Amnesty Internasional: Kekerasan Aparat Meningkat di Era Jokowi-JK

KIBLAT.NET, Jakarta – Amnesty International di tiga tahun Jokowi-JK turut menyoroti pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri. Tercatat, angka pembunuhan di luar hukum oleh aparat meningkat tajam.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat antara lain pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, atau perlakuan kejam atau tidak manusiawi lainnya, dan penggunaan kekuatan yang berlebihan lainnya. Sasarannya adalah para terduga pelaku kejahatan biasa, narkoba, atau terorisme.

“Dugaan-dugaan terjadinya pembunuhan di luar hukum atau penyiksaan yang keduanya merupakan kejahatan di bawah hukum internasional banyak yang tidak diinvestigasi. Bahkan bila ada, pelakunya hanya diberikan sanksi administratif atau disipliner saja,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net, Sabtu, (21/10).

Dia menjelaskan akar masalahnya adalah ketiadaan suatu mekanisme akuntabilitas eksternal yang independen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM serius. Hal itu berlaku bagi kejahatan oleh aparat TNI atau Polri.

Di dalam Nawacita, Jokowi secara eksplisit menyatakan berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Pengadilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM.

“Amnesty menilai janji nawacita itu hinggka kini tidak ada tanda-tanda komitmen akan diimplementasikan,” ungkapnya.

Usman melanjutkan Pemerintahan Jokowi-JK juga sedang mempersiapkan suatu rancangan undang-undang tentang revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 15/2003). Draf RUU revisi tersebut terus berubah hingga hari ini, namun terdapat beberapa ketentuan yang nampaknya akan disepakati bersama antara pemerintah dan DPR RI menyangkut masa penahanan pra-sidang yang begitu panjang.

Hal itu antara lain adanya penahanan administratif di mana terduga pelaku terorisme bisa ditempatkan dalam suatu tempat penahanan tertentu dalam waktu hingga enam bulan tanpa mengeluarkan suatu ancaman pidana terhadap orang tersebut.

“Tidak ada ketentuan dalam draf RUU tersebut bagi mereka yang ditahan dengan cara demikian untuk memiliki akses terhadap seorang pengacara atau anggota keluarganya, atau layanan kesehatan,” pungkasnya.

Reporter: Hafidz Salman
Editor: Imam S.

The post Amnesty Internasional: Kekerasan Aparat Meningkat di Era Jokowi-JK appeared first on Kiblat.


From Kiblat https://www.kiblat.net
Media Partner SUARA RAKYAT
via IFTTT