Jujur Dong, Jangan Klaim Utang Digunakan Secara Produktif !!

KONFRONTASI - Pemerintah mengklaim bahwa utang yang meningkat tahun ini akibat dari kebijakan pelebaran defisit dari 2,41% menjadi 2,92% terhadap PDB dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 digunakan secara produktif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit anggaran yang ada pada kisaran 2,5 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Dengan demikian, utang itu dinilainya menghasilkan kegiatan yang produktif. ”Dengan kata lain, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent atau hati-hati. Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia,” kata Menkeu, di Jakarta, kemarin.

Menkeu menjelaskan, pembangunan infrastruktur merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi ketertinggalan dengan negaranegara lain. Dia menyebut pembangunan selama ini tertunda dan tidak maksimal dalam kurun waktu 20 tahun terakhir karena pemerintah fokus menangani krisis yang terjadi pada 1998 dan 2008. ”Selain itu dengan tekanan pelemahan global tahun 2014, pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansif sebagai stimulus untuk mendorong ekonomi serta melindungi masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengaku akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit anggaran sesuai aturan perundangan. Selain itu juga akan dilakukan secara hatihati dan profesional sehingga Indonesia bisa maju dan sejahtera dengan risiko keuangan dan utang yang tetap terjaga. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, total utang pemerintahpusathinggaMei2017 mencapai Rp3.672,33 triliun dalam bentuk surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman Rp728,6 triliun (19,8%).

Dari sisi risiko, rasio utang dengan tingkat bunga mengambang sebesar 11,3% dari total utang, sedangkan rasio utang dalam mata uang asing terhadap total utang mencapai 40,9%. Adapun rata-rata utang jatuh tempo tercatat 8,9 tahun dengan utang jatuh tempo dalam lima tahun atau kurang sebesar 38,6% dari total utang. Namun demikian, berdasarkan draf APBN-P 2017, defisit keseimbangan primer yang menandakan produktif atau tidaknya utang justru menanjak dari Rp125,58 triliun pada tahun lalu menjadi Rp144,3 hingga Rp187 triliun.

Selain itu, total pembayaran bunga atas utang juga meningkat dari Rp191,22 triliun pada tahun lalu menjadi Rp219,2 triliun pada tahun ini. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Heri Gunawan menilai, pemerintah harus berhati-hati dalam mengelola utang mengingat risikonya yang terlalu besar. Salah satu risiko itu adalah kepemilikan asing dalam SBN yang mencapai 39,5%. Selain itu, Heri mengatakan, penerbitan SBN domestik juga berpotensi membuat likuiditas semakin ketat. Apalagi, perbankan berencana menggenjot penyaluran kredit pada paruh kedua tahun ini sehingga berpotensi memicu perang suku bunga deposito.

Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) M Faisal berpendapat, pemerintah seharusnya menggenjot penerimaan, terutama pajak perusahaan multinasional asing yang saat ini mencari untung di Indonesia tapi tidak membayar pajak secara benar atau pajak impor barang-barang konsumsi. ”Selain dapat meningkatkan penerimaan negara juga sekaligus memperkuat industri domestik dan menahan laju impor barang konsumsi,” kata dia.

Faisal memahami bahwa pemerintah saat ini membutuhkan dana yang besar untuk berinvestasi di sektor infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Jumlah utang yang meningkat pesat sejak 2015 harus tetap diwaspadai meski rasio utang terhadap PDB masih berada di level 28%. ”Karena, bagaimanapun, utang tetap memiliki konsekuensi jika tidak dikelola dengan baik,” imbuhnya.(Juft/Sind0)

Category: 


from Tokoh https://www.konfrontasi.com/content/tokoh/jujur-dong-jangan-klaim-utang-digunakan-secara-produktif
via IFTTT

close