Konstitusionalitas Perppu dan Impeachment

Oleh: Suteki*

Sebutan anti Pancasila itu harus benar-benar fiks dan rigid. Tidak boleh "ngaret" sehingga benar-benar tepat untuk mendiagnosis pembubaran ormas tertentu. Meski disadari bahwa pembubaran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang terbaik adalah membina, merangkul untuk mencegah tindakan radikalisme dan terorisme. Menggebuk, memukul hanya akan menyisakan dendam berkepanjangan.

Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan harus segera dimajukan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sehingga sifat temporernya dapat dihilangkan. Bila disetujui oleh DPR, maka Perppu itu dapat menjadi UU, namun bila sebaliknya maka Perppu itu harus dicabut. Pro kontra mengiringi penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 ini. Tangisan bagi ormas Islam yang terancam memang tidak terdengar. Mereka justru tampak menyatukan barisan untuk menggugat Perppu tersebut ke Mahkamah Konstitusi mengingat kedudukan Perppu sejajar dengan UU. Setidaknya HTI bersama Group Seribu Pengacara yg diketuai oleh Prof. Yusril sudah memukul genderang perang hendak menggugat penerbitan Perppu tersebut.

Syahdan, Presiden kali ini akan berhadapan dengan dua kekuatan sekaligus, yakni DPR dan Gugatan Judicial Review di MK oleh ormas-ormas Islam beserta Tim Kuasa Hukumnya. Mereka menggugat karena menilai Perppu ini diterbitkan tidak berdasar argumentasi hukum yang jelas bahkan melemahkan tegaknya negara hukum dengan menghilangkan peran peradilan yang merdeka untuk menyelesaikan bila ada penilaian kurang terhadap ormas. Pemerintah hendak berperan sebagai pembina, penilai, penyelidik, penuntut serta pemutus hingga mengeksekusi putusannya yang sepihak itu ketika terjadi gesekan dengan ormas. Kalau ini benar maka hal inilah yg saya sebut pemerintah telah menjurus pada sistem pemerintahan negara yang otoriter dan meminggirkan prinsip negara hukum dan demokrasi yang mengutamakan adanya prinsip check and balance.

Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya bila ternyata Perppu tidak disetujui oleh DPR dan MK juga menyatakan bahwa Perppu itu inskonstitusional. DPR dan MPR menilai Presiden telah melanggar konstitusi bahkan mungkin juga dinilai telah mengarahkan pemerintahan negara keluar dari prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan--disesuaikan dengan Pasal 7 A dan B UUD NRI 1945----yang pada akhirnya akan dapat diterbitkan mosi tidak percaya oleh DPR. Lalu kemana lagi kalau rentetan tindakan Presiden ini bukan menggiring kejatuhannya sendiri melalui IMPEACHMENT oleh MPR melalui usulan DPR.

Perppu ini bisa jadi bumerang bagi Presiden. Senjata yang sangat rentan melukai diri sendiri bila Presiden tidak hati-hati menggunakannya. Anak panah telah dilepaskan dari kekar busurnya. Kotak pandora sudah terbuka namun kita tetap berharap semoga kereta tetap berjalan menuju dan mencapai konsistensi negara Indonesia  sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan apalagi otoriter. Kita tidak ingin menyelenggarakan negara dengan sistem extractive democracy / institutionals yang  berujung pada NATION FAILED!

_______________________________

* Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tags: 
Category: 


from Opini https://www.konfrontasi.com/content/opini/konstitusionalitas-perppu-dan-impeachment
via IFTTT

0 Response to "Konstitusionalitas Perppu dan Impeachment"

Post a Comment

Komentarlah dengan kata yang baik, bijak dan jelas