OTT Hubla Rusak Reputasi Proyek Tol Laut Jokowi

KONFRONTASI -  Bayangkan saja, 44,6% atau Rp20,74 miliar dari total Rp44,5 miliar anggaran pengerukan Pelabuhan Tanjungemas, Semarang, Jawa Tengah, dikorupsi. Padahal secara keseluruhan tol laut menelan anggaran Rp34,3 triliun. Artinya, sangat butuh pengawasan yang ekstra ketat oleh KPK.

 

Kebiasaan korupsi itu lahir dari pepatah, “dalan banyu kudu melu teles”. Jalanan air harus ikut basah. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mencegat aliran dana korupsi ke sejumlah pejabat, tapi tetap saja masih ada pejabat yang nekat mempertaruhkan reputasinya.

Terakhir kali pada Rabu (23/8) lusa, KPK kembali menangkap pejabat eselon I di Kementerian Perhubungan. Pejabat yang dirundung sial itu tak lain Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono yang didapati menerima 33 tas berisi uang tunai Rp18,9 miliar dan kartu Anjngan Tunai Mandiri (ATM) dengan saldo Rp1,174 miliar.

Penangkapan itu secara langsung maupun tidak langsung akan merusak reputasi proyek tol laut yang sejak awal menjadi program andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab uang suap yang diberikan oleh Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan kepada Tonny berkait proyek pengerukan Pelabuhan Tanjungemas, Semarang, Jawa Timur. Proyek pengerukan itu merupakan bagian dari proyek tol laut Presiden Jokowi.

Memang Pelabuhan Tanjungemas bukan termasuk pelabuhan utama, melainkan hanya kasta kedua dari proyek tol laut. Bahkan posisi Pelabuhan Tanjungemas yang dikelola oleh PT Pelindo III itu sempat tidak diusulkan masuk 24 pelabuhan, sebab pada usulan awal di Pulau Jawa hanya Pelabuhan Tanjungpriok, Pelabuhan Cilacap dan Pelabuhan Tanjungperak sebagaimana tertera pada gambar. Namun belakangan Pelabuhan Cilacap hilang dan diganti dengan Pelabuhan Tanjungemas, Semarang.

Toh demikian anggaran pengerukan pelabuhan ini mencapai Rp 44,5 miliar yang dikawal oleh Tim Pengawal Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TPPD) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ternyata 44,60% atau Rp20,74 miliar dari total anggaran Rp44,5 miliar itu dikorupsi. Tunggu saja perkembangan kemana saja uang yang tersimpan di 33 tas itu nantinya mengalir.

Persentase anggaran yang dikorupsi oleh Dirjen Hubla terkait pengerjaan pengerukan Pelabuhan Tanjungemas begitu besar. Diduga sejak dari proses pembuatan anggaran nilai proyek ini sudah digelembungkan sedemikian besar. Karena kontraktor yang mengerjakan proyek, dalam hal ini PT Adhi Guna Keruktama mampu mengerjakan 55,4% dari nilai proyek.

Itu baru dari 1 item proyek. Sebab selain di pelabuhan Tanjungemas, Semarang, pada 2017 ini ada proyek pengerukan, di sana juga sudah dianggarkan Rp150 miliar untuk proyek reklamasi lahan seluas 22 hektar yang dijadwalkan selesai pada 2018 nanti. Padahal, itu baru Tahap I proyek pengembangan Pelabuhan Tanjungemas untuk mendukung Tol Laut. Masih ada pembangunan Tahap II yang diperkirakan akan mengucur lebih besar lagi.

Proyek Tol Laut memang “basah” dengan kucuran dana. Dari proyek Tahap I untuk pelabuhan Tanjungemas yang hanya “pelabuhan pendamping” pemerintah sudah mengucurkan anggaran Rp194,5 miliar. Bagaimana pula dengan pembangunan 6 pelabuhan utama seperti Belawan, Tanjungpriok, Tanjungperak, Makassar, Bitung dan Sorong yang mampu disandari kapal berbobot 3000 hngga 10000 TeUS atau 18 pelabuhan lainnya yang masuk skala prioritas.

Secara keseluruhan, mengutip data perencanaan anggaran dari Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), proyek tol laut yang direncanakan pada pagu anggaran 2016 mencapai Rp34, 3 triliun. Porsi anggaran terbesar adalah pembangunan pelabuhan Kualatanjung, di Sumatera Utara yang menelan anggaran Rp18,4 triliun, porsi anggaran besar lainnya mengucur ke Tanjungperak, Tanjungpriokm Belawan dan Palembang, dengan rincian Tabel berikut ini

Dengan adanya OTT KPK pada Kamis (24/8) kemarin, KPK telah menetapkan Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono selaku tersangka. Pejabat eselon I itu disangka melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau Pasal 12 yat (1) huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Tonny, KPK juga menetapkan Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan sebagai tersangka pemberi suap. Adiputra disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Dari OTT ini, KPK mengamankan sejumlah uang dan empat kartu ATM dari tiga bank penerbit berbeda dalam penguasaan ATB, 33 tas berisi uang tunai (pecahan) USD, pound sterling, euro, ringgit Malaysia, totalnya Rp 18,9 miliar. Dari rekening Bank Mandiri terdapat sisa saldo Rp 1,174 miliar,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menggelar Jumpa Pers di kantornya, Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (24/8) kemarin.

Apabila mengacu tingkat kebocoran anggaran pengerukan Pelabuhan Tanjungemas di Semarang yang mencapai 44,6% dari keseluruhan nilai anggaran, maka potensi tingkat kebocoran dari keseluruhan proyek tol laut yang mencapai sekitar Rp34,3 triliun adalah Rp15,3 triliun. Untuk itu  pengawasan terhadap penggunaan anggaran tol laut yang terhitung besar perlu dilakukan.

Terlebih menjelang tahun politik Pilkada serentak 2018 serta Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 yang artinya pengawasan terhadap penggunaan anggaran, termasuk anggaran tol laut, perlu diperketat. Itulah pentingnya KPK.******NusantaraNews

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/ott-hubla-rusak-reputasi-proyek-tol-laut-jokowi
via IFTTT

close