Perppu Ormas, Alat untuk Membungkam Isu Islam Pilkada 2018 & Pilpres 2019

KONFRONTASI  -  Tanggal 19 April 2017, pasangan Ahok – Djarot kalah dalam Pilkada DKI Jakarta. Tanggal 8 Mei 2017 Menko Polhukam Wiranto mengumumkan akan membubarkan Ormas Islam Hizbut Tahir Indonesia (HTI). Ancaman khilafah atau alat bungkam isu Islam pasca kekalahan Ahok – Djarot, agar tidak terulang pada pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018 dan Pilpres Tahun 2019. Inilah tampaknya yang melatarbelakangi terbitnya Perppu 2/2017yang mulai berlaku sejak diundangkan 10 Juli 2017.

Ancaman Khilafah?

Ancaman khilafah terang-terangan dijadikan alasan penerbitan Perppu 2/2017. Hal ini terungkap dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, yang mengatakan, Perppu pembubaran ormas tak hanya untuk membubarkan ormas HTI, tetapi juga untuk ormas lain.

Ormas yang lain itu sudah pasti bukan ormas sepeti NU, Muhammadiyah, HMI dan lainnya. Ormas lain mungkin seperti yang sering disebut-sebut, yakni HTI, Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS). Ormas ini dikatakan dibentuk atas dasar kebencian kepada madzhab Syiah, namun mengkafir-kafirkan madzhab Syiah sehingga timbul kebencian antar umat. Kemudian, Jamaah Ansarut Tauhid (JAT). Ormas ini dikatakan secara nyata mendukung ISIS dan menjadi motor pergerakan ISIS di Indonesia. Lalu, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Organisasi ini dikatakan, tidak jauh beda dari JAT. Kemudian Forum Umat Islam (FUI). Organisasi ini dikatakan tak kalah radikalnya. Dalam perayaan Maulid Nabi dan Natal tahun lalu, FUI dikabarkan mengirimkan ancaman akan membubarkan acara tersebut. Akibatnya penyelanggara acara harus mencari tempat lain agar tidak terkena dampak ancaman FUI. Satu lagi, Front Pembela Islam (FPI). Organisasi ini dikatakan sudah terkenal dengan aksi provokasi dan kekerasan. Katakanlah ada ormas lain yang sejenis.

Pertanyaannya, sebandingkah menerbitkan kebijakan berupa Perppu bila hanya menarget mereka?

Dipertanyakan demikian karena, skala ormas-ormas itu jauh lebih kecil ketimbang ormas Islam mainstream sekelas NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya. Katakanlah enam ormas tadi pendukung ideologi khilafah. Apakah ormas Islam mainstream seperti NU, Muhammadiyah akan setuju? Ulama dan Jawara Tapak Karuhun Banten bahkan sudah menentang pernyataan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan bahwa pemerintah tidak punya cukup alasan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. “(Pernyataan Yusril) itu merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak bertanggungjawab,” kata KH Matin Syarkowi, mewakili Ulama dan Jawara Tapak Karuhun Banten, dalam siaran pers yang diterima Nusantara.news, Kamis (13/7/2017).

Pertanyaan lain, apa unsur gentingnya sehingga perlu menerbitkan Perppu untuk mereka? Apakah HTI memiliki pasukan dilengkapi peralatan perang seperti ISIS? Atau apakah mereka sudah dekat ke jalan kudeta, atau sudah menguasai satu wilayah di Indonesia seperti ISIS menguasai daerah tertentu di Irak atau Suriah atau Marawi?

Mungkin ada pemikiran lain, bahwa mereka, terus menyosialisasi ideologi khilafah melalui berbagai cara propaganda, sehingga ibarat api, lebih baik memadamkan semasih kecil, ketimbang menunggu membesar.

Pemikiran ini pun perlu dihadapkan dengan mengajukan pertanyaan balik, yakni, apakah pemerintah meragukan “kesaktian” Pancasila?

Istilah Kesaktian Pancasila yang muncul pada zaman Orde Baru memang semoat dicibir. Tetapi perjalanan sejarah membuktikan Pancasila memang “sakti”. Terbukti, penetrasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang masuk menusuk tajam ke sendi-sendi birokrasi pemerintahan Orde Lama karena diakomodir melalui Nasakom, akhirnya gagal juga. Begitu pula upaya-upaya mengusung ideologi khilafah yang juga muncul pada masa Orde Lama, akhirnya “takluk” di hadapan ideologi Pancasila.

Bukankah itu bukti “kesaktian” Pancasila?

Menyitir Bung Karno, Pancasila (lima sila) yang kalau diperas menjadi ekasila yakni gotong rotong, adalah cara-cara rakyat Indonesia bermasyarakat yang sudah hidup sejak ratusan tahun. Karena itu kemudian diadobsi menjadi filosofi dasar dalam berbangsa dan bernegara Indonesia, dan karena itu Pancasila kuat atau “sakti”.

Lagi pula tidak tertutup kemungkinan ormas-ormas itu hanya ormas-ormas “nakal.” Mereka menjadi “nakal” karena ketika tidak  terakomodir di dalam sistem. Karena tidak terakomodir dalam sistem, maka mereka berusaha menjadi kelompok yang diperhitungkan dengan mengusung ideologi khilafah.

Dalam konteks ini pula perlu diingat dasar pemikiran Wakil Presiden Bung Hatta ketika mengeluarkan Maklumat No X tanggal 3 Nopember 1945 yang menjadi awal sistem multi partai di indonesia. Yakni agar dengan adanya partai-partai itu dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

Apakah pemerintah sudah melaksanakan dasar pemikiran  Bung Hatta ini, yang pada intinya menginginkan mengakomodir seluruh aliran dalam masyarakat agar dapat dipimpin ke jalan yang teratur? Tidakkah justru yang terjadi sekarang ini semangat yang sebaliknya, di mana pertarungan kepentingan lalu mengelompokkan bangsa ini menjadi “kelompok kami” dan “kelompok kalian”, menjadi  “kelompok kita” dan “kelompok mereka?”

Kita tidak menginginkan ada upaya-upaya menggerogoti ideologi negara Pancasila. Tetapi di sisi lain, tentunya juga perlu ada timbangan yang pas, untuk mengukur apakah alat represi seberat Perppu 2/2017 diperlukan untuk ormas-ormas yang kemungkinan hanya “nakal” itu?

Alat Bungkam Partai Islam

Karena itu, penerbitan Perppu 2/2017 cepat menyemburkan aroma politis. Aroma politis apa? Patut diduga terkait dengan kekalahan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta April 2017 lalu. Dugaan ini dikaitkan dengan sasaran Perppu 2/2017 yakni HTI dan FPI. Kedua ormas adalah motor aksi damai umat Islam yang dikenal dengan aksi damai 212 yang digerakkan GNPF-MUI menentang penistaan agama yang dilakukan Ahok di Kepulauan Seribu sebelum Pilkada DKI Jakarta.

Dalam struktur GNPF-MUI, duduk sebagai ketua dewan pembina adalah Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dan sejumlah aktivis FPI lainnya. Sementara aktivis HTI yang aktif di GNPF-MUI adalah Muhammad Al-Khaththath yang juga Sekjen Forum Umat Islam (FUI).

Merekalah tampaknya yang dianggap bertanggung jawab terhadap mengerucutnya isu Islam pada Pilkada DKI Jakarta April lalu, yang bermuara pada kekalahan Ahok-Djarot. Merekalah yang sekarang terkena hukuman akibat kekalahan Ahok-Djarot. Dengan Perppu 2/2017, pemerintah ingin membungkam ormas Islam radikal.

Masalahnya, mengapa Perppu 2/2017 harus menganut asas contrario actus? Bukankah dengan asas itu, maka yang berpotensi terkena hukuman bukan hanya ormas islam radikal yang mengusung ideologi khilafah, tetapi semua ormas termasuk yang menjadi bagian dari partai politik?

Ini jelas berpotensi menjadi masalah pada pilkada yang dilaksanakan serentak di 171 daerah 2018 mendatang, juga berpotensi menyulut masalah pada Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif yang dilaksanakan serentak pada 2019 mendatang.

Semua partai termasuk partai nasionalis punya ormas islam. Tetapi partai yang paling berpotensi dirugikan oleh Perppu 2/2017 adalah partai-partai islam. Sebab partai partai Islam pada umumnya hanya memiliki ormas-ormas Islam.

Ormas-ormas Islam di bawah partai partai Islam ini sudah barang tentu lebih fasih berkampanye dengan menyuarakan isu-isu Islam. Tetapi karena ada Perppu 2/2017, maka pada masa kampanye pilkada serentak di 171 daerah tahun 2018, maupun Pemilu 2019, kalaupun tidak takut, kebebasan mereka menyuarakan isu-isu Islam tidak lagi sebebas sebelum ada Perppu 2/2017.

Lebih dari itu, atas nama asas contrario actus, pemerintah memosisikan diri sebagai pengendali isu isu politik, bertindak sebagai juru tahu, juru adil dan penentu mana-mana isu yang bertentangan dengan Pancasila dan yang tidak.  Atas nama contrario actus, pemerintah juga menyandang predikat sebagai pencabut nyawa ormas yang dianggap anti-Pancasila.

Kalau pemerintah objektif dalam menilai, tidak masalah. Tetapi objektifitas pemerintah itu akan menjadi pertanyaan apabila terkait dengan pilkada atau pemilu. Sebab, semua menteri yang duduk dalam kabinet termasuk presiden dan wakil presiden adalah fungsionaris partai politik, sehingga mereka dengan sendirinya berada dalam posisi saling bersaing dengan partai politik lain.

Oleh sebab itu, terbitnya Perppu 2/2017 dengan asas cotrario actus-nya, selain terlalu besar untuk dijadikan sebagai alat represi terhadap ormas radikal yang mengusung ideologi khilafah, dan secara tidak langsung juga mengontrol atau setidaknya menjadi “teror” bagi ormas-ormas Islam moderat underbouw partai partai Islam.

Dengan kata lain, Perppu 2/2017 adalah alat bungkam bukan hanya ormas radikal, tetapi ormas-ormas terutama yang berada di bawah atau underbouw partai partai Islam, yang secara tak langsung membungkam partai partai Islam.

Perppu 2/2017 tampaknya diterbitkan sebagai obat menghilangkan trauma kekalahan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta April 2017 yang didominasi isu Islam. Harapannya, peristiwa sama tidak terulang pada pilkada yang dilaksanakan serentak di 171 daerah tahun 2018, maupun pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan bersamaan tahun 2019.

Oleh sebab itu, saat pemerintah mengajukan Perppu 2/2017, maka DPR diharakan melakukan pertimbangan objektif sebelum memberikan persetujuan. [Juft/Nusanews)]

Tags: 
Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/perppu-ormas-alat-untuk-membungkam-isu-islam-pilkada-2018-pilpres-2019
via IFTTT
Sebarkan Lewat Google Plus

0 comments:

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas

close