Lanjutan Judicial Review, Istilah Makar Dianggap Teror Warga Negara dalam Berekspresi

KIBLAT.NET, Jakarta – Beberapa ahli hukum mengajukan judicial review terkait pasal makar ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal yang diajukan untuk judicial review adalah pasal 87, 104, 106, 107, 139a, 139b, dan pasal 140 KUHP.

Salah satu pemohon judicial review, Syamsul Alam Agus mengatakan bahwa pasal makar saat ini membatasi hak berekspresi. “Kami melakukan judicial review pasal makar ini karena kami menilai pasal ini digunakan oleh pemerintah dan penegak hukum untuk membatasi hak hak kebebasan berekspresi warga negara,” katanya kepada Kiblat.net di Gedung MK, Jakarta pada Kamis (13/07).

Dalam pengujian ini, Syamsul meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pengertian yang jelas terkait arti ‘makar’. Dia berharap penegak hukum dan negara tidak semena-mena melakukan tindakan pembatasan pada warga negara.

“Kata makar masih sangat bias, maka semoga Mahkamah bisa memberikan satu tafsir yangtegas agar tidak terjadi pelanggaran hukum,” tuturnya.

Syamsul menilai, kata makar saat ini memberikan teror tersendiri bagi warga negara yang menyampaikan ekspresinya. Bahkan, ia menilai kata ‘makar’ mampu menjadi alat pembungkaman kritik.

“Dampak pengistilahan makar memberikan satu teror tersendiri pada warga negara sendiri dalam menyampaikan ekspresinya. Tindakan-tindakan yang dilakukan terkait ekspresi politik dimaknai penegak hukum dinilai sebagai perbuatan makar dan ini pembungkaman kritik,” tandasnya.

Reporter: Taufiq Ishaq
Editor: Imam S.

The post Lanjutan Judicial Review, Istilah Makar Dianggap Teror Warga Negara dalam Berekspresi appeared first on Kiblat.



from Kiblat /2017/07/13/lanjutan-judicial-review-istilah-makar-dianggap-teror-warga-negara-dalam-berekspresi/
via IFTTT

0 Response to "Lanjutan Judicial Review, Istilah Makar Dianggap Teror Warga Negara dalam Berekspresi"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas