Yusril: Perppu Buka Peluang Pemerintah Berbuat Sewenang-wenang Bubarkan Ormas

Prof DR Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc

JAKARTA (SALAM-ONLINE): Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diketuai Ismail Yusanto Rabu (12/7) siang mengadakan pertemuan dengan pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra.

Pertemuan ini digelar menyusul pengumuman Pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas No 17 Tahun 2003.

HTI memutuskan memberikan kuasa kepada ‘Ihza-Ihza Law Firm’ untuk mengajukan permohonan uji materil atas Perppu tersebut yang diyakini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Langkah yang ditempuh HTI, menurut Yusril, akan disusul oleh sejumlah ormas lain, yang sama-sama menganggap Perppu itu merupakan kemunduran demokrasi di tanah air.

“Sebab, Perppu ini membuka peluang untuk Pemerintah berbuat sewenang-wenang membubarkan ormas yang secara subjektif dianggap Pemerintah bertentangan dengan Pancasila, tanpa melalui proses peradilan,” tutur Yusril kepada Salam-Online, Rabu (12/7).

Mantan Menkumham ini mengatakan, kewenangan absolut Pemerintah untuk secara sepihak membubarkan ormas sebagaimana diatur dalam Perppu No 2 Tahun 2017 adalah bertentangan dengan prinsip negara hukum, karena kebebasan berserikat adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945.

“Norma undang-undang yang mengatur kebebasan itu tidak boleh bertentangan dengan norma UUD yang lebih tinggi kedudukannya,” ujarnya.

Selain pertimbangan di atas, mantan Mensesneg ini berpendapat bahwa tidak cukup alasan bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu sebagaimana diatur oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 45. Perppu hanya bisa diterbitkan dalam “hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Ia menjelaskan, tafsir tentang kegentingan yang memaksa itu ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 138/PUU-VII/2009 yang menyebutkan adanya kebutuhan mendesak menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang, tetapi undang-undangnya belum ada, atau undang-undangnya ada tapi tidak memadai.

“Sementara waktu sangat mendesak sehingga akan memerlukan waktu yang lama untuk menyusun UU dengan persetujuan DPR,” tegas Yusril.

Ia menilai, UU No. 17 Tahun 2003 itu lebih dari lengkap mengatur prosedur sanksi administratif sampai pembubaran ormas.

Tapi Pemerintah dengan Perppu No 2 Tahun 2017 ini justru memangkasnya, dengan menghapus kewenangan pengadilan dan memberi kewenangan absolut pada Pemerintah untuk secara subjektif menilai adanya alasan yang cukup untuk membubarkan ormas.

“Perppu ini juga mengandung tumpang tindih pengaturan dengan norma-norma dalam KUHP, terkait delik penodaan agama, permusuhan yang bersifat suku, agama, ras dan golongan, serta delik makar yang sudah diatur dalam KUHP. Adanya tumpang tindih ini bisa menghilangkan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945,” tutupnya. (EZ/Salam-Online)

The post Yusril: Perppu Buka Peluang Pemerintah Berbuat Sewenang-wenang Bubarkan Ormas appeared first on Salam Online.



from Salam Online /2017/07/yusril-perppu-buka-peluang-pemerintah-berbuat-sewenang-wenang-bubarkan-ormas.html
via IFTTT

0 Response to "Yusril: Perppu Buka Peluang Pemerintah Berbuat Sewenang-wenang Bubarkan Ormas"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas