ICW: Simalakama Proyek e-KTP Buat Pemerintahan Jokowi

KONFRONTASI -  Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun menyebutkan ada simalakama dalam proyek e-KTP. Sebab, bila proyek yang senilai Rp5,9 triliun itu jika dilanjutkan bakal mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Karena ada beberapa item yang sudah dikunci agar pemerintah tetap menggunakan produk yang sama. Seperti, AFIS L-1 dan Printer Fargo. Tentunya bila proyek ini diteruskan bakal menerobos aturan pengadaan barang dan jasa.

"Kalau diteruskan akan banyak hal yang akan diterobos, seperti proses hukum sedang jalan. Bila tidak diteruskan masyarakat akan rugi karena banyak blangko-blangko yang akan dicetak dan banyak juga blangko-blangko yang belum didapat masyarakat," ujar Tama saat ditemui skalanews di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

Belum lagi rendahnya kualitas kartu e-KTP yang telah diterima oleh masyarakat. "Yang kemudian belum dipakai sudah rusak kualitasnya," jelas Tama.

Hal ini juga yang mengakibatkan, ICW sulit memberikan beberapa masukan untuk kelanjutan proyek tersebut. "Persoalan ini sangat serius dan ini juga yang membuat kita akan susah sekali memberikan masukan," jelasnya.

Tama pun menjelaskan, akar dari persoalan tersebut diakibatkan dari desain proyek yang sangat ambisius. Yakni, dalam waktu dua tahun seluruh rakyat Indonesia harus memiliki e-KTP.

"Bahasa kami saat itu adalah mengganti KTP secara massal di seluruh Indonesia. Jangankan seluruh Indonesia satu provinsi saja harus banyak hal yang dipertimbangkan," jelasnya.

Terkait hal itu, Tama pun mengaku pihaknya sudah menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Dalam Negeri pada 2011 lalu. Bahkan review e-KTP disampaiakan sebelum Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman ditetapkan sebagai tersangka kasus yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.

"2011 lalu ICW buat review soal pengadaan e-KTP sebelum ada penetapan tersangka. Jauh hari Pak Irman merupakan salah satu pihak yang kita ketemui termasuk Pak Mendagri Gamawan Fauzi," jelasnya.

Pada saat itu, ICW menyampaikan beberapa pelanggaran dari proyek e-KTP. Seperti, dalam post bidding yang diartikan tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran. Lalu, tanda tangan kontrak yang dilakukan Mendagri Gamawan Fauzi ketika masa sanggah banding.

"Sanggah banding belum selesai, Pak Menteri tanda tangan. Ini jadi poin secara aturan tidak diperbolehkan. Pak menteri kok kenapa tanda tangan saat sanggah banding?" ucapnya.

Namun, akhirnya beberapa catatan ICW itu diabaikan. Termasuk soal ukuran pengadaan e-KTP yang seharusnya berlangsung minimal 5 tahun.

"Bahkan pak Gamawan saat itu bilang kalo tidak selesai dalam 2 tahun dia akan mundur. Bukannya kita tidak mendukung pemerintah tetapi kita melihat itu potensi penyelewengan sangat tinggi," tuturnya.

Tama pun menjelaskan, yang diwajibkan oleh UU adalah penunggalan nomor identitas kependudukan. "Tapi, kemudian e-KTP ini berusaha masuk ke dalam elektronik atau pemutakhiran database seharusnya ada yang diprioritaskan secara bertahap," jelasnya.

Makna bertahap di sini adalah, kata Tama yakni mendata masyarakat secara pasti dimana dia tinggal. Sehingga dapat diketahui, siapakah yang memiliki KTP ganda. Inilah yang dikenal dengan identitas tunggal atau single identity.

Dari pendataan tersebut pemerintah pun akhirnya memilliki database kependudukan secara riil.

Setelah itu, database ini dapat diintegrasikan untuk mendukung data kependudukan lainnya semacam KTP, paspor, rekening bank ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM).

"Bahkan ketika KTP yang dibuat kemudian adalah KTP non-elektronik tidak akan ada masalah karena database kependudukan sudah pasti tunggal," ujar Tama.

Hal senada juga pernah diungkapkan oleh mantan Direktur Jenderal Informasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Mujiono ketika tahun 2011 lalu.

Mujiono menyebutkan, e-KTP tidak menjamin nihilnya pemilik KTP ganda. Ini terjadi karena sistem database kependudukan masih lemah.

Karena sebelum membuat KTP elektronik, seharusnya ada sejumlah tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pemerintah harus menyiapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), kemudian ditingkatkan menjadi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Tahapan selanjutnya, barulah pembuatan sistem untuk E-KTP dapat dilakukan.

Di beberapa negara, dibutuhkan waktu setidaknya sepuluh tahun untuk membangun sistem. "Sementara di Indonesia, sistem NIK masih kacau dan belum online," ujar Mujiono. (Jf/Skala)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/icw-simalakama-proyek-e-ktp-buat-pemerintahan-jokowi
via IFTTT

0 Response to "ICW: Simalakama Proyek e-KTP Buat Pemerintahan Jokowi"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas