Yusril: Perppu Ormas Ciri Pemerintahan Otoriter, Di Zaman Orba pun Tak Ada

KIBLAT.NET, Jakarta- Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mmenilai bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Keormasan merupakan ciri pemerintah yang otoriter. Sebab, Presiden bisa membubarkan ormas dengan semena-mena.
“Dengan Perppu yang baru ini, Menhumkam dapat membubarkan ormas semaunya sendiri. Ini adalah ciri pemerintahan otoriter. Dalam praktiknya nanti, Presiden bisa secara diam-diam memerintahkan Menkumham untuk membubarkan ormas, tanpa Menkumham bisa menolak kemauan Presiden,” katanya dalam rilis yang diterima Kiblat.net pada Jumat (14/07).
Ia menerangkan, Perppu No. 2 Tahun 2017 ini memberikan peluang kepada Pemerintah, khususnya Mendagri dan Menkumham untuk menilai apakah suatu ormas itu antara lain “menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perpu ini.
“Ormas yang melanggar pasal di atas dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Jadi bisa dikenakan salah satu atau kedua-duanya,” jelasnya.
Yusril juga memaparkan bahwa sanksi administratif bagi ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenhumkam sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Perpu ini adalah “pencabutan status badan hukum” oleh Menkumham. Pencabutan status badan hukum tersebut, menurut Pasal 80A Perpu ini sekaligus disertai dengan pernyataan pembubaran ormas tersebut.
“Semua proses di atas berlangsung cukup dilakukan oleh Menkumham, baik sendiri ataupun meninta pendapat pihak lain. Tetapi proses pembubaran ormas tersebut dilakukan Menkumham tanpa proses pengadilan,” jelasnya.
Sementara itu, sanksi pidana dapat dijatuhkan pada anggota sebuah Ormas yang menganut faham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, pidana dapat seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan paling singkat lima tahun.
Dengan Perppu tersebut dapat pula dikenai dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini diatur dalam Pasal 82A ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan seperti ini, Yusril menjelaskan, sebelumnya tidak ada dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang Ormas.
“Ketentuan seperti ini sepanjang sejarah hukum di negeri kita sejak zaman penjajahan Belanda sampai zaman Orla, Orba dan Reformasi belum pernah ada, kecuali di zaman Presiden Jokowi ini,” tandas ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB).
Reporter: Taufiq Ishaq

The post Yusril: Perppu Ormas Ciri Pemerintahan Otoriter, Di Zaman Orba pun Tak Ada appeared first on Kiblat.



from Kiblat /2017/07/14/yusril-perppu-ormas-ciri-pemerintahan-otoriter-di-zaman-orba-pun-tak-ada/
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close