Rizal Ramli dan Revaluasi Aset sebagai Solusi Atasi Krisis Utang Jokowi

KONFRONTASI- Pembayaran bunga utang luar negeri Indonesia yang dinilai semakin merongrong APBN mengundang kritikan banyak pihak.

Walau banyak yang meyakini utang luar negeri kita di era Jokowi lebih banyak dialokasikan untuk hal-hal yang produktif seperti pembangunan infrastruktur, ketimbang memanjakan masyarakat melalui subsidi energi, tetap saja kekuatiran terhadap kondisi ekonomi masih saja ada.

Kekuatiran ini dipicu oleh kebijakan menteri keuangan yang dinilai kontrarian dengan semangat Nawacita. Pengetatan pajak saat ini ternyata lebih banyak difokuskan untuk mengejar pembayaran utang. Hal inilah yang berimbas besar pada penjualan retail dan masyarakat mengalaminya langsung.

Hal ini mengingatkan saya pada  Dr Rizal Ramli,seorang mantan menteri di Kabinet Gus Dur dan pernah jadi menteri di kabinet Jokowi yang dikenal nyeleneh dan membuat banyak pejabat korup keki.

Rizal Ramli dan Hatta Rajasa bersama Alumni ITB lainnya makan durian bersama

Sejak jauh-jauh hari, tokoh ini sudah melemparkan pemikiran mengenai penambahan penerimaan negara melalui skema revaluasi aset BUMN. Secara harafiahnya, revaluasi adalah penilaian ulang atas aset tetap perusahaan.

Penilaian ulang ini dilakukan karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan dan hal lainnya. Agar nilai BUMN naik atau memperlihatkan nilai sebenarnya, maka revaluasi aset dilakukan.

Janji presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dibuktikan dengan pembangunan infrastruktur yang tidak lagi jawa sentris diapresiasi oleh masyarakat.

Dalam setiap perjalanan kita ke berbagai wilayah di Indonesia, kita dapat meyaksikan pembangunan yang tengah dilakukan. Namun, itu semua membutuhkan cost yang tidak sedikit.

Opsi lain yang harus ditempuh pemerintah adalah mendorong BUMN-BUMN melakukan revaluasi aset.

Dalam diskusi tersebut, tokoh ini mengatakan potensi tersebut dapat mencapai angka Rp 2.000 triliun dan dengan nilai fantastis tersebut, BUMN dapat menerbitkan surat utang yang ditawarkan ke berbagai pasar uang dunia.

Dana yang didapat dari surat utang itulah pemerintah tidak perlu lagi putar otak membiayai pembangunan infrastruktur dan mengoptimalisasi utang luar negeri. Penerimaan pajak melalui PPh pun akan terdongkrak dari revaluasi aset BUMN.

Ditengah kekhawatiran berbagai pihak atas beban bunga utang yang harus kita bayar, apakah sudah terlambat memutar kebijakan untuk mendorong BUMN-BUMN kita melakukan revaluasi aset? Saya rasa tidak.

Justru inilah momen tepat bagi presiden untuk menata ulang komposisi tim ekonomi di kabinetnya. Jangan salah tanggap, saat ini tim ekonomi di kabinet merupakan dream team yang kredibilitas dan reputasi masing-masing tidak diragukan lagi didalam dan luar negeri.

Namun perubahan peta dunia dan kebutuhan masa depan nasional, membuat Indonesia membutuhkan tim ekonomi yang selain diterima pasar dan dunia, juga memiliki jurus jitu mewujudkan Nawa Cita dan menjalankan Trisakti melalui solusi cost yang tidak membebani APBN.

ernyata, utang pemerintahan Joko Widodo terus menjadi sorotan dan menimbulkan kerisauan publik. Pada tiga tahun pertama pemerintahan Jokowi, utang melonjak ke angka Rp 3.672 triliun..

Lebih mengkhawatirkan jika melihat hitungan pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Dia meyakini, utang luar negeri Indonesia per Juni 2017 mencapai Rp 4.364,767 triliun. Kalau itu betul, berarti utang Indonesia membengkak Rp 2000 triliun dalam tiga tahun belakangan, bukan Rp 1000 triliun seperti diberitakan sebelumnya. Apa yang terjadi sekarang sangat berbeda dengan yang terjadi di zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Tepatnya ketika Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli menjabat Menko Perekonomian sepanjang tahun 2000-2001. Kala itu, utang Indonesia berkurang 3,5 miliar dolar AS. Dari akun twitter @RamliRizal milik ekonom senior Rizal Ramli, kita bisa mengetahui bahwa utang Indonesia pernah berkurang 3,5 miliar dolar AS selama 2000-2001. Tidak cuma itu, ekonomi tumbuh dari -5 persen ke +4 persen. Peringkat utang Indonesia pun naik menurut Standard & Poor's (S&P) Global Ratings dan Moody's.

 

Sebelumnya, Rizal Ramli lewat akun facebooknya turut berpendapat mengenai kondisi utang luar negeri Indonesia. Dia mengungkapkan, kebijakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, memotong anggaran hanya berlaku untuk sektor sosial, tetapi bukan untuk pembayaran pokok dan bunga utang. "Satu-satunya pos anggaran yang tidak diubah: pos pembayaran pokok dan bunga utang.

Yang lain semuanya bisa dipotong, jelas sekali ke mana kesetiaannya," tulis Rizal. Rizal kemudian menegaskan bahwa banyak cara inovatif untuk mengurangi utang tanpa harus kembali berutang. Misalnya di tahun 2000 silam, ia menyepakati "Debt for Nature Swap" dengan Jerman. Saat itu, ratusan juta dolar AS utang Indonesia dihapus dan ditukar dengan konservasi hutan. Tahun 2001, Rizal juga mengatur "Debt Swap" dengan Kuwait. "Utang mahal ditukar dengan utang bunga rendah. Kuwait saking gembiranya berhadiah gratis flyover Pasopati di Bandung," ungkapnya. (kf)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/rizal-ramli-dan-revaluasi-aset-sebagai-solusi-atasi-krisis-utang-jokowi
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close