Tolak Perppu, PDIP Ancam Keluarkan Kader PAN Dari Kabinet

KONFRONTASI  -   Partai Amanat Nasional (PAN) menolak Perppu2/2017. Partai berlogo matahari ini menilai alasan penerbitan Perppu Ormas kurang kuat. Karena, tidak ada situasi genting yang memaksa Presiden untuk menerbitkannya.

“Kalau keadaan genting baru Perppu itu diteribtkan. Siapa sih yang menyarankan Presiden untuk tanda tangan Perppu? Sarannya kurang tepat,” kata Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan seusai acara halalbihalal di Kantor DPP PAN, Jakarta.

Mengetahui sikap “koleganya” sesama pendukung pemerintah, PDI-P naik pitam. Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto meminta PAN segera hengkang dari koalisi dengan mengeluarkan kadernya yang ada dalam kabinet Jokowi-JK.

Hasto berdalih, sikap PAN yang berseberangan dengan sikap pemerintah bukan kali ini saja, tapi juga soal Rancangan Undang-undang (RUU Pemilu.

Tak mau kalah gertak, Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan tak keberatan kadernya dikeluarkan dari kabinet, asalkan itu kehendak Jokowi. Karena, mengangkat dan memberhentikan menteri adalah kewenangan penuh presiden.

Kader PAN di kabinet Jokowi adalah Asman Abnur. Mantan Wakil Walikota Batam ini dilantik tanggal 27 Juli 2016 menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Yudi Chrisnandi.

Draft Perppu yang menggantikan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas itu diteken Presiden Jokowi pada Senin (10/7/2017), diumumkan ke publik oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto pada Rabu (12/7/2017).

Draft Perppu itu sudah diterima DPR. “Benar, draftnya sudah  diterima DPR, selanjutnya DPR akan memrosesnya, karena Perppu itu kan diskresi pemerintah,” jelas Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di DPR.

Pengajuan draft Perppu Ormas oleh Pemerintah kepada DPR itu didasarkan pada Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatakan bahwa Perppu harus diajukan ke DPR pada masa persidangan berikutnya setelah penerbitan Perppu sebagai Rancangan UU (RUU) penetapan Perppu.

Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk memutuskan apakah Perppu disetujui atau dicabut/tidak disetujui. Bila DPR setuju, Perppu akan ditetapkan sebagai UU. Sebaliknya, bila ditolak, Perppu akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tentang tugas dan kewenangan DPR untuk mencabut/menolak atau menerima Perppu yang diajukan Pemerintah diatur dalam pasal 71 bagian huruf b UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berbunyi DPR memberikan persetujuan/tidak memberikan persetujuan terhadap PERPPU yang diajukan oleh Presiden untuk menjadi UU.

Lantas bagaimana sikap 10 fraksi di Senayan soal Perppu Ormas itu?

Fraksi yang merupakan partai pendukung pemerintah tentu saja menyatakan dukungannya terhadap Perppu tersebut. Mereka adalah Fraksi PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura. Sebaliknya, selain PAN, parat Gerindra dan PKS menolak tegas. Kedua partai ini menilai, Perppu itu mengangkangi demokrasi. Bila ada ormas yang dianggap melanggar, selayaknya ditempuh jalur hukum sesuai UU Ormas yang sudah ada.

Sedangkan Demokrat seperti biasa memilih “abu-abu”, partai besutan SBY ini menyatakan akan mempelajari draft-nya terlebih dahulu.

 

Tak bisa dipungkiri akibat dari penerbitan Perppu Ormas itu membuat gaduh dan panas suhu politik di Senayan. Secara politik, perbedaan sikap fraksi yang menggambarkan sikap partai itu dapat dipahami sebagai bentuk dinamika berdemokrasi.

Bila DPR memilih jalan voting dilakukan saat ini untuk memutuskan menerima atau menolak Perppu, maka kemungkinan besar Perppu Ormas akan diterima dan disahkan menjadi UU. Sebab, gabungan suara fraksi pendukung Perppu adalah PDIP 109 suara + PKB (47) + PPP (39) + Nasdem (35) + Hanura (16) + Golkar (91) = 337 suara.

Sedangkan suara untuk fraksi yang menolak, yakni Gerindra (73) + PKS (40) + PAN (49) = 162 suara. Sementara Demokrat abstain dengan 61 suara.

Bila nantinya PAN berbalik arah dukung Perppu dan Demokrat menyatakan menolak atau bahkan PAN dan Demokrat ikut menolak, maka komposisi suara itu dipastikan tetap menghasilkan keputusan Perppu diterima DPR.

Tapi, di sisi lain, setuju atau tidak, sikap fraksi di DPR soal Perppu Ormas akan berdampak langsung pada perolehan suara partai pada Pemilu 2019 nanti. Pasalnya, Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah itu oleh mayoritas rakyat muslim dianggap sebagai bentuk Islamphobia, mengingat, Perppu itu terkesan hanya menyasar Ormas Islam yang aktif saat Aksi Bela Islam menuntut penegakan hukum terhadap kasus penodaan agama (Islam) yang dialukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di antaranya, Front Pembela Islam (FPI dan Hisbut Tahrir Indonesia (HTI yang mengusung isu khilafah. Kedua ormas ini dan sejumlah Ormas Islam lainnya menyiapkan langkah hukum mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta berjanji akan mengerahkan massa mengepung Istana

Penolakan terhadap pemberlakuan Perppu Ormas itu juga datang dari kelompok kritis lainnya, di antaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama dengan 15 kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) se-Indonesia. Mereka menolak keras Perppu Ormas karena dianggap melanggar hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Selain itu, tak ada alasan genting dan memaksa untuk menerbitkan Perppu Ormas.

Pertanyaannya, siapkah DPR menghadapi kuatnya penolakan Perppu? Siapkah parpol menghadapi kenyataan terpuruk pada Pemilu 2019 nanti?

Kita tunggu apa langkah dan sikap politisi Senayan untuk menjawab semua itu. Semoga perbedaan pendapat tak berujung tindakan anarkhis.[Juft/Nusanews]

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/tolak-perppu-pdip-ancam-keluarkan-kader-pan-dari-kabinet
via IFTTT

close