Konglomerasi Media Massa = “Politic Unfair”

KONFRONTASI -  Pemilik media arus utama (mainstream) sempat terjun ke politik ketika pertarungan Pilkada 2017, terjadi pemberitaan yang kurang berimbang (unfair) dan bias. Kita diuntungkan dengan kemunculan media sosial yang mampu mengimbangi media arus utama. Media massa kita di kurun waktu itu menciptakan kondisi mis-informasi, hanya menguntungkan pemilik media, menyerang lawan politik sehingga terjadi kondisi unfair atau tidak berimbang.

 

Sebut saja Grup Lippo (Berita Satu TV dan Metro TV), Kompas TV dan koran Kompas (di putaran I) meski sempat berubah netral di putaran II ketika Anies–Sandi tidak bisa ditahan sebagai pemenang. Hal yang sama dengan grup SCTV, Indosiar, TV One awalnya anti Ahok, namun karena sering “ditegur” menjadi netral.

Di kubu Anies-Sandi mendapat dukungan penuh dari grup MNC (Global TV, RCTI, MNC TV, I-news TV) yang dikomandani Hary Tanoesoedibjo (HT). Seusai “perang” HT diserang balik lewat kasus hukum. Sulit bagi publik untuk tidak mengatakan kasusnya itu tidak ada hubungannya dengan dukungannya terhadap kubu Anies-Sandi.

Sepuluh konglomerasi media di atas tentu tidak lagi bisa dikatakan pers profesional murni, kecuali Grup Kompas, Grup Tempo, dan Grup Bisnis Indonesia, walau hal ini terlihat di Pilkada DKI Jakarta 2017 saja. Hanya saja dengan azas komersial berlebihan dan kontrol perusahaan, sering mengingkari fungsi media massa yang juga untuk pendidikan dan kontrol sosial.

Media massa menimbulkan ekses konsumerisme, budaya pop (Korea, India, dan sebagainya), individualisme, penampilan yang menimbulkan rasa ketimpangan sosial dan budaya anti pasar tidak memperoleh tempat. Jika tidak dikontrol akan memudarkan pluralisme media dan menguatnya penyalahgunaan kekuasaan politik oleh pemilik media.

Berpengaruh pada kebijakan konten

Para pemilik media berada dalam posisi yang mempengaruhi isi atau konten media. Kita bisa melihat konglomerasi yang memiliki media ketika menjadi kepala negara seperti  Perdana Menteri Thailand-Thaksin Shinawatra yang relatif gagal karena berujung korupsi (2001-2006), begitu juga dengan Silvio Berlusconi, Perdana Menteri Italia (2008–2011) juga  kembali berujung korupsi.

Karakter pengusaha yang berorientasi komersial sangat alami, tapi menjadi tidak wajar karena motifnya memiliki media massa selain komersial, juga berpengaruh dalam politik. Pemilik media tidak saja mempengaruhi konten, tapi juga mewarnai sistem jurnalisme yang dijalankan jurnalis karena tekanan pasar dan cenderung anti demokrasi.

Richard Robinson dan Prof. Vedi R. Hadiz menegaskan bahwa pemilik media di Indonesia sebagai oligarki baru yang berpartner dengan pemerintah, legislatif, dan para taipan. Terlihat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, dukungan terhadap Ahok secara terbuka, termasuk “menyandera” Presiden dalam memperoleh dukungan.

Konglomerasi media terlihat gejalanya di tahun 1980-an hingga 1990-an, dan bagi Soeharto kepemilikan media oleh konglomerat juga memudahkan, mengontrol untuk mengurangi pemberedelan. Jadi, konglomerat hadir di bisnis media mengadakan self control secara internal.

Dari 10 konglomerasi media di atas, ada tiga saja yang disorot negatif, yakni Hary Tanoesoedibjo, Aburizal Bakrie, dan Surya Paloh. Optimalisasi penggunaan media yang dimiliki untuk kepentingan politiknya begitu dominan. Masyarakat sering menilai berlebihan, sehingga terjadi liputan berita yang unfair (tidak berimbang).

Tiga kelompok grup media dari kalangan politisi tersebut mendapat kecaman dari publik. Kita tahu bahwa penggolongan elektoral tidak hanya faktor tunggal pengaruh media massa, melainkan banyak faktor.

Popularitas memang bisa dikondisikan melalui media massa, namun integritas, kapasitas, kapabilitas seseorang perlu rekam jejak. Masyarakat juga semakin cerdas dengan kehadiran media sosial sehingga pemilih mendapat informasi alternatif sebagai konfirmasi keberadaan seorang tokoh.

Keberadaan media sosial sebagai media alternatif, seolah-olah representasi dari publik, padahal kita tahu bahwa tim siber media dari tim sukses suatu kandidat juga akan merekayasa strategi kampanye di media sosial.

Saat ini, kode etik tidak lagi menjadi pegangan bagi pengelola media arus utama karena fungsi lembaga pengawas juga dikendalikan konglomerasi media massa. Sebut saja KPI Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers (media cetak), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), jelas nyaris tidak berfungsi bagi kedaulatan jurnalistik.

Pemusatan kepemilikan media sangat tidak demokratis

Pemusatan kepemilikan media massa oleh konglomerat tentu membuat oligarki semakin dominan dalam menentukan kebijakan, dan sering mengabaikan kepentingan publik. Pada gilirannya industri media tidak baik bagi perkembangan demokrasi, karena informasi hanya dikelola oleh segelintir orang.

Beberapa media arus utama terang-terangan meninggalkan objektivitas dan independensi. Kita sering menyebutnya sebagai pers partisan yang dikendalikan oleh satu kekuatan politik atau berpihak kepada satu kekuatan politik, sehingga beritanya cenderung unfair atau tidak berimbang. Kepentingan subjektif menafikan kepentingan objektif sebagai hakikat media massa. Dapat disimpulkan, ketika Pilkada DKI Jakarta 2017, sebagian media yang dimiliki konglomerat sempat disorientasi.

Keberadaan media terkait erat dengan segala aktivitas masyarakat di ruang publik. Media merefleksikan realitas sosial. Media massa refleksi dari alam pikiran publik atas fungsi preferensial sebagai pilihan yang harus dijalankan oleh media.

Media harus menjadi mediasi mengantar khalayak ke ruang publik dan berfungsi membentuk persepsi khalayak tentang berbagai hal.

Subjektivitas kepemilikan media massa oleh konglomerat berekses politik, dan pemberitaan menjadi tidak berimbang (unfair), dan pada gilirannya mengganggu sistem demokrasi.*****Nusantara

Category: 


from Politik https://www.konfrontasi.com/content/politik/konglomerasi-media-massa-%E2%80%9Cpolitic-unfair%E2%80%9D
via IFTTT

close