Perdana Kusuma, dan Slamet Pontoh. Sementara Luhut Binsar Panjaitan (LBP) sejatinya adalah kader intelijen dari L.B. Moerdani dan pernah dididik Mossad (Israel).

Ketika figur intelijen lemah, berbagai ancaman bisa saja terjadi, termasuk infiltrasi asing. Kebijakan devisa bebas dan berbagai regulasi di era Joko Widodo berdampak terjadinya kemudahan intruder intelijen asing ke Indonesia, dan itu merupakan ancaman tersendiri.

Sejarah membuktikan intelijen kuat, negara juga kuat, karena intelijen memberikan sistem kewaspadaan (allert warning system) setiap ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan). Negara tanpa intelijen sama dengan buta dan tuli, termasuk jika Kepala Negara tidak terbiasa menggunakan data intelijen sebagai sumber informasi strategis.

Kita mengetahui, bagaimana ketika Suripto Djoko Said diperintah langsung oleh Presiden Soeharto untuk mengamankan bandara Sarajevo, untuk memberi bantuan pada Bosnia (1993). Padahal saat itu ada larangan terbang oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) karena adanya penembak jitu anti pesawat yang membahayakan, termasuk bagi penerbangan sipil. Tanpa diketahui komandannya, L.B. Moerdani, Suripto melakukan perencanaan, penggalangan, dan operasi pengamanan. Soeharto ketika itu ingin memperlihatkan kepada dunia, bahwa Indonesia sebagai Kepala Negara Asia Afrika (Non Blok) berani menjalankan tugas bahaya demi membela Bosnia (negara Islam dan negara berkembang) setelah Uni Soviet pecah dan Balkan bergejolak.

Indonesia melalui Soeharto, melakukan diplomasi “nekat dan bernyali besar” tapi tetap penuh perhitungan melalui operasi intelijen yang dilakukan oleh Suripto Djoko Said dan kawan-kawan. Salah satu yang membantu Suripto saat itu adalah Ustaz Hilmi Aminuddin, yang bersamanya pula kemudian mendirikan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang saat itu mempunyai hubungan baik dengan muslim Bosnia. Sementara, Suripto dengan jaringan intelijen mempunyai hubungan cukup baik dengan Serbia dan intelijen Eropa Timur.

Singkat kata, Presiden Soeharto dapat mendarat mulus, sehingga bisa melaksanakan tugas berat itu dengan selamat. Esok harinya, media internasional berdecak kagum terhadap Soeharto dengan segala keberaniannya. Padahal, itu semua hasil operasi yang sukses dari Suripto Djoko Said dan kawan-kawan secara intelijen.

Di dalam pesawat ketika itu ada cerita ringan dan terkesan lucu, karena sebelum mendarat Syafri Syamsuddin (mantan Pangdam DKI dan Sekjen Kementerian Pertahanan) kala itu ajudan Presiden Soeharto menggunakan rompi anti peluru, dan ditegur Soeharto dengan guyon, “Syafri untuk apa rompi anti peluru karena penembak jitu di bandara sana semua bersenjata berat.” Lalu Syafri dengan malu membuka rompi. Alhamdulillah mereka semua turun dengan selamat di bandara Sarajevo, bersama rombongan Soeharto.

Setelah itu, Suripto Djoko Said dimarahi oleh Jenderal L.B. Moerdani karena operasinya sangat membahayakan nyawa presiden saat itu. Namun, itulah harga yang harus diterima seorang intelijen, karena negara bisa saja tidak mengakui adanya operasi yang dilakukan jika gagal. Begitu juga halnya dengan kematian John F. Kennedy (1962), dan jatuhnya Soekarno yang konon diakui CIA adalah operasi intelijen.

Intelijen sebagai Early Warning System

Jika intelijen handal mampu sebagai mata, telinga, rasa, dan pikiran dalam mengemban misi NKRI. Jika intelijen tangguh, tidak mungkin ada peristiwa Ahok dan kericuhan Pilkada DKI Jakarta 2017, yang menimbulkan perlawanan kelompok Islam 411 (4 November 2016) dan 212 (2 Desember 2016). Konon, akan ada 212 jilid 2 (2017) untuk mengawal Anies – Sandi dalam menolak reklamasi yang diputihkan oleh LBP terhadap 17 pulau reklamasi. Padahal kebijakan ini menimbulkan kegaduhan baru, dan ditambah isu bahwa Sandiaga Uno akan dikriminalisasi. Tentu Partai Gerindra di bawah pimpinan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto tidak akan tinggal diam. Pada gilirannya, presiden Joko Widodo akan terseret lagi pada “lagu lama” dari LBP mengenai hal ini.

Informasi intelijen mutlak perlu dalam mengantisipasi dan mendeteksi dini isu strategis, baik social rapid maupun yang menjurus pada social change (perubahan sosial). Dengan efektivitas intelijen akan mampu menjadi early warning system (sistem peringatan dini) dalam proses globalisasi. Tapi bila itu tidak terjadi, kita akan menjadi objek proxy war konflik dengan isu sektarian politik, pribumi dan non-pribumi, Islam dan non-Islam, kebhinnekaan dan yang anti kebhinnekaan, padahal tanpa sadar itu adalah tipuan dari intelijen asing.

Di Malaysia sudah terjadi, karena Perdana Menteri Najib Tun Razak didemo besar-besaran oleh rakyatnya karena dianggap antek Cina, dan ditentang oleh “gurunya”, Mahathir Mohamad, dan Anwar Ibrahim.

Jika intelijen Indonesia terlibat konflik politik seperti saat ini, negara akan “diobok-obok” oleh kepentingan intelijen asing, dan rakyat pada gilirannya akan menjadi korban.

Revitalisasi intelijen menjadi mutlak dengan visi jauh ke depan sesuai dengan tantangan geo-strategis, geo-politik, dan geo-ekonomi saat ini.

Komunitas intelijen profesional yang independen dari oligarki politik tujuannya hanya satu, memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan fokus pada penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan sebagai abdi negara, serta bekerja sama mengkoordinir seluruh instansi intelijen, itulah Tupoksi BIN. Jadi BAIS TNI, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) POLRI harus bersatu bahu membahu di saat negara dalam ancaman, jangan justru saling menyerang sebatas kebutuhan sempit dari institusi masing-masing.

Perlu revitalisasi wawasan, institusi, personel, dan peralatan agar mampu menjaga keamanan wilayah NKRI sebagai early warning system (sistem peringatan dini) nasional.

Presiden Joko Widodo perlu menguasai intelijen dan jabatan strategis untuk “babat alas” politik sampai dengan tahun 2019. Jika aturan main Presidential Threshold 20%, maka pada saat Pilpres 2019 partai besar akan tinggi bargaining-nya.

Saatnya Joko Widodo mempunyai operator politik agar memenangkan Pilpres 2019, karena elektabilitasnya terus merosot, sementara Jenderal TNI Gatot Nurmantyo bisa muncul sebagai “kuda Hitam” dalam Pilpres 2019.

Jika di Mahkamah Konstitusi (MK) Presidential Threshold ditetapkan 0%, tentu akan mengubah peta politik dalam pencapresan, 14 parpol yang lolos persyaratan KPU berhak mencalonkan presiden di Pilpres 2019.

Diyakini, akan muncul nama-nama dari kalangan non-parpol atau dari parpol pada Pemilu Legislatif 2019, yang akan dilaksanakan serentak.

Demokrasi hendaknya dijadikan alat perjuangan saja karena merupakan sistem politik yang saat ini diterima secara global, namun jangan terjebak dengan liberalisme yang menghancurkan substansi demokrasi itu sendiri. Seperti saat ini, Indonesia terlibat budaya politik transaksional, sehingga demokrasi dibajak oleh kapitalisme atau elite politik dan para taipan. (KNF/NUSANTARA)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/ancaman-sudah-di-depan-mata-bersatulah-intelijen-indonesia
via IFTTT

close